Kompas.com - 30/01/2015, 09:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyalami pejabat DKI. Basuki melantik sebanyak 701 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI, di Blok G Balaikota, Kamis (22/1/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyalami pejabat DKI. Basuki melantik sebanyak 701 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI, di Blok G Balaikota, Kamis (22/1/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 19 triliun untuk belanja pegawai atau gaji pegawai. Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Etty Agustijani menjelaskan jumlah itu dimasukkan ke dalam Rancangan APBD DKI 2015.

"Perhitungannya, sesuai aturan alokasi belanja pegawai itu totalnya tidak boleh lebih 30 persen dari total APBD. Perhitungan awal Rp 19 triliun itu untuk gaji pegawai, anggota dewan, premi asuransi, dan premi pegawai," kata Etty, Kamis (29/1/2015). 

Saat ini, besarnya nilai gaji yang diperoleh pegawai negeri sipil (PNS) DKI tengah menjadi sorotan. Sebab, besaran gaji yang diterima pegawai terbilang cukup fantastis. Seorang Lurah saja bisa mendapat gaji sekitar Rp 33 juta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengambil kebijakan peningkatan gaji PNS ini untuk mengalihkan nilai honorarium yang dipangkasnya. Menurut Etty, nilai honorarium di APBD DKI menghabiskan 30-40 persen dari total APBD.

Selain itu, besaran honorarium pun tidak merata di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Dia menjelaskan, dahulu setiap kegiatan pasti ada honor panitia, bahkan ada kegiatan yang bentuknya tidak besar, namun pemberian honornya tidak berhenti.

Setelah penerapan sistem e-budgeting, pihaknya melakukan evaluasi honorarium dan ditemukan banyak kegiatan yang tidak efisien serta hanya membuang anggaran secara percuma. Adapun honor terbesar, lanjut dia, untuk honor ukur tanah.

"Makanya Gubernur mengatur nilai honorarium itu di kinerja, pegawai yang rajin dan malas nanti berbeda nilai kinerjanya dan kami formulasikan dalam pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD)," kata Etty. 

TKD dibagi menjadi dua macam, yakni TKD Statis dan TKD Dinamis. TKD Statis dikoreksi berdasarkan tingkat kehadiran pegawai. Jika pegawai terlambat datang, cepat pulang, alpa, izin, dan sakit, maka TKD Statis akan dipotong. Besaran potongannya, alpa 5 persen, izin 3 persen, sakit 2,5 persen, serta datang terlambat dan cepat pulang perhitungan pemotongannya sekitar 3 persen.

Sementara TKD Dinamis dihitung berdasarkan pekerjaan pegawai. TKD ini dihitung dari berapa persen pegawai itu mampu menyelesaikan pekerjaannya. "Masing-masing pegawai itu bekerja sekitar 7,5 jam dan lima jam efektif bekerjanya. Kalau dimenitkan, ada lima jam kerja dikali 20 hari kerja, dikali 60 menit, sehingga dalam sebulan sekitar 600 menit. Waktu itulah yang akan dikonversi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dicapai setiap harinya. Misalnya mengetik surat, sudah dibobotkan mulai ringan, sedang, dan berat. Itu yang akan dipoinkan menjadi TKD dinamis," kata Etty menjelaskan. 

Mekanisme perolehan TKD itu, masing-masing pegawai nantinya menginput pekerjaan secara harian melalui sistem e-TKD. Jadi pegawai harus rajin menginput pekerjaannya hingga tiga hari mendatang dan sistem akan otomatis tertutup. Jika pegawai tidak menginput pekerjaannya, maka ia tidak mendapat tunjangan yang diterima setiap tanggal 14 tiap bulannya.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Anggap Wajar Studi Banding Panitia Formula E ke Arab Saudi

Wagub DKI Anggap Wajar Studi Banding Panitia Formula E ke Arab Saudi

Megapolitan
Trotoar di Kebayoran Baru Diduga Diubah Tanpa Izin

Trotoar di Kebayoran Baru Diduga Diubah Tanpa Izin

Megapolitan
Ikan Bandeng di Pasar Malam Rawa Belong Dipanen Khusus untuk Perayaan Imlek

Ikan Bandeng di Pasar Malam Rawa Belong Dipanen Khusus untuk Perayaan Imlek

Megapolitan
Tradisi Keluarga Betawi Saat Imlek, Berikan Ikan Bandeng ke Orangtua dan Mertua

Tradisi Keluarga Betawi Saat Imlek, Berikan Ikan Bandeng ke Orangtua dan Mertua

Megapolitan
UPDATE 28 Januari: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 653

UPDATE 28 Januari: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 653

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Penyebaran Berita Bohong Terkait Kasus Dua Penjambret Tewas Ditabrak

Polisi Selidiki Dugaan Penyebaran Berita Bohong Terkait Kasus Dua Penjambret Tewas Ditabrak

Megapolitan
Polisi Cari Pria yang Pura-pura Tertabrak dan Adang Mobil di Pasar Rebo

Polisi Cari Pria yang Pura-pura Tertabrak dan Adang Mobil di Pasar Rebo

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Sebut Studi Banding Formula E Tak Perlu ke Arab Saudi, Cukup ke Mandalika

Anggota DPRD DKI Sebut Studi Banding Formula E Tak Perlu ke Arab Saudi, Cukup ke Mandalika

Megapolitan
Polisi Selidiki Video Pria Pura-pura Tertabrak Mobil, Diduga Hendak Memeras

Polisi Selidiki Video Pria Pura-pura Tertabrak Mobil, Diduga Hendak Memeras

Megapolitan
Pasar Malam Ikan Bandeng di Rawa Belong Diserbu Warga Jelang Imlek

Pasar Malam Ikan Bandeng di Rawa Belong Diserbu Warga Jelang Imlek

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog: Jakarta Harusnya Terapkan PPKM Lebih Ketat

Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog: Jakarta Harusnya Terapkan PPKM Lebih Ketat

Megapolitan
Polisi Hentikan Penyidikan Penjambretan di Tebet karena Pelaku Tewas Ditabrak Korban

Polisi Hentikan Penyidikan Penjambretan di Tebet karena Pelaku Tewas Ditabrak Korban

Megapolitan
Sembilan Kios di Pasar Rebo Terbakar

Sembilan Kios di Pasar Rebo Terbakar

Megapolitan
Resmi Diluncurkan, Angkot Ber-AC di Jakarta Dilengkapi Kamera CCTV hingga Emergency Button

Resmi Diluncurkan, Angkot Ber-AC di Jakarta Dilengkapi Kamera CCTV hingga Emergency Button

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Puskesmas Aren Jaya Batasi Kuota Vaksinasi Booster 100 Orang Per Hari

Cegah Kerumunan, Puskesmas Aren Jaya Batasi Kuota Vaksinasi Booster 100 Orang Per Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.