Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan Wakil Wali Kota Jaksel terhadap Petugas Kelurahan yang Lakukan Pungli

Kompas.com - 05/02/2015, 22:19 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, mengaku akan menunggu Inspektorat untuk memberikan sanksi kepada oknum Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang memungut liar pedagang kaki lima (PKL). Menurut dia, tindakan pungli PKL yang berjualan di atas saluran air tidak diperkenankan.

"Orang yang meminta pungutan tidak boleh dan tidak pantas. Selain itu, bangunan yang berada di atas air menyalahi aturan," kata Tri saat dihubungi, Kamis (5/2/2015). [Baca: Saat Akan Ditertibkan, Pedagang Mengaku Bayar Rp 3,5 Juta Per Tahun ke Petugas]

Kata Tri, sanksi sudah menunggu oknum PNS DKI yang melakukan pungli dari PKL. Sanksi harus berdasarkan dari hasil penelitian dari pihak Inspektorat DKI.

"Hasil pemeriksaaan tadi sudah dilaporkan ke Inspektorat. Kita tunggu hasilnya nanti," kata Tri.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun meminta data oknum PNS DKI yang melakukan pungli kepada PKL.

Dia berjanji akan segera menindak para oknum yang masih bermain itu. "Kita lihat saja tanggal mainnya. Mana sih oknumnya biar saya catat," kata Lasro.

Sering absen

Sekretaris Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Sri Bandiarti, merasa binggung dengan tingkah laku petugas bernama Amsori Masu'd alias DoriAmsori itu. Kata dia,  Dori kesehariannya memang jarang hadir ke kantor Kelurahan.

"Sudah dipanggil ke kantor Wali Kota dan Inspektorat. Mungkin karena kasus itu," kata Sri.

Sri bingung mengapa Amsori yang sudah bekerja tahun 1993 masih memiliki golongan 1C. Padahal, angkatan di Pemprov DKI sudah tidak ada golongan 1C.

"Seharusnya sudah 3B dia atau 3C. Saya sudah pernah ngobrol kenapa dia masih golongan itu. Untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) saja tidak sampai golongan itu," ujar Sri.

Sri menduga karena jarang hadir di kantor membuat golongannya tidak naik-naik. Wanita yang baru pindah dari Kantor Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos) di Pemprov DKI itu mengatakan bahwa Amsori sering tidak hadir. "Jadi saya bilang nanti menilainya bagaimana kalau TKD sudah mulai diberlakukan," kata Sri.

Tindakan memungut bangunan liar di atas saluran air tidak dibenarkan. Apalagi, lanjutnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sudah menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada pungli. "Itu nggak benar kalau ada pungutan liar bangunan di atas saluran," kata Sri. (Bintang Pradewo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Warta Kota
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Megapolitan
Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com