Kompas.com - 23/02/2015, 15:13 WIB
Para pimpinan DPRD DKI saat mendengarkan pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015, di Gedung DPRD DKI, Senin (12/1/2015) Alsadad RudiPara pimpinan DPRD DKI saat mendengarkan pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015, di Gedung DPRD DKI, Senin (12/1/2015)
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dipertanyakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta heran dengan protes yang diajukan DPRD setelah draf APBD untuk tahun 2015 diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebab, protes disampaikan setelah proses pembuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang cukup lama.

"Mungkin tahun 2016 yang akan datang, teman-teman anggota dewan yang terhormat ini, mulai berproses ya. Ada forum yang bisa dimanfaatkan betul. Jangan tiba-tiba sudah di penghujung seperti ini," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah di Balai Kota, Senin (23/2/2015).

Saefullah menjelaskan, sebelum APBD diresmikan dan dapat dipakai, ada proses panjang. Proses tersebut mulai dari menampung usulan-usulan masyarakat untuk kemudian dimasukkan ke dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). [Baca: Kebijakannya Akan Diselidiki DPRD, Ini Kata Ahok]

Hasil dari musrenbang tersebut, ujar dia, usulan akan naik dan kembali dibahas di tingkat Kecamatan. Kemudian, diserahkan ke wali kota. Dari wali kota, pembahasan tersebut dibawa ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Di Bappeda, hasil pembahasan akan menjadi KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara).

KUA-PPAS tersebut akan dibahas Pemprov bersama DPRD di badan anggaran atau banggar. Setelah dibahas bersama di banggar, KUA-PPAS akan kembali di komisi DPRD.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, dari komisi dilanjutkan lagi ke pemprov, baru dilakukan paripurna. Dalam paripurna, ditetapkan sebagai kesepakatan bersama dan akhirnya diserahkan ke pemprov untuk diperbaiki jika ada perbaikan selama tiga hari. [Baca: Soal APBD, Pemprov DKI Masih Harus Tunggu Keputusan Mendagri]

Dalam proses tersebut, tutur Saefullah, seharusnya DPRD mengungkapkan dengan lengkap apa-apa saja yang masih jadi kekurangan. Jangan disampaikan di akhir alias pada tahap APBD sudah diserahkan ke Kemendagri. "Sudah mau finish, malah baru kasih (perbaikan). Harusnya di awal," kata Saefullah.

DPRD DKI mempermasalahkan bahwa draf APBD DKI 2015 yang diserahkan ke Kemendagri bukan merupakan draf hasil pembahasan Pemprov dengan DPRD. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun dituding telah melakukan pelanggaran berat karena mengirim draf yang berbeda sama dengan melawan hukum.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

F-PAN Usul Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Kunjungi Mal hingga Tempat Wisata di Jakarta

F-PAN Usul Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Kunjungi Mal hingga Tempat Wisata di Jakarta

Megapolitan
Ditabrak di Jalan Kapuk Raya, Pengendara Motor Meninggal Dunia

Ditabrak di Jalan Kapuk Raya, Pengendara Motor Meninggal Dunia

Megapolitan
Sanggupi Permintaan Ma'ruf Amin, Pemkot Tangerang Siap Vaksinasi 15.000 Orang Per Hari

Sanggupi Permintaan Ma'ruf Amin, Pemkot Tangerang Siap Vaksinasi 15.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Pelindo II Akan Berhentikan Pegawai yang Lakukan Pungli

Pelindo II Akan Berhentikan Pegawai yang Lakukan Pungli

Megapolitan
Kesulitan Kejar Target Vaksinasi, Pemkot Tangsel Minta Pusat Perbanyak Distribusi Vaksin Covid-19

Kesulitan Kejar Target Vaksinasi, Pemkot Tangsel Minta Pusat Perbanyak Distribusi Vaksin Covid-19

Megapolitan
Wapres Maruf Amin Minta Pemkot Tangerang Vaksinasi 15.000 Orang Per Hari

Wapres Maruf Amin Minta Pemkot Tangerang Vaksinasi 15.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 Melonjak, RS Islam Jakarta Butuh Tambahan 48 Nakes

Jumlah Pasien Covid-19 Melonjak, RS Islam Jakarta Butuh Tambahan 48 Nakes

Megapolitan
Ini Link Cek Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta

Ini Link Cek Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Dinkes DKI: Varian Baru Corona Ditemukan di Jakarta Lebih Menular dan Bergejala Berat

Dinkes DKI: Varian Baru Corona Ditemukan di Jakarta Lebih Menular dan Bergejala Berat

Megapolitan
3 Staf PTSP Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Cengkareng Timur Ditutup Sementara

3 Staf PTSP Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Cengkareng Timur Ditutup Sementara

Megapolitan
Jakarta Memasuki Fase Genting Covid-19, Lonjakan hingga Antrean Pasien Terjadi di Wisma Atlet

Jakarta Memasuki Fase Genting Covid-19, Lonjakan hingga Antrean Pasien Terjadi di Wisma Atlet

Megapolitan
Dinkes DKI: Pandemi Covid-19 di Jakarta Menuju Tren Mengkhawatirkan

Dinkes DKI: Pandemi Covid-19 di Jakarta Menuju Tren Mengkhawatirkan

Megapolitan
RS Islam Jakarta Terpaksa Tolak Pasien Baru Covid-19 karena Ruang Isolasi Penuh

RS Islam Jakarta Terpaksa Tolak Pasien Baru Covid-19 karena Ruang Isolasi Penuh

Megapolitan
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RSUD Kota Tangerang Penuh

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RSUD Kota Tangerang Penuh

Megapolitan
Kasus Melonjak, RS di Depok Aktifkan Lagi Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Kasus Melonjak, RS di Depok Aktifkan Lagi Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X