Kompas.com - 03/02/2015, 11:33 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama pendiri yayasan Tahir Foundation, Dato Sri Tahir saat melakukan serah terima lima unit bus tingkat gratis, Rabu (10/12/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama pendiri yayasan Tahir Foundation, Dato Sri Tahir saat melakukan serah terima lima unit bus tingkat gratis, Rabu (10/12/2014).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Sampai saat ini, lima unit bus tingkat Mercedes Benz sumbangan Tahir Foundation kepada Pemerintah Provinsi DKI belum juga dioperasikan. Penyebabnya adalah bobot bus itu tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012.

Dalam peraturan itu, dicantumkan bahwa bobot bus tingkat harus berkisar 21-24 ton, sedangkan bobot bus tingkat dari Tahir lebih rendah dari yang tertera dalam peraturan tersebut, yakni hanya sekitar 18 ton.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub JA Barata mengatakan, pada dasarnya, bobot pada bus menentukan kemampuan daya angkutnya. Semakin berat bus, akan semakin besar pula daya angkutnya.

"Jadi, itu (bus tingkat yang terlalu ringan) memang bermasalah. Berat bus tingkat itu harus 21-24 ton. Kalau cuma 18 ton, tidak mungkin. Sebab, itu akan berpengaruh ke kemampuan daya angkut," kata Barata kepada Kompas.com, Senin (3/2/2015).

Menurut Barata, pada dasarnya, Kemenhub tidak pernah berniat mempersulit Pemprov DKI. Sepanjang bus memenuhi segala aspek keselamatan dan aspek kelaikan jalan sesuai perundang-undangan, kata dia, tentu Kemenhub tidak akan mempersulit perizinan pengoperasian bus.

Terlebih lagi, kata Barata, Kemenhub bertindak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Ia yakin dikeluarkannya suatu undang-undang telah melalui berbagai kajian. "Yang namanya peraturan pemerintah kan bukan dibikin sepihak. Sudah ada kajian teknis dan akademis. Kajiannya bukan melalui Kemenhub saja, tapi melalui Kementerian Perindustrian juga," ucap dia.

Barata mengatakan, dalam waktu dekat, Kemenhub telah menjadwalkan pertemuan dengan Pemprov DKI dan Mercedes Benz untuk membahas permasalahan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Supaya enggak usah ramai (di media), duduk aja bareng. Kita bicarakan. Kan tidak mungkin kami memberikan sesuatu yang melanggar hukum. Ketentuannya kan sudah ada. Kemenhub kan bekerja sesuai data yang ada," pungkas Barata.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di Rumah Sakit

Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Produksi Tembakau Sintetis, Perempuan Ini Ditangkap Polisi

Produksi Tembakau Sintetis, Perempuan Ini Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kurir Sabu-sabu Ditangkap Polisi di Karawaci Tangerang

Kurir Sabu-sabu Ditangkap Polisi di Karawaci Tangerang

Megapolitan
Diduga Intimidasi Jurnalis, Kadispora Tangsel Mengaku Emosi

Diduga Intimidasi Jurnalis, Kadispora Tangsel Mengaku Emosi

Megapolitan
Setuju Tarif Parkir Naik, Pengamat: Indonesia Sudah Lama Jadi Surga Parkir

Setuju Tarif Parkir Naik, Pengamat: Indonesia Sudah Lama Jadi Surga Parkir

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ungkap Penyebab Meninpisnya BOR di RSUD

Pemkot Bekasi Ungkap Penyebab Meninpisnya BOR di RSUD

Megapolitan
Update 23 Juni: 35.705 Pasien Covid-19 di Jakarta Dirawat, 4.693 Kasus Baru

Update 23 Juni: 35.705 Pasien Covid-19 di Jakarta Dirawat, 4.693 Kasus Baru

Megapolitan
Hasil Asesmen, Anji Segera Keluar Tahanan untuk Rehabilitasi

Hasil Asesmen, Anji Segera Keluar Tahanan untuk Rehabilitasi

Megapolitan
Amankan Pria Positif Covid-19 yang Mengamuk di RSUD Pasar Minggu, 2 Satpam Tertular

Amankan Pria Positif Covid-19 yang Mengamuk di RSUD Pasar Minggu, 2 Satpam Tertular

Megapolitan
Pemkot Tangerang Minta Perkantoran Patuhi Skema WFH dan WFO

Pemkot Tangerang Minta Perkantoran Patuhi Skema WFH dan WFO

Megapolitan
Sasar 25.000 Warga, Vaksinasi Massal di Stadion Patriot Bekasi Dilanjutkan Juli 2021

Sasar 25.000 Warga, Vaksinasi Massal di Stadion Patriot Bekasi Dilanjutkan Juli 2021

Megapolitan
Video Pria Positif Covid-19 Mengamuk Minta Dirawat di RSUD Pasar Minggu Viral di Medsos

Video Pria Positif Covid-19 Mengamuk Minta Dirawat di RSUD Pasar Minggu Viral di Medsos

Megapolitan
Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Tangsel Tersisa 4 Unit

Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Tangsel Tersisa 4 Unit

Megapolitan
Kepala Dinas Pertamanan DKI Bantah Jenazah Pasien Covid-19 Mulai Diangkut Pakai Truk

Kepala Dinas Pertamanan DKI Bantah Jenazah Pasien Covid-19 Mulai Diangkut Pakai Truk

Megapolitan
Alarm dari RS Wisma Atlet, Pasien Positif Dipulangkan hingga 'Teror' Sirine

Alarm dari RS Wisma Atlet, Pasien Positif Dipulangkan hingga 'Teror' Sirine

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X