Kebijakannya Akan Diselidiki DPRD, Ini Kata Ahok

Kompas.com - 23/02/2015, 14:57 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam pelatihan serta penyuluhan Keluarga Berencana, di Kantor BKKBN, Jakarta, Senin (16/2/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam pelatihan serta penyuluhan Keluarga Berencana, di Kantor BKKBN, Jakarta, Senin (16/2/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku santai atas hak angket yang diajukan DPRD DKI. Sebanyak 75 persen anggota DPRD DKI diketahui telah menandatangani hak angket dan bakal disahkan pada paripurna, Selasa (24/2/2015). 

"Enggak apa-apa, silakan saja," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (23/2/2015).

Dengan demikian, Pemprov DKI akan berkirim surat kepada DPRD DKI. Surat itu berisikan pertanyaan tentang anggaran "siluman" atas temuan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) DKI selama dua tahun kemarin.

Pada tahun 2013, anggaran siluman ditemukan di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Sementara itu, pada tahun 2014, anggaran serupa juga ditemukan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.

Oleh karena itu, Basuki menegaskan akan menggunakan sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD DKI 2015 sehingga tidak perlu penandatanganan Ketua DPRD DKI dan pembahasan bersama komisi setelah pengesahan APBD DKI.

"Kami juga akan kirim surat kepada DPRD, menyatakan mereka setuju ada temuan BPKP selama 2 tahun yang mengatakan ada anggaran siluman dulu. Makanya, dari temuan anggaran siluman itu kami mau buat e-budgeting, itu saja yang kita lakukan," kata Basuki. 

Ia mengimbau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima serta mengevaluasi APBD DKI 2015. Sebab, cepat lamanya pencairan APBD memengaruhi program unggulan berjalan.

"Sekarang Mendagri mau terima atau tidak APBD dengan format e-budgeting. Tadi kami sudah mengembalikan lagi (revisi APBD) yang diminta Kemendagri, lihat saja prosesnya seperti apa," kata pria yang biasa disapa Ahok itu. 

Kumpulkan tanda tangan

DPRD DKI Jakarta akan menggelar paripurna pengesahan panitia hak angket APBD DKI 2015 pada Selasa (24/2/2015) esok. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengklaim telah mengumpulkan tanda tangan 75 persen anggota Dewan dari delapan fraksi sebagai persetujuan penggunaan hak angket.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Positif Covid-19, Kegiatan di Balai Kota Berjalan Normal

Wagub DKI Positif Covid-19, Kegiatan di Balai Kota Berjalan Normal

Megapolitan
Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Megapolitan
Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Megapolitan
Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Megapolitan
Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Megapolitan
DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

Megapolitan
Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Megapolitan
Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Megapolitan
Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Megapolitan
PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

Megapolitan
Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Megapolitan
[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X