Kompas.com - 11/02/2015, 16:33 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama naik pitam ketika ada wartawan yang kembali menyinggung perihal anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dianggap tidak sah oleh DPRD. Hal itu ditengarai karena adanya perbedaan program dalam APBD yang telah disahkan pada rapat paripurna 27 Januari lalu dan APBD yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, DPRD menganggap APBD yang diajukan DKI ke Kemendagri tidak sah karena tidak ada paraf Ketua DPRD selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar). 

"Makanya itu yang saya bilang, kalau kami bisa berantem dengan DPRD. Kalian masih ingat enggak, waktu tahun 2012, saya minta potongan (anggaran) dan saya pangkas, tiba-tiba sudah masuk ke Mendagri (APBD) dalam bentuk bukan versi saya. Makanya sekarang saya paksa pakai e-budgeting," kata Basuki kesal menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Rabu (11/2/2015). 

Saat itu, kata Basuki, DPRD DKI menyerahkan APBD versi mereka tanpa menggunakan sistem e-budgeting. Basuki pun telah mengomunikasikan hal ini kepada Mendagri Tjahjo Kumolo. Dia berharap, Kemendagri tidak menerima APBD versi DPRD.

Menurut Basuki, melalui penggunaan e-budgeting, dokumen APBD yang diajukan ke Kemendagri tidak perlu paraf ketua DPRD DKI. Setelah mendapat evaluasi Kemendagri, barulah dokumen ditandatangani antara lembaga eksekutif dan legislatif.

"Sekarang enggak boleh pakai paraf lagi karena sudah pakai lock dan pakai password. Supaya tidak ada lagi orang Si A, Si B mengubah-ubah anggaran. Ini DPRD gila nih," kata Basuki. 

Pria yang akrab disapa Ahok itu menegaskan, Pemprov DKI tetap akan menjalankan sistem e-budgeting. Hanya beberapa pihak yang memiliki akun serta password untuk mengunci anggaran di e-budgeting, contohnya gubernur. Apabila penyusunan anggaran tidak menggunakan e-budgeting, maka usulan anggaran "siluman" sebesar Rp 8,8 triliun dapat masuk ke APBD 2015.

"Itu kepentingan mereka. Makanya pas ada usulan (anggaran 'siluman'), saya tulis 'anggaran nenek lu Rp 8,8 triliun'. Selama ini (tugas) saya nyoret-nyoretin anggaran. Saya katakan, untuk anggaran 2013, anggaran 2014, saya ditipu. Jadi, saya enggak terima kalau APBD versi DPRD ditandatangani, terus diajukan ke Mendagri," ucap Basuki. 

Sekadar informasi, Pemprov DKI baru menyerahkan dokumen APBD senilai Rp 73,08 triliun pada 4 Februari lalu. Hingga kini, baru Pemprov DKI yang masih berkutat dengan APBD.

Menurut data Kemendagri, 33 provinsi lain di Indonesia sudah tepat waktu dalam menyerahkan dokumen APBD secara lengkap. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen APBD DKI masih belum lengkap.

Beberapa lampiran dokumen yang belum lengkap antara lain ringkasan APBD serta lampiran 1A struktur pendapatan belanja dan pembiayaan. Dokumen APBD yang diserahkan ke Kemendagri tidak dilengkapi dengan tanda tangan Ketua DPRD.

Menurut DPRD, di dalam APBD yang diajukan DKI ke Kemendagri terdapat tambahan kegiatan. Dengan demikian, APBD yang disahkan dalam rapat paripurna pada 27 Januari lalu berbeda dengan APBD yang diajukan DKI ke Kemendagri. Semakin lama waktu penyelesaian pembahasan anggaran tersebut akan sangat berpengaruh pada terserapnya anggaran tahun ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditangkap dalam Penggerebekan Kampung Bahari, Seorang Pria Berontak Ingin Bertemu Istri

Ditangkap dalam Penggerebekan Kampung Bahari, Seorang Pria Berontak Ingin Bertemu Istri

Megapolitan
Cara ke QBIG BSD Naik KRL dan Bus

Cara ke QBIG BSD Naik KRL dan Bus

Megapolitan
Pelajar Tawuran di Jakarta Barat Bakal Dikirim ke Pesantren, Kapolres: Rohani Dibina agar Tak Salah Jalan

Pelajar Tawuran di Jakarta Barat Bakal Dikirim ke Pesantren, Kapolres: Rohani Dibina agar Tak Salah Jalan

Megapolitan
Nilai UMP 2023 Timbulkan Polemik, PSI DPRD DKI: Buruh-Perusahaan Harus Saling Pengertian

Nilai UMP 2023 Timbulkan Polemik, PSI DPRD DKI: Buruh-Perusahaan Harus Saling Pengertian

Megapolitan
Update Kasus Konten 'Prank' Baim-Paula, Polisi Akan Segera Gelar Perkara

Update Kasus Konten "Prank" Baim-Paula, Polisi Akan Segera Gelar Perkara

Megapolitan
Tak Sampai Dua Menit, Dua Pria Curi Motor Warga di Bekasi

Tak Sampai Dua Menit, Dua Pria Curi Motor Warga di Bekasi

Megapolitan
Pemkot Depok Beri Waktu Sampai 9 Desember Untuk Kosongkan SDN Pondok Cina 1

Pemkot Depok Beri Waktu Sampai 9 Desember Untuk Kosongkan SDN Pondok Cina 1

Megapolitan
Rute Transjakarta 1H Stasiun Tanah Abang-Stasiun Gondangdia

Rute Transjakarta 1H Stasiun Tanah Abang-Stasiun Gondangdia

Megapolitan
Dishub DKI Cari Operator Baru 'Bike Sharing', Target Bisa Beroperasi Kuartal I Tahun Depan

Dishub DKI Cari Operator Baru "Bike Sharing", Target Bisa Beroperasi Kuartal I Tahun Depan

Megapolitan
Persija Ajak Pemprov DKI Kolaborasi Bikin Program 'Pride and Soul Jakarta' untuk Promosikan Tempat Ikonik

Persija Ajak Pemprov DKI Kolaborasi Bikin Program "Pride and Soul Jakarta" untuk Promosikan Tempat Ikonik

Megapolitan
Warga Kampung Bayam Bakal Demo di Balai Kota Besok

Warga Kampung Bayam Bakal Demo di Balai Kota Besok

Megapolitan
Menyediakan Rumah Murah Untuk Warga Tak Pernah Mudah Bagi Pemangku Kebijakan Jakarta

Menyediakan Rumah Murah Untuk Warga Tak Pernah Mudah Bagi Pemangku Kebijakan Jakarta

Megapolitan
Motor Hasil Curian di Johar Baru Dijual ke Penadah Rp 1,2 Juta

Motor Hasil Curian di Johar Baru Dijual ke Penadah Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Kepala Dishub Jakpus Tegur Anggotanya yang Tidak Pantau Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1

Kepala Dishub Jakpus Tegur Anggotanya yang Tidak Pantau Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1

Megapolitan
Terdakwa Lain Dihadirkan dalam Sidang Penggelapan KSP Indosurya sebagai Saksi Mahkota

Terdakwa Lain Dihadirkan dalam Sidang Penggelapan KSP Indosurya sebagai Saksi Mahkota

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.