Kompas.com - 16/02/2015, 18:09 WIB
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menegaskan, Dewan tidak berniat memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Rencana interpelasi yang sejak awal disebutkan Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik pun tidak jadi dilakukan, tetapi langsung diputuskan untuk dilaksanakan hak angket.

"Kita enggak ada maksud impeachment (pemakzulan). Kita hanya mau menjalankan tugas DPRD. Enggak ada pemikiran kenapa kita enggak impeachment," kata Jhonny di gedung DPRD DKI, Senin (16/2/2015).

Jhonny menambahkan, dengan melaksanakan hak angket, akan diketahui apakah penerapan sistem e-budgeting yang digambarkan oleh Basuki sesuai dengan hasil pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) DKI tahun 2015.

Perbedaan konsep e-budgeting sendiri masih terjadi antara DPRD dan Basuki. Konsep yang diusung Basuki adalah mengalokasikan anggaran-anggaran untuk bisa dimasukkan dalam e-budgeting di awal perancangan APBD. Alasannya supaya anggaran yang sudah ditetapkan tidak bisa diutak-atik lagi, terlebih ditambahkan untuk hal yang tidak perlu.

Sedangkan versi DPRD adalah seharusnya e-budgeting diletakkan di belakang karena bisa jadi ada perubahan-perubahan anggaran yang bersifat mendesak. Hal itu dihindari Ahok karena dinilai rawan anggaran siluman.

Sebelumnya, Taufik mengatakan akan menggelar rapat pimpinan (rapim) yang membahas rencana pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014.

Menurut Taufik, Basuki juga telah membohongi anggota Dewan soal proses penyerapan anggaran selama ini yang menggunakan e-budgeting. Ia menganggap e-budgeting hanya merupakan alat untuk transparansi sehingga tidak bisa dikatakan sebagai proses dari penyerapan anggaran.

"Pengajuan draf (APBD) setelah disahkan oleh Dewan dan disepakati bersama, di situ baru input e-budgeting. Kalau ini dia e-budgeting jauh-jauh hari (sudah diinput). Kalau dibahas (lagi) percuma dong, enggak bisa diganti kalau ada hal-hal yang dianggap urgent. Kan dia bohongi kita," tambah dia.

Serapan anggaran tahun 2014 yakni Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elektrifikasi Armada Transjakarta Dilakukan Bertahap hingga 2030

Elektrifikasi Armada Transjakarta Dilakukan Bertahap hingga 2030

Megapolitan
LRT Jakarta Sediakan Wahana 'Train to Apocalypse', 8.000 Tiket hingga 17 Agustus Ludes Terjual

LRT Jakarta Sediakan Wahana "Train to Apocalypse", 8.000 Tiket hingga 17 Agustus Ludes Terjual

Megapolitan
Epidemiolog Sebut PTM Tetap Bisa Dilaksanakan di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Epidemiolog Sebut PTM Tetap Bisa Dilaksanakan di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E, Rombongan Komnas HAM Tiba di Mako Brimob Depok

Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E, Rombongan Komnas HAM Tiba di Mako Brimob Depok

Megapolitan
Pelajar SMP Temukan Plastik Klip dan Alat Isap Sabu Berserakan di Jalan Kawasan Cipete

Pelajar SMP Temukan Plastik Klip dan Alat Isap Sabu Berserakan di Jalan Kawasan Cipete

Megapolitan
JPU Jelaskan Cara Korban Indra Kenz Bergabung dan Melakukan Deposit Trading Binomo

JPU Jelaskan Cara Korban Indra Kenz Bergabung dan Melakukan Deposit Trading Binomo

Megapolitan
BBWSCC: Kapasitas Kali Ciliwung Kurang Besar sehingga Perlu Normalisasi

BBWSCC: Kapasitas Kali Ciliwung Kurang Besar sehingga Perlu Normalisasi

Megapolitan
Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E, Ada Parade Kendaraan Hias hingga Pertunjukan Seni Budaya

Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E, Ada Parade Kendaraan Hias hingga Pertunjukan Seni Budaya

Megapolitan
Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E Bisa Dikunjungi Gratis, Hanya Bayar Tiket Masuk Ancol

Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E Bisa Dikunjungi Gratis, Hanya Bayar Tiket Masuk Ancol

Megapolitan
Transjakarta Segera Uji Coba Mikrotrans Listrik pada September Mendatang

Transjakarta Segera Uji Coba Mikrotrans Listrik pada September Mendatang

Megapolitan
Partai Buruh 'Long March' ke Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Arah Bundaran HI Ditutup

Partai Buruh "Long March" ke Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Arah Bundaran HI Ditutup

Megapolitan
Sopir Taksi Cabuli Bocah di Kebayoran Lama, Pelaku Disebut Tak Ada Kelainan Seksual

Sopir Taksi Cabuli Bocah di Kebayoran Lama, Pelaku Disebut Tak Ada Kelainan Seksual

Megapolitan
LPSK Mengaku Tolak Amplop dari 'Bapak' Usai Bertemu Ferdy Sambo di Kantor Propam Polri

LPSK Mengaku Tolak Amplop dari "Bapak" Usai Bertemu Ferdy Sambo di Kantor Propam Polri

Megapolitan
Tertangkap Basah Hendak Curi Sepeda Motor Pedagang Bubur, Pemuda Ini Diamuk Warga

Tertangkap Basah Hendak Curi Sepeda Motor Pedagang Bubur, Pemuda Ini Diamuk Warga

Megapolitan
Pengakuan Satpam Kompleks Terima Rp 150.000 buat Tutup Portal Menuju Rumah Ferdy Sambo

Pengakuan Satpam Kompleks Terima Rp 150.000 buat Tutup Portal Menuju Rumah Ferdy Sambo

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.