Kompas.com - 25/01/2015, 20:15 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah.
KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERASekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah.
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberlangsungan proyek pembangunan moda transportasi massal berbasis rel, monorel, sudah berada di ujung tanduk. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merancang strategi dalam memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail (JM).

Dalam rapat internal yang dilakukan, Jumat (23/1/2015), Pemprov DKI mengajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menuturkan bahwa pihaknya tidak akan melayangkan surat pemutusan kerja sama dengan PT JM.

"Kelihatannya putus. Artinya kerja sama ini tidak dapat diteruskan," kata Saefullah saat dihubungi di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengatakan, surat pemutusan kontrak ini sedang disusun oleh tim di Biro Hukum DKI Jakarta. Pihaknya sangat hati-hati dalam penyusunan surat karena dalam hal ini adalah pemutusan kontrak secara sepihak.

"Lagi dikonsep, sedikit lagi selesai, tinggal verbal. Ada lawyer (pengacara) supaya jangan salah juga pemutusan sepihaknya," katanya.

Dia menolak untuk mengadakan rapat bersama PT JM. Surat pemutusan kontrak ini akan langsung dikirim. "Mereka bilang harus rapat sama mereka dulu. Saya bilang langsung saja kasih suratnya. Mau bagaimana mereka disuruh kerja, tapi tidak dikerjakan," katanya.

Diserahkan ke Sekda DKI

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa hari lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan bahwa rencana mengundang PT JM untuk membahas keberlanjutan pembangunan monorel hanyalah agar mengetahui pemikiran mereka sehingga proses pemutusan kontrak dengan PT JM diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.

"Kita mau lihat satu pasal dari BPKP. Saya enggak tahu. Saya lupa dia bilang apa waktu itu. Jadi mereka itu harus menyediakan financing crossing atau tutup duitnya berapa. Kalau dia nggak bisa buktikan, maka ini batal," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku belum mendapatkan laporan internal Pemprov DKI. Namun, dengan adanya BPKP, diharapkan segala proses pemutusan kontrak bisa segera dilakukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Sumber Warta Kota
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Klaim Belum Ada Kasus Covid-19 Selama Sekolah Tatap Muka

Pemkot Tangsel Klaim Belum Ada Kasus Covid-19 Selama Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
UPDATE 25 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 98 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 25 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 98 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Diduga Terlibat Jaringan Internasional

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Diduga Terlibat Jaringan Internasional

Megapolitan
Disdik Tangsel Sebut Vaksinasi Covid-19 Pelajar Tingkat SMP Sudah 100 Persen

Disdik Tangsel Sebut Vaksinasi Covid-19 Pelajar Tingkat SMP Sudah 100 Persen

Megapolitan
Bocah 13 Tahun di Kembangan Diperkosa 4 Kali hingga Hamil

Bocah 13 Tahun di Kembangan Diperkosa 4 Kali hingga Hamil

Megapolitan
Anies Ceritakan Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, Ada yang Harus Dioperasi

Anies Ceritakan Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, Ada yang Harus Dioperasi

Megapolitan
Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Megapolitan
DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Megapolitan
Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Megapolitan
Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Megapolitan
Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Megapolitan
Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.