Kompas.com - 20/02/2015, 10:28 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Melihat kisruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov DKI dengan DPRD DKI menyamakan persepsi. Sebab, sudut pandang kedua pihak masih berbeda.

Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menjelaskan, selama persepsi di antara keduanya tidak sama, maka pihaknya tidak dapat melakukan evaluasi APBD. Sehingga, anggaran semakin lama cair dan program semakin terhambat terealisasi. 

"Masih ada persoalan yang menggantung, belum ada kesamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif terhadap substansi APBD yang akan disampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi. Selagi belum ada kesamaan persepsi, ya ini harus ditemukan (kesamaan persepsi) dulu," kata pria yang akrab disapa Donny itu, Jumat (20/2/2015). 

Ia menjelaskan, dari sisi format penyusunan anggaran, struktur APBD DKI 2015 yang diajukan Pemprov DKI belum sesuai dengan Undang-Undang (UU) Surat kritik Ketua DPRD DKI yang dikirim pada tanggal 5 Februari 2015, lanjut dia, juga tidak bisa diacuhkan. Surat itu menyatakan, Perda APBD yang diajukan oleh Pemprov DKI ke Kemendagri, cacat hukum. Sehingga, Kemendagri kembali mengembalikan dokumen Perda APBD itu kepada Pemprov DKI dan segera diperbaiki. 

Untuk memperbaiki struktur penyusunan anggaran, Kemendagri telah mengirim tim supervisi pada Kamis (12/2/2015) dan Senin (16/2/2015) lalu. Tim ini membantu Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) DKI yang beranggotakan Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKD DKI untuk memperbaiki APBD DKI 2015.

"Tim itu termasuk untuk mencarikan solusi sistem e-budgeting. Kami sudah carikan solusi transformasi, karena e-budgeting program bagus untuk transparansi. Intinya, e-budgeting itu alat yang ditransformasikan ke dalam sistem (penyusunan anggaran)," kata Donny. 

Ia meminta Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk lebih meningkatkan komunikasi. Sebab, lanjut dia, permasalahan ini menyangkut warga Jakarta. Di sisi lain, DPRD DKI juga memiliki hak budgeting. Sehingga perlu ada kesepakatan bersama di dalam mengajukan APBD kepada Kemendagri.

"E-budgeting juga menjadi hak dan fungsi DPRD, jadi samakan persepsi lagi. Kami ini sudah membaca RAPBD saebelumnya, jadi tahu kalau tidak ada kesamaan persepsi," kata mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplotan Copet Penumpang Angkot di Flyover Pasar Rebo Kembali Diringkus Polisi

Komplotan Copet Penumpang Angkot di Flyover Pasar Rebo Kembali Diringkus Polisi

Megapolitan
PN Tangerang Terima Permohonan Register Perkawinan Beda Agama Islam-Kristen

PN Tangerang Terima Permohonan Register Perkawinan Beda Agama Islam-Kristen

Megapolitan
Meski Kampung Boncos Rutin Digerebek, Masih Ada Saja Pengguna Sabu yang Diciduk

Meski Kampung Boncos Rutin Digerebek, Masih Ada Saja Pengguna Sabu yang Diciduk

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Bulan Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Bulan Desember 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Bulan Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Bulan Desember 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Desember 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bogor Bulan Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bogor Bulan Desember 2022

Megapolitan
Marak Pemalakan Sopir Truk, Polisi Pantau Sejumlah Titik Rawan di Penjaringan

Marak Pemalakan Sopir Truk, Polisi Pantau Sejumlah Titik Rawan di Penjaringan

Megapolitan
Realitas Kampung Bahari, Polisi Diusir Dengan Petasan Hingga 'Nyabu' Tak Kenal Usia

Realitas Kampung Bahari, Polisi Diusir Dengan Petasan Hingga "Nyabu" Tak Kenal Usia

Megapolitan
Alun-alun Kota Depok dan Taman Jatijajar Direkomendasikan Raih Anugerah Ruang Bermain Ramah Anak

Alun-alun Kota Depok dan Taman Jatijajar Direkomendasikan Raih Anugerah Ruang Bermain Ramah Anak

Megapolitan
Pemkot Depok Anggarkan Perbaikan 2.211 Rumah pada 2023, Ini Kriterianya

Pemkot Depok Anggarkan Perbaikan 2.211 Rumah pada 2023, Ini Kriterianya

Megapolitan
Pelaku Pemalakan Sopir Truk di Penjaringan Ditangkap Kurang dari 24 Jam

Pelaku Pemalakan Sopir Truk di Penjaringan Ditangkap Kurang dari 24 Jam

Megapolitan
Rutin Hadir Sejak 2016, Peserta Reuni 212: Bohong Kalau Dibilang Kami Dikasih Duit!

Rutin Hadir Sejak 2016, Peserta Reuni 212: Bohong Kalau Dibilang Kami Dikasih Duit!

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Ancol Diklaim Naik 2 Kali Lipat Lebih Dibandingkan Tahun Lalu

Jumlah Pengunjung Ancol Diklaim Naik 2 Kali Lipat Lebih Dibandingkan Tahun Lalu

Megapolitan
'Samping Rel', Lokasi Langganan Isap Sabu di Kampung Bahari

"Samping Rel", Lokasi Langganan Isap Sabu di Kampung Bahari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.