Ahok: Saya Bukan Anti Orang Kaya, tetapi Memang Kaya sejak Lahir

Kompas.com - 29/01/2015, 16:34 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam peresmian pembayaran autodebet bagi pedagang kaki lima (PKL), di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015). kompas.com/kurnia sari azizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam peresmian pembayaran autodebet bagi pedagang kaki lima (PKL), di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015).
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan untuk memberantas distorsi ekonomi di Ibu Kota. Menurut dia, saat ini masih banyak warga kurang mampu di Jakarta yang tidak memiliki kesempatan untuk memiliki usaha karena praktik calo oleh oknum pejabat. 

"Saya bukan anti orang kaya, tapi saya orang kaya sejak lahir. Saya kaya di kampung saya maksudnya," kata Basuki saat memberikan sambutan dalam peluncuran pembayaran retribusi autodebet PKL Pasar Ikan dan Burung Hias, di Jalan Gunung Sahari 7A, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2015). 

Sebagai seorang kepala daerah, Basuki menjelaskan, pemerintah memiliki fungsi untuk mendistribusikan keadilan sosial. Seluruh warga, kata Basuki, otak, perut, serta dompetnya harus terpenuhi.

Melalui pembayaran retribusi secara autodebet ini, para pedagang tidak perlu lagi membayar uang kepada oknum. Mereka hanya dikenai biaya retribusi sebesar Rp 3.000 tiap harinya.

Bagi warga yang ingin memiliki usaha, Basuki mengatakan bakal memberi suntikan modal. Sebelumnya, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI harus mendata warga yang ingin mendapat modal usaha tersebut. 

"Pedagang pemula sewa kios dari orang lain Rp 100.000 per harinya. Kalau sewa kios di pemda bisa hemat Rp 97.000. Kalau tiga tahun kerja, 90 hari sudah dapat Rp 90 juta, dan uangnya ditaruh di bawah bantal. He-he-he," kata Basuki terkekeh.

Pemerintah, lanjut Basuki, tidak berniat untuk mengambil untung dari penarikan retribusi para pedagang. Hanya saja, melalui pembayaran autodebet atau melalui kartu ATM Bank DKI, Pemprov DKI dapat mengetahui identitas para pedagang. Apabila pedagang tidak rajin membayar retribusi, Basuki dapat memerintahkan Dinas KUMKMP DKI untuk menutup toko dan disita.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pedagang yang belum dapat giliran dan sudah menunggu lama akan diundi, jadi jangan disewakan lagi kiosnya. Kalau bapak ibu malsuin kartu ATM ini, saya menggugat bapak ibu dengan tuduhan pemalsuan kartu Bank DKI. Tuntutan perbankan penjara 12 tahun dan denda Rp 100 juta," tegas Basuki.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Megapolitan
Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Megapolitan
Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Megapolitan
Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Megapolitan
Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Megapolitan
6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

Megapolitan
Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Megapolitan
Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Megapolitan
Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Megapolitan
Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Megapolitan
Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.