APBD Berantakan, Ahok Bakal Tak Terima Gaji Enam Bulan

Kompas.com - 08/02/2015, 17:36 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerja Gubernur, di Balaikota, Kamis (22/1/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerja Gubernur, di Balaikota, Kamis (22/1/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI yang diserahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih belum lengkap. Akibatnya, hingga saat ini, Kemendagri belum dapat mengevaluasi usulan program yang diajukan di dalam APBD DKI. 

"Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen yang diserahkan DKI belum lengkap," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek, Minggu (8/2/2015). 

Beberapa lampiran dokumen yang belum lengkap seperti ringkasan APBD serta lampiran 1A struktur pendapatan belanja dan pembiayaan. Kemendagri pun mengaku telah berkirim surat kepada DKI pada Jumat (6/2/2015) lalu untuk segera melengkapi dokumen.

Dari 34 provinsi di Indonesia, tinggal Provinsi DKI Jakarta yang masih belum memiliki APBD. Padahal paripurna pengesahan APBD sudah diselenggarakan pada 27 Januari lalu dan diserahkan ke Kemendagri pada 4 Februari lalu. [Baca: Kemendagri Sebut Draf APBD DKI Berantakan]

Sementara Provinsi Aceh yang juga telat mengesahkan APBD, telah menyerahkan dokumen lengkap APBD ke Kemendagri pada 2 Februari lalu. 

Akibat keterlambatan ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama tidak akan menerima gaji selama enam bulan.

Selain itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan 106 anggota DPRD juga akan dikenakan sanksi yang sama.

Pada 6 Januari 2015 lalu, kata pria yang akrab disapa Donny itu, Kemendagri telah berkirim surat kepada Basuki perihal risiko yang akan diterima ini. Kemendagri menegur kepala daerah atas keterlambatan pengesahan APBD DKI 2015.

"Pak Ahok sudah membalas surat kami dan mengatakan alasan keterlambatan pembahasan APBD karena memang DKI baru menyerahkan KUAPPAS 17 Juni 2014 dan terbentur keterlambatan pembentukan pimpinan DPRD, dinamika politik DPRD dan DKI memang tinggi.

Nanti sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah dan anggota DPRD akan mendapat sanksi tidak dibayar gaji serta tunjangan selama enam bulan. Normanya begitu tetapi belum ada PP turunannya," kata Donny.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Lahan Pemakaman Korban Covid-19 di Jakarta Kian Menipis...

Saat Lahan Pemakaman Korban Covid-19 di Jakarta Kian Menipis...

Megapolitan
PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Megapolitan
Kapolda Metro: Kerawanan Pilkada Depok dan Tangsel Sama

Kapolda Metro: Kerawanan Pilkada Depok dan Tangsel Sama

Megapolitan
Terus Melonjak, 1.360 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Terus Melonjak, 1.360 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Untuk Pelaku UMKM, Ini Stimulus Pemprov DKI Jakarta yang Perlu Kalian Tahu

Untuk Pelaku UMKM, Ini Stimulus Pemprov DKI Jakarta yang Perlu Kalian Tahu

Megapolitan
2.407 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

2.407 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Daftar 18 Artis yang Terjerat Narkoba dan Psikotropika Sepanjang 2020

Daftar 18 Artis yang Terjerat Narkoba dan Psikotropika Sepanjang 2020

Megapolitan
Meski di Tengah Pandmi, KPU Tangsel Targetkan Pemilih Mencapai 77 Persen

Meski di Tengah Pandmi, KPU Tangsel Targetkan Pemilih Mencapai 77 Persen

Megapolitan
Pilkada Depok: Ini Ucapan Imam Budi yang Dianggap Afifah Alia Melecehkan

Pilkada Depok: Ini Ucapan Imam Budi yang Dianggap Afifah Alia Melecehkan

Megapolitan
Cekcok karena Perempuan, Pria di Tangerang Tewas Ditusuk

Cekcok karena Perempuan, Pria di Tangerang Tewas Ditusuk

Megapolitan
Anies Baswedan Jadi Wakil Ketua Komite Pengarah C40 Cities Bersama Gubernur Tokyo

Anies Baswedan Jadi Wakil Ketua Komite Pengarah C40 Cities Bersama Gubernur Tokyo

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Kenaikan Anggaran karena Tambahan Kegiatan

Ketua DPRD DKI: Kenaikan Anggaran karena Tambahan Kegiatan

Megapolitan
Ditangkap Terkait Sabu, Mantan Artis Cilik IBS Masih Syok

Ditangkap Terkait Sabu, Mantan Artis Cilik IBS Masih Syok

Megapolitan
Polisi: Mantan Artis Cilik Iyut Bing Slamet Beli Sabu dari Seseorang di Johar Baru

Polisi: Mantan Artis Cilik Iyut Bing Slamet Beli Sabu dari Seseorang di Johar Baru

Megapolitan
Ditangkap Terkait Narkoba, Mantan Artis Cilik IBS Gunakan Sabu Sejak 2004

Ditangkap Terkait Narkoba, Mantan Artis Cilik IBS Gunakan Sabu Sejak 2004

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X