Ahok Puji Langkah Jokowi Tengahi Konflik KPK-Polri

Kompas.com - 26/01/2015, 17:24 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTOWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menilai keputusan yang diambil Presiden Joko "Jokowi" Widodo terkait kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri sudah tepat. Menurut dia, langkah untuk tidak mengintervensi serta tidak memihak salah satu institusi negara penegak hukum itu merupakan langkah terbaik. 

"Kamu makanya jangan heran. Presiden kalau ngomong sembarangan kan enggak ada backing-nya. Kalau saya yang ngomong sembarangan, backing-nya kan Presiden. Ha-ha-ha," kata Basuki tertawa, di Balai Kota, Senin (26/1/2015). 

Basuki menjelaskan, baik Polri maupun KPK, kedua institusi tersebut harus diperkuat, tetapi bukan berarti semua komisioner KPK tidak bisa diapa-apakan atau memiliki hak imunitas. Begitu juga dengan polisi, tidak bisa lagi sembarangan menangkap orang tanpa disertai bukti yang kuat.

"Enak saja (polisi) main tangkap kalau kitanya enggak salah, enggak bisa sembarangan polisi menangkap orang tanpa indikasi salah. Nah sama juga KPK. Enak saja membuat tersangka Komjen Budi Gunawan, padahal sudah jadi calon Kapolri oleh Presiden. Kalau kamu (KPK) yakin dia (BG) tersangka, ya sudah proses dong, cepat penjarain dia supaya Anda tidak salah. Tapi kalau dia enggak salah, Anda (KPK) yang ngaco," kata Basuki.

Sebelumnya, Presiden meminta agar jangan ada kriminalisasi dalam proses hukum di KPK maupun Polri. Kepala Negara mengatakan, semua pihak sepakat agar KPK dan Polri maupun lembaga penegak hukum lain menjaga wibawanya.

"Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi harus dibuat terang benderang, transparan. Agar proses hukum dapat berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun," kata Jokowi saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/1/2015) malam.

Jokowi pun telah membentuk tim independen untuk menengahi permasalahan KPK-Polri yang beranggotakan mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshiddiqie, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan pimpinan KPK, seperti Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, serta Buya Syafii Maarif.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Catat 410 Kasus Baru, 4.569 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Depok Catat 410 Kasus Baru, 4.569 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rangkap Jabatan Marullah Matali, Dilantik Jadi Sekda DKI Jakarta Lalu Ditunjuk Plt Wali Kota Jaksel

Rangkap Jabatan Marullah Matali, Dilantik Jadi Sekda DKI Jakarta Lalu Ditunjuk Plt Wali Kota Jaksel

Megapolitan
UPDATE: Tambah 73 Kasus di Kota Tangerang, 3 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 73 Kasus di Kota Tangerang, 3 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Sejarah Hari Ini: Kecelakaan Maut Tugu Tani yang Renggut 9 Nyawa Pejalan Kaki

Sejarah Hari Ini: Kecelakaan Maut Tugu Tani yang Renggut 9 Nyawa Pejalan Kaki

Megapolitan
Pedagang Emas di Depok Tertipu, Emas 300 Gram Dibawa Kabur Pelaku

Pedagang Emas di Depok Tertipu, Emas 300 Gram Dibawa Kabur Pelaku

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Bogor, Tangerang, dan Sebagian Jakarta Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Bogor, Tangerang, dan Sebagian Jakarta Berpeluang Hujan

Megapolitan
5 Fakta Terkini Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182: Dihentikan hingga Proses Identifikasi

5 Fakta Terkini Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182: Dihentikan hingga Proses Identifikasi

Megapolitan
Cerita Dokter soal Penuhnya RS Covid-19 di Jakarta, Mencari ICU ke Karawang hingga Pasien Dirawat di Kursi

Cerita Dokter soal Penuhnya RS Covid-19 di Jakarta, Mencari ICU ke Karawang hingga Pasien Dirawat di Kursi

Megapolitan
Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Megapolitan
Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Megapolitan
Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Megapolitan
Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Megapolitan
30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

Megapolitan
Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X