Kompas.com - 23/02/2015, 14:57 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam pelatihan serta penyuluhan Keluarga Berencana, di Kantor BKKBN, Jakarta, Senin (16/2/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam pelatihan serta penyuluhan Keluarga Berencana, di Kantor BKKBN, Jakarta, Senin (16/2/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku santai atas hak angket yang diajukan DPRD DKI. Sebanyak 75 persen anggota DPRD DKI diketahui telah menandatangani hak angket dan bakal disahkan pada paripurna, Selasa (24/2/2015). 

"Enggak apa-apa, silakan saja," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (23/2/2015).

Dengan demikian, Pemprov DKI akan berkirim surat kepada DPRD DKI. Surat itu berisikan pertanyaan tentang anggaran "siluman" atas temuan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) DKI selama dua tahun kemarin.

Pada tahun 2013, anggaran siluman ditemukan di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Sementara itu, pada tahun 2014, anggaran serupa juga ditemukan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.

Oleh karena itu, Basuki menegaskan akan menggunakan sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD DKI 2015 sehingga tidak perlu penandatanganan Ketua DPRD DKI dan pembahasan bersama komisi setelah pengesahan APBD DKI.

"Kami juga akan kirim surat kepada DPRD, menyatakan mereka setuju ada temuan BPKP selama 2 tahun yang mengatakan ada anggaran siluman dulu. Makanya, dari temuan anggaran siluman itu kami mau buat e-budgeting, itu saja yang kita lakukan," kata Basuki. 

Ia mengimbau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima serta mengevaluasi APBD DKI 2015. Sebab, cepat lamanya pencairan APBD memengaruhi program unggulan berjalan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang Mendagri mau terima atau tidak APBD dengan format e-budgeting. Tadi kami sudah mengembalikan lagi (revisi APBD) yang diminta Kemendagri, lihat saja prosesnya seperti apa," kata pria yang biasa disapa Ahok itu. 

Kumpulkan tanda tangan

DPRD DKI Jakarta akan menggelar paripurna pengesahan panitia hak angket APBD DKI 2015 pada Selasa (24/2/2015) esok. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengklaim telah mengumpulkan tanda tangan 75 persen anggota Dewan dari delapan fraksi sebagai persetujuan penggunaan hak angket.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Megapolitan
Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Megapolitan
120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

Megapolitan
25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Megapolitan
Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Megapolitan
BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Megapolitan
Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Megapolitan
Saksi: Teman Pelaku Penembakan di Taman Sari Merusak Gerobak dan Mobil Warga

Saksi: Teman Pelaku Penembakan di Taman Sari Merusak Gerobak dan Mobil Warga

Megapolitan
Covid-19 Kian Menggila, Apa Alasan Pemerintah Belum Ambil Opsi Lockdown Jakarta?

Covid-19 Kian Menggila, Apa Alasan Pemerintah Belum Ambil Opsi Lockdown Jakarta?

Megapolitan
22 Persen Kelurahan di Kota Tangerang Masuk Zona Merah Covid-19

22 Persen Kelurahan di Kota Tangerang Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Kesal Ditanyakan Kasus Korupsi KONI, Kadispora Tangsel Intimidasi Jurnalis di Gedung Kejaksaan

Kesal Ditanyakan Kasus Korupsi KONI, Kadispora Tangsel Intimidasi Jurnalis di Gedung Kejaksaan

Megapolitan
UPDATE 22 Juni: Tambah 87 Kasus Covid-19 di Tangsel, 600 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 22 Juni: Tambah 87 Kasus Covid-19 di Tangsel, 600 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X