Kompas.com - 30/01/2015, 11:51 WIB
Para PNS DKI mengantee demi bersalaaman dengan Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok, di Balaikota Jakarta, Senin (4/8/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPara PNS DKI mengantee demi bersalaaman dengan Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok, di Balaikota Jakarta, Senin (4/8/2014).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gaji PNS DKI Jakarta yang angkanya cukup besar ditentukan dari kinerja pribadi dan teman di badan yang sama. Apabila salah satu, baik dari pribadinya maupun salah satu temannya melakukan pelanggaran, gaji yang diterima tidak akan sebesar dari yang tertera di awal.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika, menjelaskan, ada dua jenis tunjangan kinerja daerah (TKD) yang akan diterima oleh PNS DKI, yaitu TKD statis dan dinamis. TKD statis merupakan penilaian terhadap kinerja pribadi yang menitikberatkan pada absensi kehadiran.

TKD statis ini tidak akan berubah, dengan kata lain nominalnya akan selalu tetap. Namun, saat seorang PNS terlambat datang kerja, cepat pulang, alpa, izin, dan sakit, TKD statis akan dipotong. Potongannya adalah 5 persen untuk alpa, 3 persen untuk izin, 2,5 persen untuk sakit, dan 3 persen untuk datang terlambat dan pulang cepat.

TKD dinamis dinilai berdasarkan apa-apa saja yang dilakukan seorang PNS saat bekerja. Agus menyebutkan, TKD dinamis merupakan penilaian terhadap prestasi seorang PNS. Semakin berprestasi, maka nilai TKD dinamis juga akan semakin besar.

"Tetapi batasannya adalah TKD statis. Kalau TKD statisnya Rp 30 juta, TKD dinamis maksimalnya satu kali gaji, Rp 30 juta juga," tambah Agus.

Agus mengumpamakan pekerjaan seorang PNS dihitung dengan TKD statis dan dinamisnya. Jika PNS tersebut bekerja seperti biasa, memenuhi seluruh hari kerja selama sebulan, dan teman-teman di satuan kerja perangkat daerahnya melakukan hal yang sama, TKD statis akan utuh. Sedangkan jika mereka semua menunjukkan progress tertentu, jatuh pada penilaian TKD dinamis. Tetapi kalau salah satu dari dua hal tersebut tidak dipenuhi, misalkan seorang pegawai melakukan pelanggaran, maka sanksi yang lebih berat akan ditujukan padanya dan sanksi potongan gaji dengan besaran tertentu ditujukan pada rekan-rekannya.

Adapun untuk TKD dinamis, para PNS diharuskan menulis kegiatannya setiap hari saat bekerja. Nantinya, rincian kegiatan-kegiatan tersebut akan diserahkan kepada atasannya masing-masing dan dapat disetujui dengan membubuhkan tanda tangan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akses ke Pasar Anyar Bogor Disekat, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk

Akses ke Pasar Anyar Bogor Disekat, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk

Megapolitan
Lumpur di Saluran Penghubung Setiabudi Dikeruk

Lumpur di Saluran Penghubung Setiabudi Dikeruk

Megapolitan
Warga di Tangsel Dilarang Nyalakan Kembang Api dan Berkerumun Saat Tahun Baru 2022

Warga di Tangsel Dilarang Nyalakan Kembang Api dan Berkerumun Saat Tahun Baru 2022

Megapolitan
Kondisi Munarman Disebut Sehat

Kondisi Munarman Disebut Sehat

Megapolitan
Polisi Ancam Pidanakan Panitia dan Peserta jika Nekat Gelar Reuni 212 di Patung Kuda

Polisi Ancam Pidanakan Panitia dan Peserta jika Nekat Gelar Reuni 212 di Patung Kuda

Megapolitan
Kasus Dugaan Pengancaman yang Menjeratnya Segera Disidangkan, Jerinx: 'Kun Fayakun...'

Kasus Dugaan Pengancaman yang Menjeratnya Segera Disidangkan, Jerinx: "Kun Fayakun..."

Megapolitan
Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2022 Kota Bekasi Rp 4.816.921, Tertinggi di Jawa Barat

Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2022 Kota Bekasi Rp 4.816.921, Tertinggi di Jawa Barat

Megapolitan
PPKM Level 3 di Tangsel Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Tempat Wisata Tutup

PPKM Level 3 di Tangsel Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Tempat Wisata Tutup

Megapolitan
Sidang Pembacaan Dakwaan Munarman Ditunda, Kuasa Hukum Keberatan Soal BAP

Sidang Pembacaan Dakwaan Munarman Ditunda, Kuasa Hukum Keberatan Soal BAP

Megapolitan
Saat Panitia Ngotot Gelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta Tanpa Izin Kepolisian

Saat Panitia Ngotot Gelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta Tanpa Izin Kepolisian

Megapolitan
Reuni 212, dari Aksi Penjarakan Ahok hingga Tuntut Bebaskan Rizieq

Reuni 212, dari Aksi Penjarakan Ahok hingga Tuntut Bebaskan Rizieq

Megapolitan
Serikat Buruh Kecewa UMK Kota Tangerang Cuma Naik 0,56 Persen, padahal Kesepakatannya Bertambah 5,4 Persen

Serikat Buruh Kecewa UMK Kota Tangerang Cuma Naik 0,56 Persen, padahal Kesepakatannya Bertambah 5,4 Persen

Megapolitan
Aturan Masuk Bioskop di Jakarta Selama PPKM Level 2 hingga 13 Desember

Aturan Masuk Bioskop di Jakarta Selama PPKM Level 2 hingga 13 Desember

Megapolitan
266 Sumur Resapan Dibangun di Kepulauan Seribu Sepanjang 2021

266 Sumur Resapan Dibangun di Kepulauan Seribu Sepanjang 2021

Megapolitan
Momen Polisi Gunakan Senjata Api dan Tewaskan Warga Sipil, Tol Bintaro dan Kafe di Cengkareng Jadi Saksi

Momen Polisi Gunakan Senjata Api dan Tewaskan Warga Sipil, Tol Bintaro dan Kafe di Cengkareng Jadi Saksi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.