Kompas.com - 25/01/2015, 14:15 WIB
Ilustrasi tes CPNS TRIBUN / HERUDINIlustrasi tes CPNS
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Di lobi Gedung G Kompleks Balai Kota Jakarta, Muhamad Taufik (25) duduk menyandarkan punggung, Rabu (17/12). Jemari tangannya memainkan pena. Pandangannya ke kanan-kiri ”menyapu” ruangan. Wajahnya tampak tenang menanti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

”Sebentar lagi (tes) dimulai,” kata Taufik, lulusan Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Hari itu, dia menjalani tes kompetensi bidang
bersama puluhan CPNS lain yang lolos di tahap ketiga. Cita-cita menjadi PNS ibu kota Jakarta tinggal selangkah lagi.

Apa yang mendorongnya berangkat ke Jakarta dan ambil bagian dalam seleksi CPNS? ”Kata beberapa teman, gaji pegawai DKI tinggi. Saya ingin menjadi bagiannya. Saya mendaftar untuk posisi analis kesenian,” kata Taufik, warga Demak, Jawa Tengah (Jateng).

Selama ini Taufik mengajar seni lukis di sebuah sekolah menengah pertama di Kudus, Jateng. Di sela-sela kesibukan mengajar, dia menerima jasa menggambar dan aktif di kegiatan kepemudaan. Namun, penghasilannya tak lebih dari Rp 2 juta per bulan.

Motif serupa mendorong Amirul Husni (28) ikut dalam seleksi CPNS DKI Jakarta. Lulusan Teknik Mesin Universitas Padang itu sebenarnya telah bekerja di bengkel mesin kapal sebuah perusahaan otomotif di Jakarta Barat. Namun, info gaji tinggi menarik minatnya untuk mendaftarkan diri.

”Saya izin tidak masuk kerja hari ini,” kata Husni yang juga mengikuti tes kompetensi bidang di kantor Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta.

Seperti Taufik dan Husni, Budi Setiawan (25), warga Cinere, Kota Depok, juga ikut seleksi untuk memperebutkan satu dari sekitar 1.100 posisi. ”Katanya gaji PNS DKI lebih tinggi daripada PNS daerah lain, bahkan dibandingkan PNS di kementerian,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tunjangan tinggi

Motif Taufik, Husni, dan Budi memang jamak. Sejumlah peserta lain mengungkapkan keinginan bisa diterima sebagai PNS DKI Jakarta. Tunjangan kinerja daerah (TKD) yang relatif tinggi menjadi ”gula-gula” yang menarik minat pendaftar. Tak hanya dari Jakarta dan sekitarnya, sebagian peserta juga datang dari sejumlah wilayah lain di Indonesia.

Terlebih, mulai Januari 2015, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sistem remunerasi atau penggajian baru. Gaji bersih staf pelaksana atau tenaga fungsional, misalnya, bisa mencapai Rp 9,59 juta-Rp 22,6 juta per bulan. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 4 juta-Rp 9,8 juta di antaranya adalah tunjangan dinamis yang diberikan sesuai capaian target. Gaji pejabat, seperti lurah, camat, kepala dinas, dan kepala badan, lebih tinggi lagi, yakni Rp 33,7 juta-Rp 78,7 juta per bulan.

Dengan sistem itu, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berharap dapat memompa kinerja PNS sekaligus memotong penyimpangan dana serta menghapus anggaran-anggaran tak perlu. Nilai anggaran tak perlu, seperti sosialisasi, pembinaan, dan perjalanan dinas bisa mencapai triliunan rupiah per tahun.

Basuki meminta PNS tak lagi ”bermain” dengan uang rakyat. Sanksi tegas disiapkan bagi PNS yang terbukti korupsi. Ancaman itu tak main-main. Buktinya, sembilan kepala sekolah dicopot jabatannya dan diturunkan pangkatnya, pekan lalu, karena memungut dana dari siswa dan menggelembungkan dana bantuan sekolah.

Basuki berharap perubahan sistem penggajian ini mendorong PNS tak lagi bermental dilayani, tetapi melayani dan mau bersusah payah untuk warga. Semoga.... (Mukhamad Kurniawan)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Megapolitan
DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Megapolitan
Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Megapolitan
Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Megapolitan
Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Megapolitan
Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Cawang Harap PT Transjakarta Tanggung Biaya Pengobatan

Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Cawang Harap PT Transjakarta Tanggung Biaya Pengobatan

Megapolitan
Telah Disahkan, Ini Rincian APBD Perubahan DKI Jakarta 2021

Telah Disahkan, Ini Rincian APBD Perubahan DKI Jakarta 2021

Megapolitan
Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Kembangan

Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Kembangan

Megapolitan
Masyarakat Bisa Pakai Nopol RFS seperti Mobil Rachel Vennya, Ini Penjelasan Polisi

Masyarakat Bisa Pakai Nopol RFS seperti Mobil Rachel Vennya, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Disahkan Rp 79,89 Triliun

APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Disahkan Rp 79,89 Triliun

Megapolitan
Polisi Tangkap WN Nigeria, Tipu Korban Rp 185 Juta Modus Jual Black Dollar

Polisi Tangkap WN Nigeria, Tipu Korban Rp 185 Juta Modus Jual Black Dollar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.