Lagi-lagi, Taufik Jadi Anggota DPRD Pertama Tanda Tangani Hak Angket

Kompas.com - 26/02/2015, 18:43 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan data usulan anggaran siluman DPRD DKI kepada Dinas Pendidikan DKI di APBD DKI 2015, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan data usulan anggaran siluman DPRD DKI kepada Dinas Pendidikan DKI di APBD DKI 2015, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Semua anggota DPRD DKI secara resmi mengajukan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama perihal penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari daftar anggota DPRD yang menandatangani hak angket, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI M Taufik diketahui menjadi anggota pertama yang menandatangani usulan hak angket.

Kemarin, Taufik juga menjadi anggota Dewan pertama yang menandatangani spanduk dukungan cabut mandat Gubernur Basuki. Spanduk tersebut dibawa oleh sekelompok masyarakat dan diletakkan di depan kantor DPRD DKI.

Tanda tangan selanjutnya diperoleh dari Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jhonny Simanjuntak dan Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Ghoni.

Anggota Fraksi PDI-P, Manuara Siahaan, menjadi anggota Dewan terakhir yang menandatangani usulan angket. Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menjadi anggota ke-60 yang menandatangani hak angket.

Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI lainnya, menjadi orang ke-37, dan Ferrial Sofyan menjadi orang ke-95 dalam jajaran anggota Dewan yang menandatangani hak angket.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang juga menjadi anggota Fraksi PDI-P menandatangani angket. Ia berada di urutan ke-86.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasbiallah Ilyas, yang sebelumnya menolak hak angket Basuki, akhirnya menandatangani usulan angket. Ia menjadi orang ke-104 dalam jajaran anggota Dewan yang menandatangani hak angket.

Basuki dianggap telah melakukan pelanggaran serius karena tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usulan bersama anggota DPRD dan Pemprov DKI.

Mantan Bupati Belitung Timur itu dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD. 

Ahok, sapaan Basuki, dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Ahok juga dinilai melanggar Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI Terima 224 Pengaduan Terkait PPDB 2020, Jakarta Terbanyak

KPAI Terima 224 Pengaduan Terkait PPDB 2020, Jakarta Terbanyak

Megapolitan
Warga Bekasi Diimbau Tiadakan Lomba 17-an

Warga Bekasi Diimbau Tiadakan Lomba 17-an

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: 4 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 604

UPDATE 5 Agustus: 4 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 604

Megapolitan
Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Megapolitan
Kemendikbud Minta Pemkot Bekasi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

Kemendikbud Minta Pemkot Bekasi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

Megapolitan
Tak Lagi Jabat Sekda Tangsel dan Mundur sebagai ASN, Muhamad Akan Jadi Kader PDI-P

Tak Lagi Jabat Sekda Tangsel dan Mundur sebagai ASN, Muhamad Akan Jadi Kader PDI-P

Megapolitan
Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Megapolitan
Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Megapolitan
Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Megapolitan
Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Megapolitan
Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Megapolitan
Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Megapolitan
Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Megapolitan
Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Megapolitan
Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X