Kompas.com - 30/01/2015, 15:44 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Besaran take home pay yang diterima oleh pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan Rp 30 juta-Rp 40 juta dari tahun lalu. Hal ini mengundang komentar dari masyarakat Jakarta.

Seperti Rita Sinaga, warga Kecamatan Menteng, yang ditemui di Monumen Nasional. Rita mengaku bisa menerima besaran gaji pejabat yang fantastis, tetapi dengan beberapa syarat. Masyarakat harus tahu apa yang mereka kerjakan selama ini.

"Gaji besar itu kan sebenarnya relatif ya. Ya kalau kerjanya berat juga sah-sah aja. Nah, makanya tunjukkan dong ke kita kinerja kalian," ujar Rita, Jumat (30/1/2015).

Warga lain, Amirullah, bahkan mengaku tidak dapat membedakan pekerjaan lurah dengan camat. Keduanya, kata Amir, tidak jelas pembagian pekerjaannya. Dulu sebelum ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Amir juga sering kebingungan ketika ingin mengurus sesuatu.

Contoh kecilnya seperti pembuatan KTP saja. Dulu dia tidak tahu harus mengurusnya di kecamatan atau kelurahan. "Jadi saya mah malah ngandelin ketua RT saja. Enggak kenal sama lurah dan camat," ujar Amir.

Seorang warga lain, Marisa, berpendapat, pekerjaan lurah dan camat sebenarnya sudah lebih ringan, terutama sejak adanya Badan PTSP di Pemprov DKI. Marisa mengatakan, hampir sebagian job desk lurah dan camat diambil alih oleh PTSP.

Marisa pun bingung lurah dan camat justru mengalami kenaikan gaji. Padahal, job desk mereka berkurang. "Kerjaan makin sedikit, gaji makin banyak," ujar Marisa.

Untuk diketahui, besaran take home pay pejabat struktural tahun ini seperti lurah yakni Rp 33.730.000, naik sekitar Rp 20 juta dari tahun lalu yang hanya Rp 13 juta. Dengan rincian gaji pokok Rp 2.082.000, tunjangan jabatan Rp 1.480.000, tunjangan kinerja derah (TKD) Statis Rp 13.085.000, TKD Dinamis Rp 13.085.000, dan tunjangan transportasi Rp 4.000.000.

Kemudian, camat dengan gaji Rp 44.284.000 juga naik sekitar Rp 20 juta dari tahun 2014. Dengan rincian gaji pokok Rp 3.064.000, tunjangan jabatan Rp 1.260.000, TKD Statis Rp 19.008.000, TKD Dinamis Rp 19.008.000, dan tunjangan transportasi Rp 6.500.000.

Sementara wali kota gaji pokoknya Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 29.925.000, TKD Dinamis Rp 29.925.000, dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000. Sehingga, total take home pay yang diterima Rp 75.642.000.

Sedangkan kepala biro memiliki gaji Rp 70.367.000 dengan gaji pokok sebesar Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 2.025.000, TKD Statis Rp 27.900.000, TKD Dinamis Rp 27.900.000, dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000.

Untuk kepala dinas, gajinya Rp 75.642.000 dengan rincian gaji pokok Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 29.925.000, TKD Dinamis Rp 29.925.000, dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000.

Sementara kepala badan mendapat Rp 78.702.000. Dengan rincian gaji pokok sebesar Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 31.455.000, TKD Dinamis Rp 31.455.000, dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator 'Busway' di Slipi, Dahi Sopir Robek

Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator "Busway" di Slipi, Dahi Sopir Robek

Megapolitan
Alasan Indra Kenz Gunakan Slogan 'Murah Banget' Saat Pamerkan Harta di Media Sosial

Alasan Indra Kenz Gunakan Slogan "Murah Banget" Saat Pamerkan Harta di Media Sosial

Megapolitan
Jasad Bayi Ditemukan Membusuk di Pinggir Kali Bekasi, Diduga Dibuang Lebih dari 3 Hari Lalu

Jasad Bayi Ditemukan Membusuk di Pinggir Kali Bekasi, Diduga Dibuang Lebih dari 3 Hari Lalu

Megapolitan
Pemkot Siapkan Strategi agar Lokasi PKL di Kota Tua Ramai Pengunjung

Pemkot Siapkan Strategi agar Lokasi PKL di Kota Tua Ramai Pengunjung

Megapolitan
Kasus Mahasiswi Dianiaya Istri Pengemudi Ojol, Korban Dikira Mantan Pacar Suami Pelaku, Kini Berakhir Damai

Kasus Mahasiswi Dianiaya Istri Pengemudi Ojol, Korban Dikira Mantan Pacar Suami Pelaku, Kini Berakhir Damai

Megapolitan
Kawasan Kalijodo Disebut Kembali Jadi Tempat Prostitusi, Sekda DKI: Itu Jadi Perhatian Kami

Kawasan Kalijodo Disebut Kembali Jadi Tempat Prostitusi, Sekda DKI: Itu Jadi Perhatian Kami

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Lanjutkan Program Rumah DP 0 Persen meski Anies Lengser

Pemprov DKI Bakal Lanjutkan Program Rumah DP 0 Persen meski Anies Lengser

Megapolitan
Cerita Warga Cilincing Temukan Granat, Meledak Saat Diotak-Atik

Cerita Warga Cilincing Temukan Granat, Meledak Saat Diotak-Atik

Megapolitan
Ridwan Kamil Sarankan Pemkot Depok Lakukan Survei soal Toleransi, Ini Tujuannya

Ridwan Kamil Sarankan Pemkot Depok Lakukan Survei soal Toleransi, Ini Tujuannya

Megapolitan
Sekda DKI Akui Sumur Resapan Belum Signifikan Atasi Banjir di Jakarta

Sekda DKI Akui Sumur Resapan Belum Signifikan Atasi Banjir di Jakarta

Megapolitan
Alasan Istri Ojol Aniaya dan Tuduh Mahasiswi Pelakor: Saya Kira Mbak Mantan Pacar Suami

Alasan Istri Ojol Aniaya dan Tuduh Mahasiswi Pelakor: Saya Kira Mbak Mantan Pacar Suami

Megapolitan
Pemkot Jakpus Buka Layanan Konseling Traumatik untuk Hibur Anak-anak Korban Kebakaran di Menteng

Pemkot Jakpus Buka Layanan Konseling Traumatik untuk Hibur Anak-anak Korban Kebakaran di Menteng

Megapolitan
Soal Izin Bangun Rumah 4 Lantai, Komisi D: Kami Masih Menerka Maksud Pak Gubernur

Soal Izin Bangun Rumah 4 Lantai, Komisi D: Kami Masih Menerka Maksud Pak Gubernur

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Pembangunan Sumur Resapan Perlu Dilanjutkan

Sekda DKI Sebut Pembangunan Sumur Resapan Perlu Dilanjutkan

Megapolitan
Alasan Puluhan PKL Kota Tua Jakarta Tolak Direlokasi, Ingin Jualan di Tempat Ramai

Alasan Puluhan PKL Kota Tua Jakarta Tolak Direlokasi, Ingin Jualan di Tempat Ramai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.