Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teman Kerja Juga Jadi Penentu Gaji PNS DKI

Kompas.com - 30/01/2015, 11:51 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gaji PNS DKI Jakarta yang angkanya cukup besar ditentukan dari kinerja pribadi dan teman di badan yang sama. Apabila salah satu, baik dari pribadinya maupun salah satu temannya melakukan pelanggaran, gaji yang diterima tidak akan sebesar dari yang tertera di awal.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika, menjelaskan, ada dua jenis tunjangan kinerja daerah (TKD) yang akan diterima oleh PNS DKI, yaitu TKD statis dan dinamis. TKD statis merupakan penilaian terhadap kinerja pribadi yang menitikberatkan pada absensi kehadiran.

TKD statis ini tidak akan berubah, dengan kata lain nominalnya akan selalu tetap. Namun, saat seorang PNS terlambat datang kerja, cepat pulang, alpa, izin, dan sakit, TKD statis akan dipotong. Potongannya adalah 5 persen untuk alpa, 3 persen untuk izin, 2,5 persen untuk sakit, dan 3 persen untuk datang terlambat dan pulang cepat.

TKD dinamis dinilai berdasarkan apa-apa saja yang dilakukan seorang PNS saat bekerja. Agus menyebutkan, TKD dinamis merupakan penilaian terhadap prestasi seorang PNS. Semakin berprestasi, maka nilai TKD dinamis juga akan semakin besar.

"Tetapi batasannya adalah TKD statis. Kalau TKD statisnya Rp 30 juta, TKD dinamis maksimalnya satu kali gaji, Rp 30 juta juga," tambah Agus.

Agus mengumpamakan pekerjaan seorang PNS dihitung dengan TKD statis dan dinamisnya. Jika PNS tersebut bekerja seperti biasa, memenuhi seluruh hari kerja selama sebulan, dan teman-teman di satuan kerja perangkat daerahnya melakukan hal yang sama, TKD statis akan utuh. Sedangkan jika mereka semua menunjukkan progress tertentu, jatuh pada penilaian TKD dinamis. Tetapi kalau salah satu dari dua hal tersebut tidak dipenuhi, misalkan seorang pegawai melakukan pelanggaran, maka sanksi yang lebih berat akan ditujukan padanya dan sanksi potongan gaji dengan besaran tertentu ditujukan pada rekan-rekannya.

Adapun untuk TKD dinamis, para PNS diharuskan menulis kegiatannya setiap hari saat bekerja. Nantinya, rincian kegiatan-kegiatan tersebut akan diserahkan kepada atasannya masing-masing dan dapat disetujui dengan membubuhkan tanda tangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com