Kompas.com - 23/02/2015, 15:13 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dipertanyakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta heran dengan protes yang diajukan DPRD setelah draf APBD untuk tahun 2015 diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebab, protes disampaikan setelah proses pembuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang cukup lama.

"Mungkin tahun 2016 yang akan datang, teman-teman anggota dewan yang terhormat ini, mulai berproses ya. Ada forum yang bisa dimanfaatkan betul. Jangan tiba-tiba sudah di penghujung seperti ini," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah di Balai Kota, Senin (23/2/2015).

Saefullah menjelaskan, sebelum APBD diresmikan dan dapat dipakai, ada proses panjang. Proses tersebut mulai dari menampung usulan-usulan masyarakat untuk kemudian dimasukkan ke dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). [Baca: Kebijakannya Akan Diselidiki DPRD, Ini Kata Ahok]

Hasil dari musrenbang tersebut, ujar dia, usulan akan naik dan kembali dibahas di tingkat Kecamatan. Kemudian, diserahkan ke wali kota. Dari wali kota, pembahasan tersebut dibawa ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Di Bappeda, hasil pembahasan akan menjadi KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara).

KUA-PPAS tersebut akan dibahas Pemprov bersama DPRD di badan anggaran atau banggar. Setelah dibahas bersama di banggar, KUA-PPAS akan kembali di komisi DPRD.

Kemudian, dari komisi dilanjutkan lagi ke pemprov, baru dilakukan paripurna. Dalam paripurna, ditetapkan sebagai kesepakatan bersama dan akhirnya diserahkan ke pemprov untuk diperbaiki jika ada perbaikan selama tiga hari. [Baca: Soal APBD, Pemprov DKI Masih Harus Tunggu Keputusan Mendagri]

Dalam proses tersebut, tutur Saefullah, seharusnya DPRD mengungkapkan dengan lengkap apa-apa saja yang masih jadi kekurangan. Jangan disampaikan di akhir alias pada tahap APBD sudah diserahkan ke Kemendagri. "Sudah mau finish, malah baru kasih (perbaikan). Harusnya di awal," kata Saefullah.

DPRD DKI mempermasalahkan bahwa draf APBD DKI 2015 yang diserahkan ke Kemendagri bukan merupakan draf hasil pembahasan Pemprov dengan DPRD. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun dituding telah melakukan pelanggaran berat karena mengirim draf yang berbeda sama dengan melawan hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkembangan Proyek MRT Fase 2A, Stasiun Bundaran HI dan Thamrin Sudah Tersambung

Perkembangan Proyek MRT Fase 2A, Stasiun Bundaran HI dan Thamrin Sudah Tersambung

Megapolitan
Begini Cara Agar Bisa Tinggal di Hunian Berbasis TOD di Kawasan Menteng hingga Melawai...

Begini Cara Agar Bisa Tinggal di Hunian Berbasis TOD di Kawasan Menteng hingga Melawai...

Megapolitan
Wali Kota Depok Mohammad Idris Akan Rilis 2 Lagu Terkait Pandemi Covid-19

Wali Kota Depok Mohammad Idris Akan Rilis 2 Lagu Terkait Pandemi Covid-19

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 20-21 Agustus 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 20-21 Agustus 2022

Megapolitan
Korban Kebakaran Rumah Kos di Tambora Hangus, RS Polri: Jenazah Hampir Tak Dapat Dikenali

Korban Kebakaran Rumah Kos di Tambora Hangus, RS Polri: Jenazah Hampir Tak Dapat Dikenali

Megapolitan
Lapas Bulak Kapal Masih Batasi Jumlah Kunjungan Keluarga Warga Binaan

Lapas Bulak Kapal Masih Batasi Jumlah Kunjungan Keluarga Warga Binaan

Megapolitan
Berikut Lokasi Alaspadu dan Rumapadu, Hunian Warga Jakarta Kelas Ekonomi Menengah

Berikut Lokasi Alaspadu dan Rumapadu, Hunian Warga Jakarta Kelas Ekonomi Menengah

Megapolitan
Komplotan Begal Sadis Akhirnya Tertangkap, Beraksi 13 Kali di Jakbar dan Tak Segan Bacok Korban yang Melawan

Komplotan Begal Sadis Akhirnya Tertangkap, Beraksi 13 Kali di Jakbar dan Tak Segan Bacok Korban yang Melawan

Megapolitan
4 Korban Tewas dalam Kebakaran Rumah Kos di Tambora Terindentifikasi, Tersisa 2 Lagi

4 Korban Tewas dalam Kebakaran Rumah Kos di Tambora Terindentifikasi, Tersisa 2 Lagi

Megapolitan
Saat Kobaran Api di Tambora Kembali Memakan Korban, 6 Penghuni Kos Tewas Diduga Terjebak

Saat Kobaran Api di Tambora Kembali Memakan Korban, 6 Penghuni Kos Tewas Diduga Terjebak

Megapolitan
Anies Resmikan Alaspadu dan Rumapadu, Hunian untuk Warga Ekonomi Menengah di Jakarta

Anies Resmikan Alaspadu dan Rumapadu, Hunian untuk Warga Ekonomi Menengah di Jakarta

Megapolitan
Diduga Melompat, Seorang Pria Ditemukan Tewas Tenggelam di Kali Angke Tangerang

Diduga Melompat, Seorang Pria Ditemukan Tewas Tenggelam di Kali Angke Tangerang

Megapolitan
Mimpi Buruk Mahasiswa UI Jadi Korban Begal, Dibisiki 'Minta Duit' dari Belakang lalu Dibacok

Mimpi Buruk Mahasiswa UI Jadi Korban Begal, Dibisiki "Minta Duit" dari Belakang lalu Dibacok

Megapolitan
Pengacara Keluarga Brigadir J Akan Laporkan Ferdy Sambo dan Istri atas Dugaan Pembunuhan Berencana hingga Pencurian

Pengacara Keluarga Brigadir J Akan Laporkan Ferdy Sambo dan Istri atas Dugaan Pembunuhan Berencana hingga Pencurian

Megapolitan
Pengamat: Kapolda Metro Seharusnya Diperiksa soal Keterlibatan 4 Anggotanya dalam Kasus Brigadir J

Pengamat: Kapolda Metro Seharusnya Diperiksa soal Keterlibatan 4 Anggotanya dalam Kasus Brigadir J

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.