Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nur Mahmudi Sudah Siap jika Pilkada Depok Digelar 2015

Kompas.com - 17/02/2015, 09:58 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail memastikan sudah tersedianya anggaran yang dibutuhkan jika nantinya benar-benar Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Depok atau Pilkada Depok digelar tahun 2015 ini.

"Depok sudah mempersiapkan anggarannya dan sudah ada di APBD 2015. Saat dianggarkan dulu, kita tidak mengasumsikan adanya pengunduran Pilkada. Jadi dengan revisi Perppu di mana Pilkada Depok kemungkinan digelar tahun ini, maka tidak ada masalah di anggaran," kata Nur Mahmudi Ismail kepada wartawan di Balaikota Depok, Senin (16/2/2015).

Menurut Nur Mahmudi, anggaran yang disiapkan untuk Pilkada Depok sekitar Rp 40 Miliar. "Jika kurang maka dananya bisa diambil lagi dari ABT di akhir tahun," kata Nur Mahmudi.


Menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pemilihan Kepala Daerah sesuai Pasal 201 bahwa pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan bupati atau walikota yang akhir masa jabatannya tahun 2016, 2017, 2018 dilaksanakan serentak pada tahun 2018.

Karena masa jabatan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail berakhir Januari 2016 maka Pilkada Depok akan digelar 2018.

Namun, dalam revisi Perppu Pilkada itu, Sabtu (15/2/2015). Pemerintah dan Panja DPR menyepakati ada beberapa poin yang direvisi, di antaranya adalah Pilkada serentak dimulai pada tahun 2015 untuk jabatan wali kota dan kepala daerah yang berakhir di tahun 2015 dan di semester pertama tahun 2016.

Ini berarti, kemungkinan besar Pilkada Depok akan digelar Desember 2015 ini menunggu keputusan paripurna yang digelar 18 Februari mendatang. (Budi Sam Law Malau)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com