Penjelasan Dirut RSUD Bekasi soal Penghasilan Rp 75 Juta

Kompas.com - 01/02/2015, 13:50 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
Penulis Jessi Carina
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi Titi Masrifaharti melalui Bagian Humas Pemerintah Kota Bekasi membantah mengenai jumlah total gaji yang diterima atau take home pay miliknya sebesar Rp 75 juta. Penghasilan dirut RSUD tersebut dianggap terlalu besar.

"Berita yang disampaikan oleh media cetak dan media online bahwa gaji Direktur RSUD Kota Bekasi mencapai Rp 75 juta adalah tidak benar," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Bekasi Muhammad Jufri melalui keterangannya, Minggu (1/2/2015).

Jufri mengatakan, gaji dirut RSUD adalah gaji tertinggi yang diterima PNS, yaitu sebesar Rp 5.964.900 per bulan. [Baca: Legislator: Fantastis, Gaji Direktur RSUD Bekasi Rp 75 Juta]

Dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dirut RSUD juga menerima tunjangan daerah yang berasal dari APBD sebesar Rp 12 juta tiap bulan.

Selain dua komponen tersebut, dirut RSUD juga menerima uang hasil remunerasi jasa pelayanan dan bahan bakar minyak (BBM) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 35.500.000.

Uang remunerasi sebesar Rp 35 juta itu didapat dari penggabungan gaji pokok dikali lima. Kemudian ditambah dengan nilai bobot aset dan nilai bobot pendapatan.

Jufri mengatakan, hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah. Peraturan itu mengatur mengenai pembagian jasa yang didapat dari penerimaan fungsional rumah sakit.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu pun ditindaklanjuti oleh Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 445/Kep.80-RSUD/III/2009 tentang Pembagian Jasa Pelayanan yang Didapat dari Penerimaan Fungsional Rumah Sakit pada RSUD Kota Bekasi, minimal 56 persen dialokasikan untuk biaya operasional rumah sakit dan maksimal 44 persen dialokasikan untuk jasa pelayanan rumah sakit.

Jufri mengatakan, take home pay yang diterima oleh Dirut RSUD Bekasi adalah penggabungan gaji pokok, tunjangan daerah, dan remunerasi. Dengan demikian, total take home pay Dirut RSUD Bekasi sebesar Rp 53.464.900.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Megapolitan
Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Megapolitan
Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Megapolitan
1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Soal Interpelasi Formula E, Anies: Kami Lihat Prosesnya ke Depan seperti Apa

Soal Interpelasi Formula E, Anies: Kami Lihat Prosesnya ke Depan seperti Apa

Megapolitan
Panitia Formula E Akan Bersurat ke KPK, Minta Pendampingan dan Pengawasan

Panitia Formula E Akan Bersurat ke KPK, Minta Pendampingan dan Pengawasan

Megapolitan
Polisi Siapkan Gelar Perkara untuk Tetapkan Status Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR

Polisi Siapkan Gelar Perkara untuk Tetapkan Status Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR

Megapolitan
Anies Tunjuk Ahmad Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ini Alasannya

Anies Tunjuk Ahmad Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ini Alasannya

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Soekarno-Hatta Tutup Akses Masuk WNA dari 11 Negara atau Pernah ke 11 Negara Itu

Mulai Hari Ini, Soekarno-Hatta Tutup Akses Masuk WNA dari 11 Negara atau Pernah ke 11 Negara Itu

Megapolitan
Temui Pedemo, Anies Setuju dengan Serikat Pekerja: Kenaikan UMP 2022 Terlalu Kecil

Temui Pedemo, Anies Setuju dengan Serikat Pekerja: Kenaikan UMP 2022 Terlalu Kecil

Megapolitan
Demo Batalkan UMP DKI 2022 di Balai Kota, Buruh Bawa Keranda dan Kibarkan Bendera Kuning

Demo Batalkan UMP DKI 2022 di Balai Kota, Buruh Bawa Keranda dan Kibarkan Bendera Kuning

Megapolitan
Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR Batal Diperiksa Polisi karena Kondisinya Masih Drop

Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR Batal Diperiksa Polisi karena Kondisinya Masih Drop

Megapolitan
Kesedihan Istri Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro: Pelaku Harus Tertangkap

Kesedihan Istri Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro: Pelaku Harus Tertangkap

Megapolitan
Ada Demo Buruh, Lalu Lintas di Depan Balai Kota DKI Tersendat

Ada Demo Buruh, Lalu Lintas di Depan Balai Kota DKI Tersendat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.