Kompas.com - 16/02/2015, 19:56 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah menampik pandangan yang menyebutkan DPRD menghambat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2015. Maman mengklaim bahwa dewan telah melakukan tugasnya agar APBD bisa diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tepat waktu.

"Saya kira enggak betul kalau DPRD itu menghambat. Toh paripurna sudah kita lakukan pada 27 Januari kemarin, sehingga benar-benar hasil pembahasan terakomodir di situ," tutur Maman di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (16/2/2015).

Maman menambahkan, DPRD sebenarnya setuju dan mendukung sistem e-budgeting yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Meski demikian, e-budgeting dinilai bukan pencapaian dalam tahapan konstitusi, melainkan hanya sebagai proses.

"Dalam proses APBD enggak ada e-budgeting, hanya pembahasan dan pengesahan. Jangan dibalik, e-budgeting itu hanya teknis," tambah Maman.

Setelah sempat terlambat selama beberapa pekan, akhirnya APBD DKI 2015 disahkan pada Selasa (27/1/2015) lalu. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan, jumlah anggota DPRD DKI yang hadir pada sidang paripurna saat itu mencapai kuorum. Dengan penyetujuan dana APBD DKI 2015, maka Perda APBD diserahkan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Seharusnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah menyerahkan APBD yang telah disahkan oleh DPRD DKI paling lambat 31 Desember 2014 lalu. Hanya saja, saat mengajukan APBD ke Kemendagri, lampiran hard copy pembahasan komisi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak ditandatangani Ketua DPRD DKI Prasetyo selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar). Padahal, sesuai aturan keuangan daerah, rancangan APBD harus ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD.

Kemendagri pun sempat mengembalikan APBD kepada Pemprov DKI. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik, APBD yang disahkan saat paripurna 27 Januari lalu berbeda dengan APBD yang diajukan Basuki ke Kemendagri.

Sementara itu, Basuki menuturkan bahwa DPRD DKI yang belum menyerahkan dokumen APBD 2015 yang telah disepakati dalam rapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 8-14 Agustus 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 8-14 Agustus 2022

Megapolitan
Penjenamaan Rumah Sehat Dinilai untuk Bikin Warga Kunjungi RS Saat Bugar

Penjenamaan Rumah Sehat Dinilai untuk Bikin Warga Kunjungi RS Saat Bugar

Megapolitan
LPSK Sebut Tidak Ada Ancaman Serius terhadap Istri Ferdy Sambo untuk Syarat Dapat Perlindungan

LPSK Sebut Tidak Ada Ancaman Serius terhadap Istri Ferdy Sambo untuk Syarat Dapat Perlindungan

Megapolitan
Mengenang 30 Hari Kematian Brigadir J, Warga Gelar Aksi 3.000 Lilin di Taman Ismail Marzuki

Mengenang 30 Hari Kematian Brigadir J, Warga Gelar Aksi 3.000 Lilin di Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Santri Tewas Dianiaya Teman, Korban Mengeluh Sakit Kepala lalu Tidak Sadarkan Diri

Santri Tewas Dianiaya Teman, Korban Mengeluh Sakit Kepala lalu Tidak Sadarkan Diri

Megapolitan
Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, 65 Personel Dikerahkan untuk Padamkan Api

Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, 65 Personel Dikerahkan untuk Padamkan Api

Megapolitan
Penyidik KPK Tinggalkan Plaza Summarecon Bekasi Usai Penggeledahan Berkait Kasus Suap Haryadi Suyuti

Penyidik KPK Tinggalkan Plaza Summarecon Bekasi Usai Penggeledahan Berkait Kasus Suap Haryadi Suyuti

Megapolitan
Komplotan Begal Bersajam di Jakarta Barat Tertangkap, Tak Segan Bacok Korban yang Melawan

Komplotan Begal Bersajam di Jakarta Barat Tertangkap, Tak Segan Bacok Korban yang Melawan

Megapolitan
Kondisi Air Tanah di Jakarta Kritis, PAM Jaya Targetkan Layanan SPAM 100 Persen pada 2030

Kondisi Air Tanah di Jakarta Kritis, PAM Jaya Targetkan Layanan SPAM 100 Persen pada 2030

Megapolitan
Urai Kepadatan Jalan Daan Mogot, Pengalihan Arus Lalu Lintas akan Diberlakukan di Simpang Casa Jardin

Urai Kepadatan Jalan Daan Mogot, Pengalihan Arus Lalu Lintas akan Diberlakukan di Simpang Casa Jardin

Megapolitan
Komplotan Begal Bersenjata Tajam di Tanjung Duren Tertangkap, Kerap Beraksi di Jakarta Barat

Komplotan Begal Bersenjata Tajam di Tanjung Duren Tertangkap, Kerap Beraksi di Jakarta Barat

Megapolitan
Babak Baru Penjenamaan Rumah Sehat, Komisi E DPRD DKI Akan Panggil Dinkes

Babak Baru Penjenamaan Rumah Sehat, Komisi E DPRD DKI Akan Panggil Dinkes

Megapolitan
Santri Tewas Dianiaya Temannya di Tangerang, Keluarga Duga Ada Kelalaian Pondok Pesantren

Santri Tewas Dianiaya Temannya di Tangerang, Keluarga Duga Ada Kelalaian Pondok Pesantren

Megapolitan
Jakarta Terancam Tenggelam pada 2050 Akibat Eksploitasi Air Tanah

Jakarta Terancam Tenggelam pada 2050 Akibat Eksploitasi Air Tanah

Megapolitan
Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintahan Desa Lambangsari

Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintahan Desa Lambangsari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.