Kompas.com - 30/01/2015, 06:50 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyalami pejabat DKI. Basuki melantik sebanyak 701 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI, di Blok G Balaikota, Kamis (22/1/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyalami pejabat DKI. Basuki melantik sebanyak 701 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI, di Blok G Balaikota, Kamis (22/1/2015).
|
EditorBayu Galih

Besaran take home pay yang diterima oleh Kepala Biro, Kepala Dinas, dan Kepala Badan jumlahnya meningkat Rp 30-40 juta dari tahun lalu. 

Untuk jabatan pelayanan, besaran take home pay maksimal Rp 9.592.000 atau meningkat Rp 5 juta dari tahun sebelumnya. Jabatan operasional Rp 13.606.000 meningkat sekitar Rp 8 juta. Jabatan administrasi Rp 17.797.000 meningkat Rp 10 juta, dan jabatan teknis Rp 22.625.000 atau meningkat Rp 15 juta dari take home pay yang diterima pada tahun 2014.

Hapus honorarium

Basuki menjelaskan, tingginya TKD yang diterima PNS DKI harus sebanding dengan kinerja yang dilakukan. Lebih lanjut, ia mengatakan, tingginya nilai TKD dinamis ini karena disesuaikan dengan kebijakannya mencoret anggaran honorarium senilai Rp 2,3 triliun.

"Sebenarnya gaji PNS itu bukan naik, tapi karena saya potong uang honorarium dan uang pengawasan teknis. Jadi, kami bagi jadi gaji TKD dinamis," kata Ahok, sapaan akrabnya. 

Lebih lanjut, Ahok mengatakan, para PNS DKI, mulai dari staf hingga pejabat eselon wajib mengisi kerja harian di website bkd.jakarta.go.id. Basuki bakal menilai kinerja serta pemberian TKD dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari.

Apabila PNS enggan menuruti saran Basuki itu, maka ia tak segan menjadikan staf para pejabat DKI. Ia memiliki prinsip, untuk tidak pernah takut menjadikan staf para pejabat DKI daripada memberi kesempatan kepada orang yang salah untuk duduk di posisi tertentu.

Menurutnya, masih banyak pejabat DKI yang menganggap gaji ini kecil. Sebab, apabila pejabat itu "bermain" dengan anggaran maupun proyek, maka komisi yang didapat jauh lebih besar dibanding gaji yang diterima.

"Mungkin (pejabat) senior yang biasa curi anggaran enggak puas dengan gaji ini. Tapi (PNS) junior yang bawah merasakan gaji seperti ini akan senang asal kerjanya bagus dan berani melaporkan pimpinannya kalau enggak benar. Makanya kami sengaja mau kasih gaji ini ke orang yang merasa gaji segitu cukup," kata Ahok. 

Ahok menjelaskan, bagi pejabat yang tidak bisa mengerjakan seluruh tugasnya dengan baik akan diturunkan menjadi seorang staf. Apabila saat menjadi staf, dia masih dilaporkan kerap bermain dengan anggaran maupun berkinerja buruk, ia akan ditempatkan di analisis kebijakan (anjak) pendidikan latihan (Diklat) DKI. Tugasnya hanya membaca berita Pemprov DKI dan menganalisisnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Megapolitan
Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Megapolitan
Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Megapolitan
Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran 'Kurang Kerjaan'

Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran "Kurang Kerjaan"

Megapolitan
Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Megapolitan
Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Megapolitan
18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

Megapolitan
Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Megapolitan
UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

Megapolitan
Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Megapolitan
Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Megapolitan
Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Megapolitan
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Megapolitan
Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Megapolitan
Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.