Ahok Ancam Balik Panitia Hak Angket DPRD DKI

Kompas.com - 27/02/2015, 19:38 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan di acara peringatan hari down syndrome sedunia, di Blok G Balai Kota, Selasa (24/2/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan di acara peringatan hari down syndrome sedunia, di Blok G Balai Kota, Selasa (24/2/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengisyaratkan bahwa ia tak akan memenuhi panggilan panitia hak angket DPRD DKI. Ia bahkan mengancam balik.

Ahok, sapaan Basuki, berujar, bila panitia hak angket sampai memanggilnya, maka Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan memanggil para anggota DPRD DKI yang diduga telah melakukan korupsi.

"Enggak apa-apa, silahkan saja. KPK juga akan memanggil mereka kok. Saya sudah bilang kalau mereka angketin, saya juga akan angketin mereka," kata Ahok seusai menyampaikan laporan dugaan korupsi yang terjadi di DKI dari 2012-2015 ke KPK, Jumat (27/2/2015) petang.

Ahok menilai, panitia hak angket tak memiliki dasar untuk memanggilnya. Sebab, ia mengaku tak melakukan kesalahan apapun. "Dipanggil untuk apa? Apa yang mau diselidiki? Apa yang salah?" ujarnya.

Ketua panitia hak angket DPRD DKI terhadap Ahok, Mohamad Sangaji menyatakan, ia berhak memanggil siapa saja selama berlangsungnya proses penyelidikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2015.

Orang-orang yang bisa ia panggil mulai dari jajaran di tingkat satuan kerja perangkat daerah sampai Ahok sendiri.

"Seluruh yang terkait. Bisa saja Gubernur. Yang paling penting adalah semua yang terkait, baik gubernur maupun pejabat di SKPD. Setiap warga negara yang terlibat," kata Sangaji, di Gedung DPRD DKI, Jumat siang.

Seperti diketahui, Ahok menuding DPRD DKI telah memasukan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam usulan RAPBD 2015.

Anggaran dimasukan dalam kegiatan di Dinas Pendidikan. Ahok kemudian mencoret anggaran tersebut, sebelum menyerahkan drafnya ke Kemendagri.

Namun Kemendagri kemudian mengembalikan draf tersebut dengan alasan formatnya tak sesuai aturan. Atas dasar itu, DPRD DKI kemudian mengusulkan hak angket yang telah ditandatangi oleh seluruh anggota yang berjumlah 106 orang.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kampus UMJ Ditutup

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kampus UMJ Ditutup

Megapolitan
Sakit, Hadi Pranoto Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Wawancara dengan Anji

Sakit, Hadi Pranoto Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Wawancara dengan Anji

Megapolitan
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kondisinya Membaik

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kondisinya Membaik

Megapolitan
Cerita Jurnalis Foto, Kerja Berdampingan dengan Covid-19...

Cerita Jurnalis Foto, Kerja Berdampingan dengan Covid-19...

Megapolitan
Pemkot: Klaster Covid-19 Rumah Tangga Bermunculan di Depok

Pemkot: Klaster Covid-19 Rumah Tangga Bermunculan di Depok

Megapolitan
Pegawai Puskesmas di Bogor yang Positif Covid-19 Kini 30 Orang

Pegawai Puskesmas di Bogor yang Positif Covid-19 Kini 30 Orang

Megapolitan
Hasil Rapid Test, 1.355 Karyawan Mal Aeon BSD Non-reaktif Covid-19

Hasil Rapid Test, 1.355 Karyawan Mal Aeon BSD Non-reaktif Covid-19

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Pengusaha Taiwan, Pelaku Rencanakan di 4 Lokasi

Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Pengusaha Taiwan, Pelaku Rencanakan di 4 Lokasi

Megapolitan
Mal Aeon BSD Kembali Beroperasi Usai Ditutup Sepekan karena Kasus Covid-19

Mal Aeon BSD Kembali Beroperasi Usai Ditutup Sepekan karena Kasus Covid-19

Megapolitan
PSBB Transisi Dinilai Memperburuk Pandemi Covid-19, Warga: Kembali ke Awal Saja

PSBB Transisi Dinilai Memperburuk Pandemi Covid-19, Warga: Kembali ke Awal Saja

Megapolitan
4 Pedagang Positif Covid-19, Pujasera Blok S Ditutup hingga Sabtu

4 Pedagang Positif Covid-19, Pujasera Blok S Ditutup hingga Sabtu

Megapolitan
Persiapan Paskibraka Upacara HUT RI di Jakarta Utara, Mulai Pembagian Tim hingga Rapid Test

Persiapan Paskibraka Upacara HUT RI di Jakarta Utara, Mulai Pembagian Tim hingga Rapid Test

Megapolitan
Jalan Pangeran Jayakarta Bekasi Berlakukan Uji Coba Lalu Lintas Satu Arah

Jalan Pangeran Jayakarta Bekasi Berlakukan Uji Coba Lalu Lintas Satu Arah

Megapolitan
Fakta dan Temuan pada Hari Kedua Pembersihan Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari

Fakta dan Temuan pada Hari Kedua Pembersihan Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi, Pemprov DKI Belum Akan Buka Tempat Hiburan

Kasus Covid-19 di Jakarta Masih Tinggi, Pemprov DKI Belum Akan Buka Tempat Hiburan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X