Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengatakan hal ini karena warga Jakarta tidak dapat terus menerus bergantung kepada Bantargebang yang merupakan tempat pembuangan akhir milik Pemprov DKI.
"Bantar Gebang itu tanah milik kita ada sekitar 180 hektar. Dan kita tidak bisa terus menerus bergantung pada Bantargebang," ujar Djarot di Balai Kota, Selasa (24/2/2015).
Djarot mengatakan Pemprov DKI sedang mengupayakan sampah dapat dikelola mulai tingkat kelurahan. Masyarakat akan dilatih untuk mulai memilah sampah organik dan anorganik masing-masing.
Bisa saja, kata Djarot, ada tindakan tegas untuk masyarakat yang tidak mau memilah sampah. Misalnya, petugas tidak mengambil sampah mereka sampai mereka mau memilah sampah.
Kemudian, kata Djarot, Pemprov DKI juga berwacana membuat daerah percontohan di beberapa wilayah. Khususnya untuk masalah pengelolaan sampah.
Djarot memberi contoh kawasan Pademangan, Jakarta Pusat yang menjadi contoh pendidikan pengelolaan sampah di sekolah-sekolah.
Selain itu, Pemprov DKI juga ingin menerapkan kembali bank sampah di tiap kelurahan. Masyarakat yang "menabung" sampah di bank sampah akan mendapat poin yang bisa ditukar uang. "Nah dengan cara seperti ini maka yang ke Bantargebang juga akan berkurang," ujar Djarot.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.