Kompas.com - 09/02/2015, 09:08 WIB
Wakil Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta yng juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta yng juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Selain kurang lengkapnya lampiran dokumen, ternyata ada alasan lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengembalikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Saat mengajukan APBD ke Kemendagri, lampiran hard copy pembahasan komisi dengan Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) tidak ditandatangani Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar). Padahal, sesuai aturan keuangan daerah APBD harus ada tanda tangan kesepakatan antara Gubernur dan Ketua DPRD. 

Saat dikonfirmasi wartawan, Prasetyo enggan menanggapi hal tersebut. "Biar wakil-wakil (Wakil Ketua DPRD) saya dulu saja yang bicara. Saya belum mau komentar dulu," kata Prasetyo singkat, saat ditemui wartawan, di kawasan Bunderan Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (8/2/2015) malam.

Kemudian saat Kompas.com mengonfirmasi Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, ia tak menampik kabar tersebut. Wakil Ketua Banggar itu membenarkan bahwa draft APBD yang diberikan ke Kemendagri tanpa ada lampiran persetujuan pimpinan dewan atau banggar.

Menurut dia, APBD yang disahkan saat paripurna 27 Januari lalu berbeda dengan APBD yang diajukan ke Kemendagri. "Betul, jadi RAPBD yang dikirim oleh eksaekutif ke Depdagri adalah dokumen yang tanpa melalui pembahasan dengan DPRD, ini namanya pelanggaran. Bukan jumlah APBD-nya yang beda, tapi program-programnya beda," kata Taufik. 

Di dalam pembahasan anggaran, kata dia, harus melibatkan dua unsur pemerintahan, yakni legislatif dan eksekutif, bukan hanya kesepakatan salah satu pihak saja.

Hal inilah, menurut Taufik, yang menjadi penyebab Kemendagri mengembalikan dokumen APBD kepada Pemprov DKI. "DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai hak budgeting, itu acuannya. Kalau tidak ada satu lembaga ya bagaimana (kegiatan berjalan)," kata Ketua DPD Gerindra DKI itu. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin enggan mengomentari permasalahan ini. "Biarkan saja Pemprov DKI yang selesaikan (APBD), kan mereka sudah pintar dan mengerti aturan," kata Selamat sambil tertawa.  

Sekedar informasi, DKI baru menyerahkan dokumen APBD senilai Rp 73,08 triliun pada 4 Februari lalu. Hingga kini, baru Pemprov DKI yang masih berkutat dengan APBD. Menurut data Kemendagri, 33 provinsi lain di Indonesia sudah tepat waktu menyerahkan dokumen APBD secara lengkap. [Baca: APBD Berantakan, Ahok Bakal Tak Terima Gaji Enam Bulan]

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen APBD DKI masih belum lengkap.

Beberapa lampiran dokumen yang belum lengkap seperti ringkasan APBD serta lampiran 1A struktur pendapatan belanja dan pembiayaan. Semakin lama waktu penyelesaian pembahasan anggaran ini, maka akan sangat berpengaruh pada terserapnya anggaran tahun ini.?



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Maruf Amin Minta Pemkot Tangerang Vaksinasi 15.000 Orang Per Hari

Wapres Maruf Amin Minta Pemkot Tangerang Vaksinasi 15.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 Melonjak, RS Islam Jakarta Butuh Tambahan 48 Nakes

Jumlah Pasien Covid-19 Melonjak, RS Islam Jakarta Butuh Tambahan 48 Nakes

Megapolitan
Ini Link Cek Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta

Ini Link Cek Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Dinkes DKI: Varian Baru Corona Ditemukan di Jakarta Lebih Menular dan Bergejala Berat

Dinkes DKI: Varian Baru Corona Ditemukan di Jakarta Lebih Menular dan Bergejala Berat

Megapolitan
3 Staf PTSP Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Cengkareng Timur Ditutup Sementara

3 Staf PTSP Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Cengkareng Timur Ditutup Sementara

Megapolitan
Jakarta Memasuki Fase Genting Covid-19, Lonjakan hingga Antrean Pasien Terjadi di Wisma Atlet

Jakarta Memasuki Fase Genting Covid-19, Lonjakan hingga Antrean Pasien Terjadi di Wisma Atlet

Megapolitan
Dinkes DKI: Pandemi Covid-19 di Jakarta Menuju Tren Mengkhawatirkan

Dinkes DKI: Pandemi Covid-19 di Jakarta Menuju Tren Mengkhawatirkan

Megapolitan
RS Islam Jakarta Terpaksa Tolak Pasien Baru Covid-19 karena Ruang Isolasi Penuh

RS Islam Jakarta Terpaksa Tolak Pasien Baru Covid-19 karena Ruang Isolasi Penuh

Megapolitan
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RSUD Kota Tangerang Penuh

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RSUD Kota Tangerang Penuh

Megapolitan
Kasus Melonjak, RS di Depok Aktifkan Lagi Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Kasus Melonjak, RS di Depok Aktifkan Lagi Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Peserta Vaksinasi Covid-19 di Alam Sutera Membeludak, Wali Kota: Karena Ada Wapres

Peserta Vaksinasi Covid-19 di Alam Sutera Membeludak, Wali Kota: Karena Ada Wapres

Megapolitan
Satgas Depok Temukan 40 Kasus Positif Covid-19 'Klaster Libur Lebaran'

Satgas Depok Temukan 40 Kasus Positif Covid-19 "Klaster Libur Lebaran"

Megapolitan
Polisi: Keluarga Anji Ajukan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Polisi: Keluarga Anji Ajukan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Puspemkot Tangerang Timbulkan Kerumunan, Ini Penjelasan Pemkot

Vaksinasi Covid-19 di Puspemkot Tangerang Timbulkan Kerumunan, Ini Penjelasan Pemkot

Megapolitan
Peserta Vaksinasi Covid-19 di Alam Sutera Membeludak ke Pinggir Jalan, Antrean Dipusatkan di Gereja

Peserta Vaksinasi Covid-19 di Alam Sutera Membeludak ke Pinggir Jalan, Antrean Dipusatkan di Gereja

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X