Kemendagri: Pemprov dan DPRD Harus Samakan Persepsi soal APBD

Kompas.com - 20/02/2015, 10:28 WIB
Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Kemendagri, Reydonnyzar Moenek Kompas.com/Kurnia Sari AzizaStaf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Kemendagri, Reydonnyzar Moenek
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Melihat kisruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov DKI dengan DPRD DKI menyamakan persepsi. Sebab, sudut pandang kedua pihak masih berbeda.

Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menjelaskan, selama persepsi di antara keduanya tidak sama, maka pihaknya tidak dapat melakukan evaluasi APBD. Sehingga, anggaran semakin lama cair dan program semakin terhambat terealisasi. 

"Masih ada persoalan yang menggantung, belum ada kesamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif terhadap substansi APBD yang akan disampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi. Selagi belum ada kesamaan persepsi, ya ini harus ditemukan (kesamaan persepsi) dulu," kata pria yang akrab disapa Donny itu, Jumat (20/2/2015). 

Ia menjelaskan, dari sisi format penyusunan anggaran, struktur APBD DKI 2015 yang diajukan Pemprov DKI belum sesuai dengan Undang-Undang (UU) Surat kritik Ketua DPRD DKI yang dikirim pada tanggal 5 Februari 2015, lanjut dia, juga tidak bisa diacuhkan. Surat itu menyatakan, Perda APBD yang diajukan oleh Pemprov DKI ke Kemendagri, cacat hukum. Sehingga, Kemendagri kembali mengembalikan dokumen Perda APBD itu kepada Pemprov DKI dan segera diperbaiki. 

Untuk memperbaiki struktur penyusunan anggaran, Kemendagri telah mengirim tim supervisi pada Kamis (12/2/2015) dan Senin (16/2/2015) lalu. Tim ini membantu Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) DKI yang beranggotakan Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKD DKI untuk memperbaiki APBD DKI 2015.

"Tim itu termasuk untuk mencarikan solusi sistem e-budgeting. Kami sudah carikan solusi transformasi, karena e-budgeting program bagus untuk transparansi. Intinya, e-budgeting itu alat yang ditransformasikan ke dalam sistem (penyusunan anggaran)," kata Donny. 

Ia meminta Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk lebih meningkatkan komunikasi. Sebab, lanjut dia, permasalahan ini menyangkut warga Jakarta. Di sisi lain, DPRD DKI juga memiliki hak budgeting. Sehingga perlu ada kesepakatan bersama di dalam mengajukan APBD kepada Kemendagri.

"E-budgeting juga menjadi hak dan fungsi DPRD, jadi samakan persepsi lagi. Kami ini sudah membaca RAPBD saebelumnya, jadi tahu kalau tidak ada kesamaan persepsi," kata mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

Megapolitan
Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Megapolitan
Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Megapolitan
Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Megapolitan
Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

Megapolitan
Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Megapolitan
Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Megapolitan
Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Megapolitan
Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Megapolitan
Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

Megapolitan
Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X