Kompas.com - 23/02/2015, 15:13 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dipertanyakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta heran dengan protes yang diajukan DPRD setelah draf APBD untuk tahun 2015 diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebab, protes disampaikan setelah proses pembuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang cukup lama.

"Mungkin tahun 2016 yang akan datang, teman-teman anggota dewan yang terhormat ini, mulai berproses ya. Ada forum yang bisa dimanfaatkan betul. Jangan tiba-tiba sudah di penghujung seperti ini," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah di Balai Kota, Senin (23/2/2015).

Saefullah menjelaskan, sebelum APBD diresmikan dan dapat dipakai, ada proses panjang. Proses tersebut mulai dari menampung usulan-usulan masyarakat untuk kemudian dimasukkan ke dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). [Baca: Kebijakannya Akan Diselidiki DPRD, Ini Kata Ahok]

Hasil dari musrenbang tersebut, ujar dia, usulan akan naik dan kembali dibahas di tingkat Kecamatan. Kemudian, diserahkan ke wali kota. Dari wali kota, pembahasan tersebut dibawa ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Di Bappeda, hasil pembahasan akan menjadi KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara).

KUA-PPAS tersebut akan dibahas Pemprov bersama DPRD di badan anggaran atau banggar. Setelah dibahas bersama di banggar, KUA-PPAS akan kembali di komisi DPRD.

Kemudian, dari komisi dilanjutkan lagi ke pemprov, baru dilakukan paripurna. Dalam paripurna, ditetapkan sebagai kesepakatan bersama dan akhirnya diserahkan ke pemprov untuk diperbaiki jika ada perbaikan selama tiga hari. [Baca: Soal APBD, Pemprov DKI Masih Harus Tunggu Keputusan Mendagri]

Dalam proses tersebut, tutur Saefullah, seharusnya DPRD mengungkapkan dengan lengkap apa-apa saja yang masih jadi kekurangan. Jangan disampaikan di akhir alias pada tahap APBD sudah diserahkan ke Kemendagri. "Sudah mau finish, malah baru kasih (perbaikan). Harusnya di awal," kata Saefullah.

DPRD DKI mempermasalahkan bahwa draf APBD DKI 2015 yang diserahkan ke Kemendagri bukan merupakan draf hasil pembahasan Pemprov dengan DPRD. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun dituding telah melakukan pelanggaran berat karena mengirim draf yang berbeda sama dengan melawan hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa UI Dibegal hingga Dibacok Saat Duduk di Warkop Kawasan Beji

Mahasiswa UI Dibegal hingga Dibacok Saat Duduk di Warkop Kawasan Beji

Megapolitan
Mobil Bak Terbuka Tabrak Truk di Tol Tangerang Jakbar, Muatan Durian Tumpah di Jalan

Mobil Bak Terbuka Tabrak Truk di Tol Tangerang Jakbar, Muatan Durian Tumpah di Jalan

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid hingga Lebam, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid hingga Lebam, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Megapolitan
Seorang Perempuan Kena Jambret di Warkop Kawasan Manggarai, Ponsel Depan Mata Dicomot

Seorang Perempuan Kena Jambret di Warkop Kawasan Manggarai, Ponsel Depan Mata Dicomot

Megapolitan
Kebakaran Ruko di Tambora Tewaskan 6 Penghuni Kos, Api Diduga Berasal dari Korsleting Kipas di Kamar

Kebakaran Ruko di Tambora Tewaskan 6 Penghuni Kos, Api Diduga Berasal dari Korsleting Kipas di Kamar

Megapolitan
 Pondok Aren Berkibar, 3.522 Meter Bendera Merah Putih Terbentang di Sekeliling Situ Parigi Tangsel

Pondok Aren Berkibar, 3.522 Meter Bendera Merah Putih Terbentang di Sekeliling Situ Parigi Tangsel

Megapolitan
Anggota Paskibra Cabangbungin yang Berjoget Usai Upacara HUT RI Diberi Pembinaan

Anggota Paskibra Cabangbungin yang Berjoget Usai Upacara HUT RI Diberi Pembinaan

Megapolitan
Anies Bebaskan Biaya PBB-P2 untuk Rumah yang Jadi Sarana Pendidikan Keagamaan

Anies Bebaskan Biaya PBB-P2 untuk Rumah yang Jadi Sarana Pendidikan Keagamaan

Megapolitan
Anies Sebut Jakarta Telah Naikkan Kelas Sosial dan Ekonomi Warga dari Berbagai Daerah

Anies Sebut Jakarta Telah Naikkan Kelas Sosial dan Ekonomi Warga dari Berbagai Daerah

Megapolitan
989 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Depok Dapat Remisi HUT Ke-77 RI

989 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Depok Dapat Remisi HUT Ke-77 RI

Megapolitan
Ini Daftar 12 Rusunawa di Jakarta yang Diresmikan Anies

Ini Daftar 12 Rusunawa di Jakarta yang Diresmikan Anies

Megapolitan
Video Rekaman Paskibra Asyik Berjoget Viral di Medsos, Camat Cabangbungin Buka Suara

Video Rekaman Paskibra Asyik Berjoget Viral di Medsos, Camat Cabangbungin Buka Suara

Megapolitan
6 Orang Tewas dalam Kebakaran Ruko di Tambora, Polisi Periksa 9 Saksi

6 Orang Tewas dalam Kebakaran Ruko di Tambora, Polisi Periksa 9 Saksi

Megapolitan
Anies Sebut Indonesia Masih Hadapi Jalan Panjang untuk Raih Kemerdekaan yang Hakiki

Anies Sebut Indonesia Masih Hadapi Jalan Panjang untuk Raih Kemerdekaan yang Hakiki

Megapolitan
Anies Resmikan 12 Rusunawa Siap Huni di Jakarta: Sebuah Sejarah Ditorehkan...

Anies Resmikan 12 Rusunawa Siap Huni di Jakarta: Sebuah Sejarah Ditorehkan...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.