Kompas.com - 20/02/2015, 10:28 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Melihat kisruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov DKI dengan DPRD DKI menyamakan persepsi. Sebab, sudut pandang kedua pihak masih berbeda.

Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menjelaskan, selama persepsi di antara keduanya tidak sama, maka pihaknya tidak dapat melakukan evaluasi APBD. Sehingga, anggaran semakin lama cair dan program semakin terhambat terealisasi. 

"Masih ada persoalan yang menggantung, belum ada kesamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif terhadap substansi APBD yang akan disampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi. Selagi belum ada kesamaan persepsi, ya ini harus ditemukan (kesamaan persepsi) dulu," kata pria yang akrab disapa Donny itu, Jumat (20/2/2015). 

Ia menjelaskan, dari sisi format penyusunan anggaran, struktur APBD DKI 2015 yang diajukan Pemprov DKI belum sesuai dengan Undang-Undang (UU) Surat kritik Ketua DPRD DKI yang dikirim pada tanggal 5 Februari 2015, lanjut dia, juga tidak bisa diacuhkan. Surat itu menyatakan, Perda APBD yang diajukan oleh Pemprov DKI ke Kemendagri, cacat hukum. Sehingga, Kemendagri kembali mengembalikan dokumen Perda APBD itu kepada Pemprov DKI dan segera diperbaiki. 

Untuk memperbaiki struktur penyusunan anggaran, Kemendagri telah mengirim tim supervisi pada Kamis (12/2/2015) dan Senin (16/2/2015) lalu. Tim ini membantu Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) DKI yang beranggotakan Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKD DKI untuk memperbaiki APBD DKI 2015.

"Tim itu termasuk untuk mencarikan solusi sistem e-budgeting. Kami sudah carikan solusi transformasi, karena e-budgeting program bagus untuk transparansi. Intinya, e-budgeting itu alat yang ditransformasikan ke dalam sistem (penyusunan anggaran)," kata Donny. 

Ia meminta Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk lebih meningkatkan komunikasi. Sebab, lanjut dia, permasalahan ini menyangkut warga Jakarta. Di sisi lain, DPRD DKI juga memiliki hak budgeting. Sehingga perlu ada kesepakatan bersama di dalam mengajukan APBD kepada Kemendagri.

"E-budgeting juga menjadi hak dan fungsi DPRD, jadi samakan persepsi lagi. Kami ini sudah membaca RAPBD saebelumnya, jadi tahu kalau tidak ada kesamaan persepsi," kata mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Megapolitan
Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Megapolitan
Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Megapolitan
Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Megapolitan
Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Megapolitan
Petugas Damkar Kena Tipu, Seseorang Laporkan Kebakaran Palsu di Tambora

Petugas Damkar Kena Tipu, Seseorang Laporkan Kebakaran Palsu di Tambora

Megapolitan
Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Megapolitan
Dapat Dukungan Suara Pemuda Pancasila untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan: Saya Tuntaskan Dulu Jakarta

Dapat Dukungan Suara Pemuda Pancasila untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan: Saya Tuntaskan Dulu Jakarta

Megapolitan
Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Berharap Bisa Berikan Manfaat untuk Rakyat

Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Berharap Bisa Berikan Manfaat untuk Rakyat

Megapolitan
Japto Perintahkan Anggota Pemuda Pancasila Coblos Anies jika Nyapres 2024

Japto Perintahkan Anggota Pemuda Pancasila Coblos Anies jika Nyapres 2024

Megapolitan
Oven Bengkel Mobil di Jelambar Terbakar, 50 Personel Pemadam Diterjunkan

Oven Bengkel Mobil di Jelambar Terbakar, 50 Personel Pemadam Diterjunkan

Megapolitan
Gubernur Anies Ajukan Diri Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Japto: Itu Permintaan Sendiri...

Gubernur Anies Ajukan Diri Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Japto: Itu Permintaan Sendiri...

Megapolitan
Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Megapolitan
Gubernur Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila

Gubernur Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila

Megapolitan
Operasi Zebra 2022, Polisi Bakal Tindak Kendaraan 'Pelat Dewa' yang Langgar Lalu Lintas

Operasi Zebra 2022, Polisi Bakal Tindak Kendaraan "Pelat Dewa" yang Langgar Lalu Lintas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.