Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/01/2015, 08:56 WIB
EditorAna Shofiana Syatiri

DEPOK, KOMPAS.com - Kepergian Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail beserta isteri dan dua anaknya ke Amerika Serikat, sejak sepekan lalu, dipertanyakan oleh anggota DPRD Kota Depok Bernhard Simorangkir.

Menurut Bernhdard, kepergian Wali Kota Depok ke Negeri Paman Sam baik dengan alasan dinas atau individual dianggap tidak pada waktu yang tepat. Sebab, saat ini, kata Bernhard, tengah berlangsung musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kota di 63 kelurahan dan 11 kecamatan di Depok.

Musrenbang, katanya, sangat penting karena akan membahas arah pembangunan Kota Depok dalam tahun 2015.

"Jadi musrenbang idealnya dihadiri kepala daerah untuk diparipurnakan di DPRD. Karena ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Wali Kota yang harus dijalankan sesuai kontrak, dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja" kata Bernhard, Selasa (20/1/2015).

Menurut dia, Wali Kota tidak bisa seenaknya ke luar negeri dengan alasan apapun. Sebab, dia memegang kekuasaan daerah dan terikat kontrak dengan jabatan yang harus dijalankan.

"Karenanya apa yang dilakukan Wali Kota sangat tidak tepat dan tidak bijak," katanya.

Atas hal ini, kata Bernhard, sangat wajar jika pihaknya menduga ada anggaran daerah yang digunakan dalam kepergian Nur Mahmudi ke Amerika Serikat yang disebut-sebut mengunjungi seorang anaknya yang kuliah di sana.

"Ini harus dilihat lagi. Tapi walaupun pakai dana pribadi, kepergian beliau di saat yang tidak tepat," katanya.

Bahkan, dari penelusurannya, kepergian Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail ke Amerika Serikat dituding belum memperoleh izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

"Karenanya kami akan minta kepada Mendagri untuk memanggil Nur Mahmudi atas kepergiannya ke luar negeri ini," kata Bernhard.

Sementara Direktur Forum Riset Ekonomi Sosial dan Humanity Murthada Sinuraya mengatakan, kepergian seorang kepala daerah ke luar negeri, jika menggunakan anggaran daerah harus berdasarkan tiga aturan yakni Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang perjalanan dinas ke luar negeri dan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor D-32/M. Setneg/Setmen/07/2007 tentang perjalanan dinas ke luar negeri.

"Semua aturan itu harus ditempuh kepala daerah dulu. Itu pun berlaku bagi pejabat daerah termasuk anggota DPRD. Jadi Wali Kota seharusnya ada izin terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, jika memang dalam keperluan dinas," katanya. (Budi Sam Law Malau)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber Warta Kota
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Infrastruktur Pendukung di JIS Kurang Memadai | Bripka Madih seperti 'Whistleblower' jika Dugaan Pungli Benar

[POPULER JABODETABEK] Infrastruktur Pendukung di JIS Kurang Memadai | Bripka Madih seperti "Whistleblower" jika Dugaan Pungli Benar

Megapolitan
Akhirnya, Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri hingga Tewas Tak Lagi jadi Tersangka

Akhirnya, Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri hingga Tewas Tak Lagi jadi Tersangka

Megapolitan
Buah Manis Perjuangan Keluarga Pulihkan Nama Baik Hasya, Mahasiswa UI yang Jadi Tersangka Usai Ditabrak Pensiunan Polisi

Buah Manis Perjuangan Keluarga Pulihkan Nama Baik Hasya, Mahasiswa UI yang Jadi Tersangka Usai Ditabrak Pensiunan Polisi

Megapolitan
Diperiksa Paminal hingga Dilaporkan sebagai Pembuat Onar Saat Perjuangkan Lahannya, Bripka Madih Kian Tersudut?

Diperiksa Paminal hingga Dilaporkan sebagai Pembuat Onar Saat Perjuangkan Lahannya, Bripka Madih Kian Tersudut?

Megapolitan
Anak Perempuan Dianiaya dan Ditelantarkan di Depok karena Larang Ibunya Kenalan dengan Pria di Facebook

Anak Perempuan Dianiaya dan Ditelantarkan di Depok karena Larang Ibunya Kenalan dengan Pria di Facebook

Megapolitan
Hakim Minta Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa pada 9 Februari Tidak Molor Lagi

Hakim Minta Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa pada 9 Februari Tidak Molor Lagi

Megapolitan
Dikeluhkan Penonton, Konser Dewa 19 di JIS Bakal Dievaluasi Jakpro bersama Penyelenggara

Dikeluhkan Penonton, Konser Dewa 19 di JIS Bakal Dievaluasi Jakpro bersama Penyelenggara

Megapolitan
Setelah Jalan Srengseng Sawah Diaspal, Warga Minta Lampu Jalan Diperbanyak Guna Kurangi Kecelakaan

Setelah Jalan Srengseng Sawah Diaspal, Warga Minta Lampu Jalan Diperbanyak Guna Kurangi Kecelakaan

Megapolitan
Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa Digelar 9 Februari, Hotman Paris: Kami Siap

Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa Digelar 9 Februari, Hotman Paris: Kami Siap

Megapolitan
Polisi Cari Ibu Kandung yang Aniaya dan Buang Anak Perempuannya di Depok

Polisi Cari Ibu Kandung yang Aniaya dan Buang Anak Perempuannya di Depok

Megapolitan
Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga Pastikan Proses Hukum Kasus Kecelakaan Berlanjut

Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga Pastikan Proses Hukum Kasus Kecelakaan Berlanjut

Megapolitan
Warga Sebut Ada Tiga Kecelakaan Lain di Lokasi Tewasnya Hasya Sebelum Dilapisi Aspal Baru

Warga Sebut Ada Tiga Kecelakaan Lain di Lokasi Tewasnya Hasya Sebelum Dilapisi Aspal Baru

Megapolitan
Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga: Alhamdulillah, Bersyukur Banget!

Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga: Alhamdulillah, Bersyukur Banget!

Megapolitan
Dijemput dan Dibawa ke Polda Metro Jaya, Bripka Madih Diperiksa Unit Paminal

Dijemput dan Dibawa ke Polda Metro Jaya, Bripka Madih Diperiksa Unit Paminal

Megapolitan
Penonton Mengeluh Usai Konser Dewa 19, Komisi B DPRD DKI: JIS Tak Ideal Dikunjungi dalam Jumlah Banyak

Penonton Mengeluh Usai Konser Dewa 19, Komisi B DPRD DKI: JIS Tak Ideal Dikunjungi dalam Jumlah Banyak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.