Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 27/02/2015, 09:04 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Dengan melakukan pengajuan hak angket, DPRD DKI dinilai tengah mempermalukan diri sendiri, apalagi jika anggaran "siluman" yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terbukti benar.

"DPRD ini sedang mempermalukan diri sendiri karena kalau anggaran siluman ini benar, maka pandangan masyarakat akan bergeser. 'Oh DPRD ini ajukan hak angket karena mau mempertahankan anggaran siluman?'" ujar pengamat politik, Sebastian Salang, kepada Kompas.com, Jumat (27/2/2015).

Anggota Dewan diminta untuk mengingat bahwa proses penyelidikan hak angket ini dilakukan secara terbuka. Bisa saja, kata Sebastian, dalam prosesnya anggota Dewan secara tidak langsung menunjukkan apa yang mereka pertahankan.

Menurut Sebastian, bukankah DPRD DKI juga harus memiliki semangat dalam penerapan transparansi anggaran? Apakah mereka tidak ingin anggaran transparan? Namun, saat ini DPRD justru mempermasalahkan pilihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengunakan konsep e-budgeting dalam penyusunan APBD.

Sikap mereka saat ini justru memberi kesan bahwa mereka menghambat sistem transparansi yang sedang diperjuangkan Basuki. Dalam kondisi ini, Sebastian yakin, Ahok akan tetap mempertahankan sikapnya untuk menggunakan APBD hasil e-budgeting. DPRD DKI juga mempertahankan sikap untuk hak angket. (Baca: "Dendam Politik DPRD DKI terhadap Ahok")

Sebastian mengatakan, mereka akan adu kekuatan sehingga dengan sendirinya akan terlihat apa yang tengah diperjuangkan masing-masing pihak ini. "Jangan lupa, ke depan, prosesnya (hak angket) akan sampai terbuka. Bisa saja malah akan kelihatan apa yang sedang dipertahankan," ujar Sebastian.

Sebelumnya, sebanyak 106 anggota DPRD DKI secara bulat mendukung penuh pengajuan hak angket kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Adapun alasan pengajuan hak angket terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2015. Basuki dianggap telah melakukan pelanggaran serius karena tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usulan bersama anggota DPRD dan Pemprov DKI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dear Bu Anggota DPR, Begini Loh 'Chaos'-nya Situasi KRL Saat Jam Pulang Kerja

Dear Bu Anggota DPR, Begini Loh "Chaos"-nya Situasi KRL Saat Jam Pulang Kerja

Megapolitan
Marbut Masjid Istiqlal Capai Ratusan Orang, Ini Tugas Mereka

Marbut Masjid Istiqlal Capai Ratusan Orang, Ini Tugas Mereka

Megapolitan
Ketika Aksi Perang Sarung Mulai Marak di Ibu Kota dan Sudah Makan Korban Jiwa

Ketika Aksi Perang Sarung Mulai Marak di Ibu Kota dan Sudah Makan Korban Jiwa

Megapolitan
Imigrasi Soekarno-Hatta Telah Deportasi 39 WNA pada Triwulan Pertama 2023

Imigrasi Soekarno-Hatta Telah Deportasi 39 WNA pada Triwulan Pertama 2023

Megapolitan
Menengok Deretan Ruko di Pluit yang Berdiri di Atas Saluran Air…

Menengok Deretan Ruko di Pluit yang Berdiri di Atas Saluran Air…

Megapolitan
Heru Budi Pastikan Perbaikan Jakarta Islamic Center Tak Pakai APBD DKI

Heru Budi Pastikan Perbaikan Jakarta Islamic Center Tak Pakai APBD DKI

Megapolitan
Shane Lukas Kirim Surat ke D, Keluarga: Hanya Orang Gila yang Minta Korban Mendoakan Pelaku

Shane Lukas Kirim Surat ke D, Keluarga: Hanya Orang Gila yang Minta Korban Mendoakan Pelaku

Megapolitan
Saat Perang Sarung Antara Dua Kelompok Pemuda di Palmerah Berujung Maut

Saat Perang Sarung Antara Dua Kelompok Pemuda di Palmerah Berujung Maut

Megapolitan
Atap Shelter Jembatan Cempaka Mas Jebol, tapi Tak Kunjung Direnovasi

Atap Shelter Jembatan Cempaka Mas Jebol, tapi Tak Kunjung Direnovasi

Megapolitan
Tipu 500 Jemaah, Travel Umrah PT Naila Diduga Punya Banyak Cabang

Tipu 500 Jemaah, Travel Umrah PT Naila Diduga Punya Banyak Cabang

Megapolitan
Polda Metro: Travel Umrah PT Naila Gelapkan Rp 91 Miliar Uang Jemaah

Polda Metro: Travel Umrah PT Naila Gelapkan Rp 91 Miliar Uang Jemaah

Megapolitan
Shane Lukas Tulis Surat Permintaan Maaf kepada D, Ini Isinya

Shane Lukas Tulis Surat Permintaan Maaf kepada D, Ini Isinya

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, Selasa 28 Maret 2023

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, Selasa 28 Maret 2023

Megapolitan
Musyawarah Diversi AG Bakal Digelar Tertutup di PN Jaksel Besok

Musyawarah Diversi AG Bakal Digelar Tertutup di PN Jaksel Besok

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, Selasa 28 Maret 2023

Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, Selasa 28 Maret 2023

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke