Jalan Berliku APBD DKI Jakarta 2015

Kompas.com - 28/02/2015, 14:10 WIB
Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2015, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/1/2015) Alsadad RudiRapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2015, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/1/2015)
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses penetapan APBD DKI Jakarta 2015 dimulai sejak pertengahan tahun lalu. Pada Juni 2014, eksekutif telah mengajukan draf Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara kepada pihak legislatif sebesar Rp 81,5 triliun.

Jika segera dibahas dan disetujui, KUA/PPAS itu akan jadi acuan untuk menentukan draf Rancangan Peraturan Daerah APBD 2015. Sayangnya, sampai akhir masa jabatan DPRD 2009-2014 hingga anggota baru periode 2014-2019 dilantik, Oktober 2014, KUA/PPAS itu tak kunjung dibahas.

Pada 5 November 2014, eksekutif kembali mengajukan KUA/PPAS dengan nilai yang sudah direvisi sebesar Rp 79,6 triliun. Namun, pembahasan KUA/PPAS kembali molor hingga Desember 2014 karena alat kelengkapan DPRD yang akan membahasnya belum terbentuk.

Baru pada 10 Desember 2014, KUA/PPAS disetujui menjadi RAPBD 2015 dan dibahas oleh setiap komisi. RAPBD tersebut juga dibahas di setiap fraksi dan di badan anggaran.


Dewan menjadwalkan pengesahan APBD 2015 pada 8 Januari 2015. Namun, ternyata baru disahkan pada 27 Januari 2015 dengan nilai Rp 73,08 triliun.

Sebelum disahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengumumkan temuan "dana siluman" sebesar Rp 8,8 triliun yang diselipkan lewat beberapa program satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Setelah "anggaran siluman" itu dicoret, proses pembahasan berproses sampai rapat paripurna APBD pada 27 Januari 2015.

Setelah rapat paripurna itulah, Gubernur menduga ada upaya sejumlah oknum memotong pos-pos prioritas, lalu menambah pos baru ke dalam draf yang akhirnya dilayangkan DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menampik adanya kesengajaan anggota Dewan yang menyelipkan anggaran tak jelas sebesar itu.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, menjelaskan, setelah APBD disahkan, masih ada tahapan rapat lagi antara komisi-komisi Dewan dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). "Rapat itu dilakukan untuk memperbaiki apa-apa yang tidak berkenan sehingga sama-sama disetujui," katanya.

Setelah disahkan, 2 Februari, eksekutif menyerahkan dokumen APBD 2015 kepada Kemendagri. Pada 6 Februari, dokumen dikembalikan dengan alasan belum lengkap.

DPRD menuding, dokumen itu bukan versi APBD yang dibahas bersama eksekutif-legislatif karena tidak ada tanda tangan pimpinan Dewan. Pada 9 Februari, Dewan menyerahkan dokumen APBD yang menurut mereka hasil pembahasan bersama kepada Kemendagri.

Ujungnya, ada dua versi APBD di Kemendagri sehingga sampai kini tak kunjung ditetapkan. (MKN/FRO)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana

Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana

Megapolitan
Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Kriss Hatta

Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Kriss Hatta

Megapolitan
Cerita Andri Selamat dalam Kecelakaan Beruntun di Ancol meski Mobil Rusak Parah

Cerita Andri Selamat dalam Kecelakaan Beruntun di Ancol meski Mobil Rusak Parah

Megapolitan
Polisi Butuh 15 Hari untuk Tangkap Djeni Pelaku Penggelapan 62 Mobil

Polisi Butuh 15 Hari untuk Tangkap Djeni Pelaku Penggelapan 62 Mobil

Megapolitan
Gang Belah Kapal, Tempat Kapal Ribuan Ton Dibelah dan Dipotong-potong

Gang Belah Kapal, Tempat Kapal Ribuan Ton Dibelah dan Dipotong-potong

Megapolitan
Jaksa: Perdamaian Kriss Hatta dan Antony Tidak Menghentikan Proses Hukum

Jaksa: Perdamaian Kriss Hatta dan Antony Tidak Menghentikan Proses Hukum

Megapolitan
Rem Blong, Truk Trailer Picu Kecelakaan Beruntun di Ancol

Rem Blong, Truk Trailer Picu Kecelakaan Beruntun di Ancol

Megapolitan
Dinas Bina Marga Potong Kabel Semrawut Sepanjang 2,3 KM

Dinas Bina Marga Potong Kabel Semrawut Sepanjang 2,3 KM

Megapolitan
Cerita Nurseha yang Jadi Marketing Meski Miliki Keterbatasan Fisik

Cerita Nurseha yang Jadi Marketing Meski Miliki Keterbatasan Fisik

Megapolitan
Ahok Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf jika Diundang

Ahok Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf jika Diundang

Megapolitan
Operator Zhong Tong: Mereknya Memang China, tapi Komponennya dari Eropa, Amerika, Korea

Operator Zhong Tong: Mereknya Memang China, tapi Komponennya dari Eropa, Amerika, Korea

Megapolitan
Pemkot Depok Dukung Penuh Pembangunan UIII

Pemkot Depok Dukung Penuh Pembangunan UIII

Megapolitan
2 Tahun Kepemimpinan Anies, F-Gerindra Soroti Program Rumah DP Rp 0 dan OK OCE

2 Tahun Kepemimpinan Anies, F-Gerindra Soroti Program Rumah DP Rp 0 dan OK OCE

Megapolitan
Saat Direhabilitasi di RSKO, Nunung Sering Bertukar Cerita dengan Jefri Nichol

Saat Direhabilitasi di RSKO, Nunung Sering Bertukar Cerita dengan Jefri Nichol

Megapolitan
Polisi Sebut Djeni, Pelaku Penggelapan 62 Mobil Punya Kemampuan Pengaruhi Orang

Polisi Sebut Djeni, Pelaku Penggelapan 62 Mobil Punya Kemampuan Pengaruhi Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X