Kompas.com - 24/02/2015, 15:04 WIB
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbelit kesulitan keuangan karena pembayaran tunjangan terlambat. Mereka adalah sebagian yang terdampak molornya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015.

BB, seorang pegawai golongan IIIC di Bagian Sarana Prasarana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (23/2), mengaku hanya menerima Rp 3,6 juta dari sekitar Rp 7 juta gaji yang seharusnya dia terima per bulan. Seperti pegawai negeri sipil (PNS) lain, dia hanya menerima gaji pokok beserta tunjangan anak dan istri.

Padahal, BB harus membayar angsuran pinjaman ke Bank DKI Jakarta Rp 2 juta per bulan. ”Ada sisa Rp 1,6 juta per bulan dari gaji. Tak cukup untuk kebutuhan keluarga. Jadi harus utang dulu dan berharap bisa melunasinya saat pembayaran tunjangan dirapel. Sejumlah teman PNS juga demikian,” ujarnya.

Selain tunjangan kinerja bagi PNS, keterlambatan penetapan APBD 2015 berdampak pada sejumlah program, termasuk operasi 10 kapal Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang melayani lalu lintas di Kepulauan Seribu. Program lain, seperti pengadaan pompa mobil senilai Rp 30 miliar, pengerukan endapan sungai, saluran, dan waduk di wilayah timur, tengah, dan barat dengan total anggaran Rp 81 miliar, serta pemeliharaan infrastruktur drainase Rp 105 miliar, juga terlambat.

Proyek pengairan lain yang tak kalah krusial untuk mengurangi risiko banjir di ibu kota Jakarta adalah pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terkait dua proyek pemerintah pusat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan dengan menganggarkan dana Rp 100 miliar. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, draf perbaikan APBD 2015 kedua telah dilayangkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekarang tinggal menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri. Evaluasinya ringan, sedang, apa berat, kan, kami belum tahu. Hasil evaluasi nanti kami sampaikan ke Dewan (DPRD),” ujarnya.

Menurut Saefullah, Pemprov DKI menggunakan sekitar Rp 6 triliun atau seperduabelas dari total anggaran Rp 73 triliun untuk menutup kebutuhan sementara. Dengan demikian, keperluan-keperluan rutin dan mendesak tetap bisa jalan, kecuali pembayaran tunjangan kinerja daerah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sekarang keputusan ada pada Kemendagri apakah mau menerima atau tidak pengajuan APBD DKI Jakarta. ”Kita lihat saja prosesnya seperti apa. Tinggal Mendagri mau atau tidak menerima format e-budgeting. Kami sudah mengembalikan lagi apa yang diminta Kemendagri,” katanya.

Tak gentar hak angket

Basuki juga menyatakan tak gentar dengan rencana DPRD DKI Jakarta yang akan menggunakan hak angket. Dia malah berencana mengirim surat kepada DPRD untuk menanyakan apakah Dewan setuju adanya temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selama dua tahun berturut-turut adanya anggaran siluman dalam APBD DKI Jakarta.

Hingga Senin siang, DPRD mengklaim telah mendapatkan tanda tangan dari 80 persen anggota yang berasal dari delapan fraksi. Pada rapat Senin pekan lalu, DPRD memutuskan bakal memakai hak angket untuk menyelidiki kebijakan terkait APBD tahun 2015. Mereka menduga ada prosedur yang dilanggar eksekutif dalam proses evaluasi APBD 2015 ke Kemendagri. (MKN/FRO)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manajemen Holywings Akui Ada Kesalahan Perizinan, 'Outlet' Sudah Ditutup Semua

Manajemen Holywings Akui Ada Kesalahan Perizinan, "Outlet" Sudah Ditutup Semua

Megapolitan
Santer Dikabarkan Maju Pilgub DKI 2024, Ini Komentar Bima Arya

Santer Dikabarkan Maju Pilgub DKI 2024, Ini Komentar Bima Arya

Megapolitan
12 Outlet Holywings yang Ditutup Pemprov DKI Sudah Punya Izin Buka Resto

12 Outlet Holywings yang Ditutup Pemprov DKI Sudah Punya Izin Buka Resto

Megapolitan
Mahasiswa Edarkan Ganja di Kampus Swasta Pondok Gede, Dibungkus dalam Kemasan 1 Ons

Mahasiswa Edarkan Ganja di Kampus Swasta Pondok Gede, Dibungkus dalam Kemasan 1 Ons

Megapolitan
12 Outlet Holywings di Jakarta Ditutup, Bapenda DKI Tetap Tagih Setoran Pajak Bulan Juni

12 Outlet Holywings di Jakarta Ditutup, Bapenda DKI Tetap Tagih Setoran Pajak Bulan Juni

Megapolitan
4 Ustaz dan 1 Senior di Pondok Pesantren Depok Diduga Cabuli Belasan Santriwati, Korban Masih di Bawah Umur

4 Ustaz dan 1 Senior di Pondok Pesantren Depok Diduga Cabuli Belasan Santriwati, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Promosi Miras Berbau SARA, Manajemen Holywings: Kami Kecolongan!

Promosi Miras Berbau SARA, Manajemen Holywings: Kami Kecolongan!

Megapolitan
KPAI Sebut Pelaku Pengeroyokan Pelajar Bisa Dipidana, Dengan Catatan..

KPAI Sebut Pelaku Pengeroyokan Pelajar Bisa Dipidana, Dengan Catatan..

Megapolitan
Kasus Roy Suryo di Tahap Penyidikan, Polisi Minta Keterangan Tambahan Ahli Agama hingga Media Sosial

Kasus Roy Suryo di Tahap Penyidikan, Polisi Minta Keterangan Tambahan Ahli Agama hingga Media Sosial

Megapolitan
Polisi Tangkap Mahasiswa Pengedar Ganja di Sekitar Kampus Swasta di Pondok Gede

Polisi Tangkap Mahasiswa Pengedar Ganja di Sekitar Kampus Swasta di Pondok Gede

Megapolitan
Libur Sekolah Tiba, 6.000 Pengunjung Berwisata ke Kota Tua Jakarta Setiap Harinya

Libur Sekolah Tiba, 6.000 Pengunjung Berwisata ke Kota Tua Jakarta Setiap Harinya

Megapolitan
Warga Tambun Tangkap Pencuri Sepeda Motor Bersenjata Api Rakitan

Warga Tambun Tangkap Pencuri Sepeda Motor Bersenjata Api Rakitan

Megapolitan
Pemkot Jakpus Jemput Bola Layani Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan untuk Perbarui Data Kependudukan

Pemkot Jakpus Jemput Bola Layani Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan untuk Perbarui Data Kependudukan

Megapolitan
Polda Metro: Ada Unsur Pidana dalam Unggahan Meme Patung Buddha oleh Roy Suryo

Polda Metro: Ada Unsur Pidana dalam Unggahan Meme Patung Buddha oleh Roy Suryo

Megapolitan
Pengeroyokan di SMAN 70, KPAI: Sistem Pencegahan Kekerasan Sekolah Masih Lemah

Pengeroyokan di SMAN 70, KPAI: Sistem Pencegahan Kekerasan Sekolah Masih Lemah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.