Kompas.com - 30/01/2015, 09:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyalami pejabat DKI. Basuki melantik sebanyak 701 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI, di Blok G Balaikota, Kamis (22/1/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyalami pejabat DKI. Basuki melantik sebanyak 701 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI, di Blok G Balaikota, Kamis (22/1/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 19 triliun untuk belanja pegawai atau gaji pegawai. Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Etty Agustijani menjelaskan jumlah itu dimasukkan ke dalam Rancangan APBD DKI 2015.

"Perhitungannya, sesuai aturan alokasi belanja pegawai itu totalnya tidak boleh lebih 30 persen dari total APBD. Perhitungan awal Rp 19 triliun itu untuk gaji pegawai, anggota dewan, premi asuransi, dan premi pegawai," kata Etty, Kamis (29/1/2015). 

Saat ini, besarnya nilai gaji yang diperoleh pegawai negeri sipil (PNS) DKI tengah menjadi sorotan. Sebab, besaran gaji yang diterima pegawai terbilang cukup fantastis. Seorang Lurah saja bisa mendapat gaji sekitar Rp 33 juta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengambil kebijakan peningkatan gaji PNS ini untuk mengalihkan nilai honorarium yang dipangkasnya. Menurut Etty, nilai honorarium di APBD DKI menghabiskan 30-40 persen dari total APBD.

Selain itu, besaran honorarium pun tidak merata di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Dia menjelaskan, dahulu setiap kegiatan pasti ada honor panitia, bahkan ada kegiatan yang bentuknya tidak besar, namun pemberian honornya tidak berhenti.

Setelah penerapan sistem e-budgeting, pihaknya melakukan evaluasi honorarium dan ditemukan banyak kegiatan yang tidak efisien serta hanya membuang anggaran secara percuma. Adapun honor terbesar, lanjut dia, untuk honor ukur tanah.

"Makanya Gubernur mengatur nilai honorarium itu di kinerja, pegawai yang rajin dan malas nanti berbeda nilai kinerjanya dan kami formulasikan dalam pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD)," kata Etty. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

TKD dibagi menjadi dua macam, yakni TKD Statis dan TKD Dinamis. TKD Statis dikoreksi berdasarkan tingkat kehadiran pegawai. Jika pegawai terlambat datang, cepat pulang, alpa, izin, dan sakit, maka TKD Statis akan dipotong. Besaran potongannya, alpa 5 persen, izin 3 persen, sakit 2,5 persen, serta datang terlambat dan cepat pulang perhitungan pemotongannya sekitar 3 persen.

Sementara TKD Dinamis dihitung berdasarkan pekerjaan pegawai. TKD ini dihitung dari berapa persen pegawai itu mampu menyelesaikan pekerjaannya. "Masing-masing pegawai itu bekerja sekitar 7,5 jam dan lima jam efektif bekerjanya. Kalau dimenitkan, ada lima jam kerja dikali 20 hari kerja, dikali 60 menit, sehingga dalam sebulan sekitar 600 menit. Waktu itulah yang akan dikonversi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dicapai setiap harinya. Misalnya mengetik surat, sudah dibobotkan mulai ringan, sedang, dan berat. Itu yang akan dipoinkan menjadi TKD dinamis," kata Etty menjelaskan. 

Mekanisme perolehan TKD itu, masing-masing pegawai nantinya menginput pekerjaan secara harian melalui sistem e-TKD. Jadi pegawai harus rajin menginput pekerjaannya hingga tiga hari mendatang dan sistem akan otomatis tertutup. Jika pegawai tidak menginput pekerjaannya, maka ia tidak mendapat tunjangan yang diterima setiap tanggal 14 tiap bulannya.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPC PP Depok Sebut Junimart Girsang Tak Tahu Sejarah Pemuda Pancasila

Ketua MPC PP Depok Sebut Junimart Girsang Tak Tahu Sejarah Pemuda Pancasila

Megapolitan
Ayu Thalia Diperiksa Hari Ini atas Laporan Nicholas Sean soal Pencemaran Nama Baik

Ayu Thalia Diperiksa Hari Ini atas Laporan Nicholas Sean soal Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
Warteg di Ancol Tetap Buka dan Ramai Pembeli Meski Terendam Banjir Rob

Warteg di Ancol Tetap Buka dan Ramai Pembeli Meski Terendam Banjir Rob

Megapolitan
Kendaraan yang Dijaganya Diderek, Juru Parkir di Matraman Adu Mulut dengan Dishub

Kendaraan yang Dijaganya Diderek, Juru Parkir di Matraman Adu Mulut dengan Dishub

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta Paling Banyak Disebabkan Bus Menabrak

Kecelakaan Transjakarta Paling Banyak Disebabkan Bus Menabrak

Megapolitan
Ditinggal Sopir ke Toilet, Bus Transjakarta Tabrak Tembok di Halte Puri Beta 2

Ditinggal Sopir ke Toilet, Bus Transjakarta Tabrak Tembok di Halte Puri Beta 2

Megapolitan
Hari Pertama Mogok Kerja di Kota Tangerang, Buruh 'Sweeping' Sejumlah Perusahaan

Hari Pertama Mogok Kerja di Kota Tangerang, Buruh "Sweeping" Sejumlah Perusahaan

Megapolitan
Dirut Sebut Ada 502 Kecelakaan Bus Transjakarta pada Januari-Oktober 2021

Dirut Sebut Ada 502 Kecelakaan Bus Transjakarta pada Januari-Oktober 2021

Megapolitan
Masih Butuh Bukti dan Saksi, Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Masih Butuh Bukti dan Saksi, Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Demo di Gedung DPRD, Ormas PP Depok Tuntut Junimart Girsang Dipecat dari DPR

Demo di Gedung DPRD, Ormas PP Depok Tuntut Junimart Girsang Dipecat dari DPR

Megapolitan
7 Mobil Kena Derek karena Parkir Liar di Matraman, Tiap Kendaraan Didenda Rp 500.000

7 Mobil Kena Derek karena Parkir Liar di Matraman, Tiap Kendaraan Didenda Rp 500.000

Megapolitan
Terkait Tambal Sulam Sumur Resapan, DPRD DKI: Perencanaan Program Andalan Anies Tidak Matang

Terkait Tambal Sulam Sumur Resapan, DPRD DKI: Perencanaan Program Andalan Anies Tidak Matang

Megapolitan
Tuntut Junimart Girsang Minta Maaf, Ormas PP Demo 'Lorengkan Depok' di Gedung DPRD

Tuntut Junimart Girsang Minta Maaf, Ormas PP Demo "Lorengkan Depok" di Gedung DPRD

Megapolitan
Jalan Panjang Dirikan GKI Yasmin, Proses Hukum Sampai MA hingga 130 Pertemuan

Jalan Panjang Dirikan GKI Yasmin, Proses Hukum Sampai MA hingga 130 Pertemuan

Megapolitan
Di Balik Pembangunan GKI Yasmin, 130 Pertemuan demi Selesaikan Konflik Belasan Tahun

Di Balik Pembangunan GKI Yasmin, 130 Pertemuan demi Selesaikan Konflik Belasan Tahun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.