Ahok Mengaku Kecolongan Rp 330 Miliar pada APBD 2014

"Ada temuan Kemendagri juga, anggaran 2014 ada berapa triliun rupiah dana yang tidak pernah dibahas, tetapi tiba-tiba muncul di anggaran. Tiba-tiba, ada anggaran beli 55 biji UPS (uninterruptible power supply) di SMK dan SMU seharga Rp 6 miliar. Jadi, totalnya Rp 330 miliar, kecolongan kan akhirnya," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/2/2015). 

Sementara itu, pada APBD 2012 dan 2013, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menemukan anggaran siluman di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Oleh karena itu, Basuki menegaskan, Pemprov DKI tetap menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun anggaran tahun ini. Basuki tak ingin anggaran siluman ditemukan kembali dan uangnya sia-sia habis untuk program yang tidak prioritas.

Basuki pun geram mengetahui oknum DPRD kembali mengusulkan anggaran siluman untuk pembelian UPS dengan harga Rp 4,2 miliar tiap unitnya.

"Sekarang mereka masukin lagi UPS ke APBD, kaya raya deh. Memang sudah sering Jakarta ditemukan siluman itu, makanya sekarang kami minta pakai e-budgeting," kata Basuki. 

Sementara itu, perihal hak angket yang akan digulirkan anggota DPRD DKI, Basuki mengaku hal tersebut merupakan hak tiap anggota Dewan. Menurut Basuki, seluruh penyusunan serta penggunaan anggaran harus terbuka kepada seluruh warga Jakarta.

Sistem itulah yang kini sedang dibangun oleh Pemprov DKI. "Saya enggak mau berpolemik karena bagi saya adalah saya mau bangun transparansi. Saya selalu percaya kalau mau berantas korupsi harus transparan," kata Basuki. 

"Kalau soal pembelian barang enggak sesuai dengan keinginan mereka, ya sampai kiamat kami enggak ketemu sama mereka. Saya pikir nggak usah pusingin-lah. Saya konsentrasi kerja saja supaya bisa beres," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.