Kompas.com - 02/02/2015, 08:25 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo naik ke dalam alat berat dalam peresmian pembangunan kembali monorel di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2013). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo naik ke dalam alat berat dalam peresmian pembangunan kembali monorel di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Monorail (JM) akan menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Paris, Perancis. Direktur PT JM, Sukmawati Syukur, mengaku, di dalam perjanjian kerjasama antara PT JM dengan Pemprov DKI, terdapat sebuah klausul yang menyebutkan, apabila proyek monorel dibatalkan, PT JM wajib menggugatnya ke pengadilan arbitrase di Paris, bukan hanya badan arbitrase nasional Indonesia (BANI). 

"Klausul itu sudah tertuang di dalam isi perjanjian. Kami sebagai pengusaha akan ikuti aturan main Pemprov DKI, asal semua aturan itu jelas. Jangan bilang putus tanpa ada penjelasan ke PT JM," kata Sukmawati, Minggu.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih menunggu surat resmi Pemprov DKI perihal nasib keberlanjutan proyek monorel. Sebab, untuk memberi jawaban apakah dilanjutkan atau dibatalkan proyek itu, PT JM harus melakukan rapat internal yang didampingi kuasa hukum.

Sukmawati memandang, dua alasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membatalkan proyek monorel tidak masuk akal. Pertama, alasan pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi yang dianggap membahayakan tanggul. Sukmawati menjelaskan, pembuatan desain depo monorel di Waduk Setiabudi dan Tanah Abang telah berkoordinasi sebelumnya dengan Pemprov DKI.

Begitu pula dengan kondisi keuangan PT JM yang diragukan Basuki. Menurut Sukmawati, Bappenas menetapkan bukti modal sebesar 1-5 persen dari total investasi. Sementara Basuki meminta jaminan 30 persen dari total investasi monorel, sebesar Rp 15 triliun.

"Kami mampu membuktikan besaran modalnya asal dibarengi aturan yang berlaku. Pak Ahok (Basuki) juga tolong beritahu aturan jaminan 30 persen dahulu dong," kata dia.

Sukmawati menampik anggapan tidak pernah melakukan pekerjaan infrastruktur. Sebab, hingga saat ini, PT JM masih menunggu persetujuan adendum perjanjian yang memuat pembangunan depo dan penyusunan rencana bisnis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bagaimana mau dikerjakan kontruksinya, orang adendum perjanjian yang memuat persetujuan depo dan business plan belum disetujui DKI," ujar Sukmawati.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Motor Terlindas KRL di Tanah Abang: Pemotor Selamat, Para Penumpang Dievakuasi

Kronologi Motor Terlindas KRL di Tanah Abang: Pemotor Selamat, Para Penumpang Dievakuasi

Megapolitan
Rachel Vennya Sempat Nunggak Pajak Mobil Alphard 2 Bulan, Dibayar Setelah Viral

Rachel Vennya Sempat Nunggak Pajak Mobil Alphard 2 Bulan, Dibayar Setelah Viral

Megapolitan
Ini Hasil Tes Darah Sopir Korban Tewas dalam Kecelakaan Transjakarta di Cawang

Ini Hasil Tes Darah Sopir Korban Tewas dalam Kecelakaan Transjakarta di Cawang

Megapolitan
Upaya Mengurangi Sampah lewat “Jakarta Sadar Sampah”

Upaya Mengurangi Sampah lewat “Jakarta Sadar Sampah”

Megapolitan
Nopol Kendaraan Tak Sesuai Data, Rachel Vennya Disebut Ubah Warna Mobil dari Putih ke Hitam

Nopol Kendaraan Tak Sesuai Data, Rachel Vennya Disebut Ubah Warna Mobil dari Putih ke Hitam

Megapolitan
KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Jadwal Perjalanan Commuter Line Terganggu

KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Jadwal Perjalanan Commuter Line Terganggu

Megapolitan
Update Korban Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang: Penumpang Luka Jadi 31 Orang

Update Korban Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang: Penumpang Luka Jadi 31 Orang

Megapolitan
Dampingi Korban, KPAD Bekasi Pastikan Kasus Pelecehan Seksual Diproses Hukum, Tak Selesai secara Kekeluargaan

Dampingi Korban, KPAD Bekasi Pastikan Kasus Pelecehan Seksual Diproses Hukum, Tak Selesai secara Kekeluargaan

Megapolitan
Penumpang Pesawat di Soekarno-Hatta Keluhkan Tes PCR Mahal dan Keluar Hasilnya Lama

Penumpang Pesawat di Soekarno-Hatta Keluhkan Tes PCR Mahal dan Keluar Hasilnya Lama

Megapolitan
KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Penumpang Dievakuasi

KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Penumpang Dievakuasi

Megapolitan
Polres Jakarta Pusat: Tak Ada Palang Pintu di Lokasi KRL Tabrak Motor

Polres Jakarta Pusat: Tak Ada Palang Pintu di Lokasi KRL Tabrak Motor

Megapolitan
Kecamatan Cengkareng Genjot Vaksinasi Covid-19 demi Target Zona Hijau Awal November

Kecamatan Cengkareng Genjot Vaksinasi Covid-19 demi Target Zona Hijau Awal November

Megapolitan
KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Pemotor Selamat karena Berhasil Menghindar

KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Pemotor Selamat karena Berhasil Menghindar

Megapolitan
Fakta Kontroversi Nopol RFS di Mobil Rachel Vennya, Disebut Pelat Khusus tapi Dibantah Polisi

Fakta Kontroversi Nopol RFS di Mobil Rachel Vennya, Disebut Pelat Khusus tapi Dibantah Polisi

Megapolitan
Ayu Ting Ting Kembali Laporkan Pemilik Akun Instagram @gundik_empaeng, Kali Ini soal UU ITE

Ayu Ting Ting Kembali Laporkan Pemilik Akun Instagram @gundik_empaeng, Kali Ini soal UU ITE

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.