Kompas.com - 30/01/2015, 15:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyalami pejabat DKI. Basuki melantik sebanyak 701 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI, di Blok G Balaikota, Kamis (22/1/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyalami pejabat DKI. Basuki melantik sebanyak 701 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI, di Blok G Balaikota, Kamis (22/1/2015).
Penulis Jessi Carina
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Besaran take home pay yang diterima oleh pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan Rp 30 juta-Rp 40 juta dari tahun lalu. Hal ini mengundang komentar dari masyarakat Jakarta.

Seperti Rita Sinaga, warga Kecamatan Menteng, yang ditemui di Monumen Nasional. Rita mengaku bisa menerima besaran gaji pejabat yang fantastis, tetapi dengan beberapa syarat. Masyarakat harus tahu apa yang mereka kerjakan selama ini.

"Gaji besar itu kan sebenarnya relatif ya. Ya kalau kerjanya berat juga sah-sah aja. Nah, makanya tunjukkan dong ke kita kinerja kalian," ujar Rita, Jumat (30/1/2015).

Warga lain, Amirullah, bahkan mengaku tidak dapat membedakan pekerjaan lurah dengan camat. Keduanya, kata Amir, tidak jelas pembagian pekerjaannya. Dulu sebelum ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Amir juga sering kebingungan ketika ingin mengurus sesuatu.

Contoh kecilnya seperti pembuatan KTP saja. Dulu dia tidak tahu harus mengurusnya di kecamatan atau kelurahan. "Jadi saya mah malah ngandelin ketua RT saja. Enggak kenal sama lurah dan camat," ujar Amir.

Seorang warga lain, Marisa, berpendapat, pekerjaan lurah dan camat sebenarnya sudah lebih ringan, terutama sejak adanya Badan PTSP di Pemprov DKI. Marisa mengatakan, hampir sebagian job desk lurah dan camat diambil alih oleh PTSP.

Marisa pun bingung lurah dan camat justru mengalami kenaikan gaji. Padahal, job desk mereka berkurang. "Kerjaan makin sedikit, gaji makin banyak," ujar Marisa.

Untuk diketahui, besaran take home pay pejabat struktural tahun ini seperti lurah yakni Rp 33.730.000, naik sekitar Rp 20 juta dari tahun lalu yang hanya Rp 13 juta. Dengan rincian gaji pokok Rp 2.082.000, tunjangan jabatan Rp 1.480.000, tunjangan kinerja derah (TKD) Statis Rp 13.085.000, TKD Dinamis Rp 13.085.000, dan tunjangan transportasi Rp 4.000.000.

Kemudian, camat dengan gaji Rp 44.284.000 juga naik sekitar Rp 20 juta dari tahun 2014. Dengan rincian gaji pokok Rp 3.064.000, tunjangan jabatan Rp 1.260.000, TKD Statis Rp 19.008.000, TKD Dinamis Rp 19.008.000, dan tunjangan transportasi Rp 6.500.000.

Sementara wali kota gaji pokoknya Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 29.925.000, TKD Dinamis Rp 29.925.000, dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000. Sehingga, total take home pay yang diterima Rp 75.642.000.

Sedangkan kepala biro memiliki gaji Rp 70.367.000 dengan gaji pokok sebesar Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 2.025.000, TKD Statis Rp 27.900.000, TKD Dinamis Rp 27.900.000, dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000.

Untuk kepala dinas, gajinya Rp 75.642.000 dengan rincian gaji pokok Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 29.925.000, TKD Dinamis Rp 29.925.000, dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000.

Sementara kepala badan mendapat Rp 78.702.000. Dengan rincian gaji pokok sebesar Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 31.455.000, TKD Dinamis Rp 31.455.000, dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster di DKI Jakarta

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster di DKI Jakarta

Megapolitan
Kecelakaan antara Dua Truk di Jalan Gatot Soebroto, Satu Sopir Tewas

Kecelakaan antara Dua Truk di Jalan Gatot Soebroto, Satu Sopir Tewas

Megapolitan
Pencopetan di Terminal Pulogadung Terekam Kamera Warga, Polisi Ringkus Pelaku

Pencopetan di Terminal Pulogadung Terekam Kamera Warga, Polisi Ringkus Pelaku

Megapolitan
Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Akan Beroperasi Senin-Jumat pada Jam Sibuk

Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Akan Beroperasi Senin-Jumat pada Jam Sibuk

Megapolitan
Mulai Senin, Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Kembali Beroperasi

Mulai Senin, Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Kembali Beroperasi

Megapolitan
Pasien yang Diduga Meninggal akibat Varian Omicron Sempat Dirawat Intensif Dua Hari

Pasien yang Diduga Meninggal akibat Varian Omicron Sempat Dirawat Intensif Dua Hari

Megapolitan
Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Megapolitan
Minta Masyarakat Waspada Penularan Omicron, Wagub DKI: Tidak Boleh Anggap Enteng

Minta Masyarakat Waspada Penularan Omicron, Wagub DKI: Tidak Boleh Anggap Enteng

Megapolitan
Satu Rumah di Condet Hangus Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Satu Rumah di Condet Hangus Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Kasus Omicron di Jakarta Kian Melonjak, Puncaknya Diprediksi Maret 2022

Kasus Omicron di Jakarta Kian Melonjak, Puncaknya Diprediksi Maret 2022

Megapolitan
Prakiraan BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Akan Duguyur Hujan Ringan hingga Sedang

Prakiraan BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Akan Duguyur Hujan Ringan hingga Sedang

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Bertambah 165, Dinkes  Depok: Berasal dari 3 Klaster

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Bertambah 165, Dinkes Depok: Berasal dari 3 Klaster

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta: Terbukti Hadirnya Sumur Resapan Bikin Genangan Lebih Cepat Surut

Wagub DKI Jakarta: Terbukti Hadirnya Sumur Resapan Bikin Genangan Lebih Cepat Surut

Megapolitan
UPDATE 22 Januari: Bertambah 122 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, Kini Totalnya 30.330

UPDATE 22 Januari: Bertambah 122 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, Kini Totalnya 30.330

Megapolitan
Wagub DKI Janji Bakal Berjuang Hadapi Lonjakan Kasus Omicron di Ibu Kota

Wagub DKI Janji Bakal Berjuang Hadapi Lonjakan Kasus Omicron di Ibu Kota

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.