Kompas.com - 28/02/2015, 15:00 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS - Proses penetapan APBD DKI Jakarta 2015 dimulai sejak pertengahan tahun lalu. Pada Juni 2014, eksekutif telah mengajukan draf Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara kepada pihak legislatif sebesar Rp 81,5 triliun.

Jika segera dibahas dan disetujui, KUA/PPAS itu akan jadi acuan untuk menentukan draf Rancangan Peraturan Daerah APBD 2015. Sayangnya, sampai akhir masa jabatan DPRD 2009-2014 hingga anggota baru periode 2014-2019 dilantik, Oktober 2014, KUA/PPAS itu tak kunjung dibahas.

Pada 5 November 2014, eksekutif kembali mengajukan KUA/PPAS dengan nilai yang sudah direvisi sebesar Rp 79,6 triliun. Namun, pembahasan KUA/PPAS kembali molor hingga Desember 2014 karena alat kelengkapan DPRD yang akan membahasnya belum terbentuk.

Baru pada 10 Desember 2014, KUA/PPAS disetujui menjadi RAPBD 2015 dan dibahas oleh setiap komisi. RAPBD tersebut juga dibahas di setiap fraksi dan di badan anggaran.

Dewan menjadwalkan pengesahan APBD 2015 pada 8 Januari 2015. Namun, ternyata baru disahkan pada 27 Januari 2015 dengan nilai Rp 73,08 triliun.

Sebelum disahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengumumkan temuan "dana siluman" sebesar Rp 8,8 triliun yang diselipkan lewat beberapa program satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Setelah "anggaran siluman" itu dicoret, proses pembahasan berproses sampai rapat paripurna APBD pada 27 Januari 2015.

Setelah rapat paripurna itulah, Gubernur menduga ada upaya sejumlah oknum memotong pos-pos prioritas, lalu menambah pos baru ke dalam draf yang akhirnya dilayangkan DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menampik adanya kesengajaan anggota Dewan yang menyelipkan anggaran tak jelas sebesar itu.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, menjelaskan, setelah APBD disahkan, masih ada tahapan rapat lagi antara komisi-komisi Dewan dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). "Rapat itu dilakukan untuk memperbaiki apa-apa yang tidak berkenan sehingga sama-sama disetujui," katanya.

Setelah disahkan, 2 Februari, eksekutif menyerahkan dokumen APBD 2015 kepada Kemendagri. Pada 6 Februari, dokumen dikembalikan dengan alasan belum lengkap.

DPRD menuding, dokumen itu bukan versi APBD yang dibahas bersama eksekutif-legislatif karena tidak ada tanda tangan pimpinan Dewan. Pada 9 Februari, Dewan menyerahkan dokumen APBD yang menurut mereka hasil pembahasan bersama kepada Kemendagri.

Ujungnya, ada dua versi APBD di Kemendagri sehingga sampai kini tak kunjung ditetapkan. (MKN/FRO)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim SAR Gabungan Masih Cari Pemancing yang Hilang saat Selamatkan Perahu Hanyut di Bekasi

Tim SAR Gabungan Masih Cari Pemancing yang Hilang saat Selamatkan Perahu Hanyut di Bekasi

Megapolitan
Kasus Mahasiswi Gigit Polisi di Jakarta Timur Berakhir Damai

Kasus Mahasiswi Gigit Polisi di Jakarta Timur Berakhir Damai

Megapolitan
Aliran Air Bersih Mati Hampir Seminggu di Cililitan Kecil, Warga Kesulitan Penuhi Kebutuhan

Aliran Air Bersih Mati Hampir Seminggu di Cililitan Kecil, Warga Kesulitan Penuhi Kebutuhan

Megapolitan
Kebakaran Ruko di Gambir, 1 Orang Alami Luka Bakar akibat Sempat Terperangkap

Kebakaran Ruko di Gambir, 1 Orang Alami Luka Bakar akibat Sempat Terperangkap

Megapolitan
Cegah PMK, Pemkot Bekasi Siapkan 200 Dosis Vaksin untuk Sapi Perah

Cegah PMK, Pemkot Bekasi Siapkan 200 Dosis Vaksin untuk Sapi Perah

Megapolitan
Hendak Mencari 'Spot' Buang Air Kecil, Sopir Angkot di Depok Terjeblos hingga Terjepit Disela-sela Besi

Hendak Mencari "Spot" Buang Air Kecil, Sopir Angkot di Depok Terjeblos hingga Terjepit Disela-sela Besi

Megapolitan
Perubahan Nama Jalan Sempat Ditolak Warga, Pemkot Jakpus Kembali Lakukan Sosialisasi

Perubahan Nama Jalan Sempat Ditolak Warga, Pemkot Jakpus Kembali Lakukan Sosialisasi

Megapolitan
Seorang Pria Tewas Tersambar Petir Saat Memancing di Kali Adem Jakut

Seorang Pria Tewas Tersambar Petir Saat Memancing di Kali Adem Jakut

Megapolitan
Siap Bergoyang, Jadwal Konser Jakarta Fair Ada Nunung Cs dan Feel Koplo

Siap Bergoyang, Jadwal Konser Jakarta Fair Ada Nunung Cs dan Feel Koplo

Megapolitan
Rumah Kosong di Cengkareng Dibobol, Polisi Amankan 3 Pelaku

Rumah Kosong di Cengkareng Dibobol, Polisi Amankan 3 Pelaku

Megapolitan
Politisi PDI-P: Efek Pergantian Nama Jalan Tak Sesederhana Ucapan Anies

Politisi PDI-P: Efek Pergantian Nama Jalan Tak Sesederhana Ucapan Anies

Megapolitan
PPDB Jakarta Kembali Dibuka Hari Ini, Simak Jadwal dan Jalur Lengkapnya

PPDB Jakarta Kembali Dibuka Hari Ini, Simak Jadwal dan Jalur Lengkapnya

Megapolitan
Antrean Mengular di Stasiun MRT karena Uji Coba Mesin X-Ray, Ini Saran Penumpang...

Antrean Mengular di Stasiun MRT karena Uji Coba Mesin X-Ray, Ini Saran Penumpang...

Megapolitan
Seorang Pemancing di Bekasi Hilang Saat Coba Selamatkan Perahunya yang Hanyut

Seorang Pemancing di Bekasi Hilang Saat Coba Selamatkan Perahunya yang Hanyut

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Jalan Bekasi Timur Raya, Berawal Hindari Jalan Bergelombang

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Jalan Bekasi Timur Raya, Berawal Hindari Jalan Bergelombang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.