Kompas.com - 27/01/2015, 10:10 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta akan mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menjelaskan, nilai itu sesuai dengan nilai kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) yang diajukan Pemprov DKI.

"Iya siang ini (pengesahan APBD) jam 14.00," kata Taufik kepada Kompas.com, di Balaikota, Selasa (27/1/2015). 

Menurut dia, di dalam APBD itu ada beberapa penyesuaian. Seperti misalnya alokasi anggaran pendidikan. Di KUAPPAS, lanjut Taufik, baru sekitar 20 persen alokasi anggaran pendidikan. Sementara berdasarkan Undang-undang, alokasi anggaran pendidikan harus berada di atas 20 persen.

Di APBD DKI 2015, kata Taufik, DPRD bersama Pemprov DKI sepakat untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan hingga 27 persen. Kemudian untuk anggaran kesehatan, lanjut dia, ada 18 puskesmas yang akan meningkat menjadi RSUD tipe D tahun ini. Ia berharap, DKI tidak hanya mengusulkan biaya pembangunannya saja, namun sekaligus alokasi untuk pengadaan peralatan kesehatan.

"Kalau cuma bangunannya saja yang selesai dan tahun depan baru diisi peralatan, gedungnya bakal mangkrak setahun. Gedung-gedung di DKI kan rata-rata begitu, mangkrak setahun baru pengadaan lagi, mending dianggarkan sekaligus, biar optimal kerjanya," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI itu.

Anggaran kesehatan, lanjut dia, alokasinya sebesar 9 persen sesuai Undang-undang yang berlaku. Selain anggaran pendidikan dan kesehatan, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur di Dinas Tata Air dan Bina Marga, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan lainnya. 

Lebih lanjut, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu menampik keterlambatan pengesahan APBD DKI ini disebabkan karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan usulan anggaran siluman sebesar Rp 8,8 triliun yang ditengarai dari DPRD DKI. Sebab, sedianya, APBD DKI akan disahkan pada 23 Januari 2015 lalu. Namun, beberapa waktu lalu, Basuki sempat sangat geram mengetahui adanya usulan ke Bappeda DKI untuk anggaran sosialisasi SK Gubernur sebesar Rp 8,8 triliun.

"Enggak ada itu anggaran siluman, anggaran siluman itu baru ketahuan pas waktu pembahasan. Yang jelas kenapa pengesahan APBD nya mundur, karena kami harus menyortir ribuan item," kata Taufik. 

Atas keterlambatan pengesahan APBD ini, Pemprov DKI mendapat surat teguran dari Kemendagri. Seharusnya, Pemprov DKI sudah menyerahkan APBD yang telah disahkan oleh DPRD DKI paling lambat 31 Desember 2014 lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satpam Sebut Rumah Pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Duren Tiga Ditempati Orangtuanya

Satpam Sebut Rumah Pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Duren Tiga Ditempati Orangtuanya

Megapolitan
Seorang Petugas Damkar Terluka Saat Padamkan Kebakaran di Kantor Pusat Pegadaian

Seorang Petugas Damkar Terluka Saat Padamkan Kebakaran di Kantor Pusat Pegadaian

Megapolitan
Hardiri Lomba Kicau Burung, Anies Ikut Sertakan Anis Merah Andalannya

Hardiri Lomba Kicau Burung, Anies Ikut Sertakan Anis Merah Andalannya

Megapolitan
Roy Suryo Ajukan Penangguhan Penahanan, Ini Tanggapan Polda Metro...

Roy Suryo Ajukan Penangguhan Penahanan, Ini Tanggapan Polda Metro...

Megapolitan
Pria Paruh Baya yang Bakar Rumah Tetangganya di Penjaringan Jadi Tersangka

Pria Paruh Baya yang Bakar Rumah Tetangganya di Penjaringan Jadi Tersangka

Megapolitan
Putri Chandrawati ke Mako Brimob, Bawakan Pakaian dan Besuk Ferdy Sambo

Putri Chandrawati ke Mako Brimob, Bawakan Pakaian dan Besuk Ferdy Sambo

Megapolitan
Pemprov DKI Akui Revitalisasi Kota Tua Molor dari Target, Ini Penyebabnya...

Pemprov DKI Akui Revitalisasi Kota Tua Molor dari Target, Ini Penyebabnya...

Megapolitan
Bela Istri, Pria Paruh Baya Bakar Rumah Tetangganya di Penjaringan

Bela Istri, Pria Paruh Baya Bakar Rumah Tetangganya di Penjaringan

Megapolitan
Diduga Korsleting, Gedung Lantai 3 Kantor Pegadaian di Jakarta Pusat Terbakar

Diduga Korsleting, Gedung Lantai 3 Kantor Pegadaian di Jakarta Pusat Terbakar

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Banyaknya Perolehan Medali Emas dalam ASEAN Paragames Kado Terindah Kemerdekaan

Wagub DKI Sebut Banyaknya Perolehan Medali Emas dalam ASEAN Paragames Kado Terindah Kemerdekaan

Megapolitan
Polisi Sebut Rombongan Pemotor Bersenjata di Cempaka Putih Diduga Hendak Tawuran

Polisi Sebut Rombongan Pemotor Bersenjata di Cempaka Putih Diduga Hendak Tawuran

Megapolitan
Rombongan Pemotor Bersenjata Ditangkap di Cempaka Putih, 1 'Airsoft Gun' Turut Diamankan

Rombongan Pemotor Bersenjata Ditangkap di Cempaka Putih, 1 "Airsoft Gun" Turut Diamankan

Megapolitan
200.000 Anak di Kota Bekasi Jadi Target Imunisasi Selama Bulan Imunisasi Anak Nasional

200.000 Anak di Kota Bekasi Jadi Target Imunisasi Selama Bulan Imunisasi Anak Nasional

Megapolitan
Satpam Sebut Penutupan Akses Rumah Pribadi Ferdy Sambo Tak Terkait Kasus Brigadir J

Satpam Sebut Penutupan Akses Rumah Pribadi Ferdy Sambo Tak Terkait Kasus Brigadir J

Megapolitan
Ketinggian Muka Air di Pintu Air Pasar Ikan Naik ke Siaga Dua, Masyarakat Diminta Hati-hati

Ketinggian Muka Air di Pintu Air Pasar Ikan Naik ke Siaga Dua, Masyarakat Diminta Hati-hati

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.