Tarif Pembuatan SIM Rp 1,5 Juta di Kalimantan, Ini Penjelasan Polri

Kompas.com - 18/02/2015, 09:25 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie menjawab keluhan para netizen mengenai tarif pembuatan surat izin mengemudi (SIM) yang tidak sesuai dengan patokan harga yang disosialisasikan melalui akun Facebook Divisi Humas Polri. Menurut Ronny, perbedaan tarif tersebut salah satunya bisa terjadi akibat penyesuaian kondisi daerah.

"Saya sudah menerima keluhan tersebut melalui staf saya. Nanti yang lebih tepat untuk menindaklanjuti adalah Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri," ujar Ronny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/2/2015).

Ronny mengatakan, informasi mengenai keluhan masyarakat tersebut akan disampaikan oleh Divisi Humas Polri kepada Korlantas Polri. Kepala Korlantas Polri, sebut Ronny, akan menindaklanjuti laporan tersebut untuk membuat petunjuk dan arahan bagi semua kepala kepolisian daerah untuk segera melaksanakan penertiban layanan pembuatan SIM, surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

Ronny juga mengatakan, masalah perbedaan tarif pembuatan SIM tersebut akan menjadi agenda pembahasan dalam rapat kerja teknis fungsi lalu lintas Polri pada bulan Maret. Selain itu, masalah tersebut juga akan dibahas dalam rapat pimpinan Polri.

Meski demikian, Ronny mengakui bahwa seharusnya tarif pembuatan SIM yang disosialisasikan melalui akun di media sosial tersebut berlaku nasional, dan tidak dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya di Indonesia.

"Memang itu berlaku nasional. Akan tetapi, saya kira perbedaan itu karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah saja. Pembayaran kan dilakukan melalui bank, itu yang dimasukkan sebagai pendapatan negara bukan pajak," kata Ronny.

Melalui akun Facebook-nya, Divisi Humas Polri melakukan sosialisasi mengenai tarif penerbitan SIM. Namun, tarif yang tertera jauh dari kenyataan di lapangan. Dalam akun tersebut, sejumlah netizen menyatakan keluhannya terhadap tarif pembuatan SIM yang jauh lebih tinggi dibanding tarif yang sudah ditetapkan. (Baca: "Kok Beda Jauh Ya? di Kalimantan Buat SIM sampai Rp 1,5 Juta")

Seorang netizen yang tinggal di Kalimantan, bernama Paskah Paul, mengatakan bahwa ia harus membayar tarif sebesar Rp 1,5 juta untuk memperoleh SIM B II. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010, tarif untuk penerbitan SIM B II sebesar Rp 120.000 untuk yang baru, dan Rp 80.000 untuk perpanjangan.

"Baru tau aq Pak Polis sim B2 segitu harganya, kok beda jauh ya d wilayah kalimantan sampai 1,5 juta," tulis Paskah Paul.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.