Begini Seharusnya Prosedur Pengajuan APBD DKI ke Kemendagri

Kompas.com - 02/03/2015, 08:40 WIB
Suasana paripurna pengajuan angket DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/2/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSuasana paripurna pengajuan angket DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat ini tengah berkonflik dengan DPRD DKI. Perseteruan yang terjadi antara mereka berkaitan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2015. Lantas, bagaimana prosedur penyusunan yang benar?

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmadji mengatakan, APBD yang diajukan tiap provinsi harus hasil kesepakatan dengan DPRD. "Tugas kami kan mengevaluasi. Pertama mengevaluasi format APBD yang merupakan hasil persetujuan dengan DPRD," ujar Dodi, kepada Kompas.com, Senin (2/3/2015).

Awalnya, kata Dodi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lebih dulu mengirimkan draf APBD kepada Kementerian Dalam Negeri. Draf tersebut pun dikembalikan dengan alasan tidak sesuai format karena bukan hasil persetujuan dengan DPRD DKI. Hal tersebut berpedoman kepada Undang- Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dodi mengatakan, Mendagri mengevaluasi APBD yang dokumennya sudah lengkap dan sesuai aturan. Selain itu, draf harus merupakan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.

Dodi mengatakan, Kemendagri telah membimbing Pemprov DKI untuk memenuhi persyaratan draf APBD-nya. Sampai draf tersebut siap dan dikembalikan lagi pada Kemendagri.

Saat ini, Kemendagri menganggap draf APBD yang ada di Kemendagri sudah kesepakatan dengan DPRD DKI. Sehingga, sudah dapat diproses untuk evaluasi.

Kemudian mengenai prosedur penyusunan APBD ini, Pemprov DKI atau DPRD DKI yang benar? "Kalau itu kami bukan posisi yang bisa menyatakan itu," ujar Dodi.

Namun, secara garis besar, Dodi mengatakan, proses penyusunan APBD yang dilakukan tiap daerah harus mengikuti pedoman. Tiap tahun, Kemendagri telah mengeluarkan pedoman penyusunan APBD untuk digunakan sebagai acuan tiap provinsi.

Dodi mengatakan, jika pemerintah daerah memilih menggunakan e-budgeting untuk menyusun APBD, diperbolehkan asal telah ada pedomannya. "Kalau suatu saat nanti memang ingin gunakan e-budgeting, harus ada pedomannya," ujar Dodi.

Dodi ikut mengomentari soal adanya anggaran siluman. Menurut dia, pada dasarnya, Kemendagri juga akan melakukan evaluasi terhadap anggaran yang ada pada draf atau raperda. Akan tetapi, evaluasi yang dilakukan bukan proses pengusulannya, melainkan belanja untuk publik atau perangkat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Megapolitan
Deteksi Banjir, Anies Minta Camat dan Lurah Ketahui Volume Air Hujan dengan Alat Ukur

Deteksi Banjir, Anies Minta Camat dan Lurah Ketahui Volume Air Hujan dengan Alat Ukur

Megapolitan
Ridwan Kamil: Realistis Kondisi Normal dari Pandemi Covid-19 Baru 2022

Ridwan Kamil: Realistis Kondisi Normal dari Pandemi Covid-19 Baru 2022

Megapolitan
Dua Ruas Jalan di Jakarta Barat Rawan Terjadi Kecelakaan, Ini Sebabnya

Dua Ruas Jalan di Jakarta Barat Rawan Terjadi Kecelakaan, Ini Sebabnya

Megapolitan
Pemkot Jaksel Panggil Pengembang Melati Residence, Wali Kota: Dua Kali Tak Hadir

Pemkot Jaksel Panggil Pengembang Melati Residence, Wali Kota: Dua Kali Tak Hadir

Megapolitan
Ridwan Kamil Khawatir Lonjakan Kasus Covid-19 di Jabar Setelah Long Weekend

Ridwan Kamil Khawatir Lonjakan Kasus Covid-19 di Jabar Setelah Long Weekend

Megapolitan
Pembangunan Embung Tegal Alur Ditargetkan Selesai Awal 2021

Pembangunan Embung Tegal Alur Ditargetkan Selesai Awal 2021

Megapolitan
Pemkot Klaim Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Barat Turun Berkat Ronda Keliling

Pemkot Klaim Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Barat Turun Berkat Ronda Keliling

Megapolitan
Lurah Sebut PT Khong Guan Janji Beri Jawaban soal Ganti Rugi Warga Senin Pekan Depan

Lurah Sebut PT Khong Guan Janji Beri Jawaban soal Ganti Rugi Warga Senin Pekan Depan

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Usai, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Demo Tolak UU Cipta Kerja Usai, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Megapolitan
8 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tangsel Dilakukan 2 Paslon

8 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tangsel Dilakukan 2 Paslon

Megapolitan
Musim Hujan, Pemkot Tangerang Siapkan 709 Petugas Siaga Banjir

Musim Hujan, Pemkot Tangerang Siapkan 709 Petugas Siaga Banjir

Megapolitan
Polda Metro Jaya Bakal Gelar Operasi Zebra 26 Oktober-8 November 2020

Polda Metro Jaya Bakal Gelar Operasi Zebra 26 Oktober-8 November 2020

Megapolitan
UPDATE 21 Oktober: 12.748 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Jakarta, 2.120 Orang Meninggal

UPDATE 21 Oktober: 12.748 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Jakarta, 2.120 Orang Meninggal

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Buang Kantong Sampah di Kalimalang Menyerahkan Diri ke Polres Metro Bekasi

Pengendara Mobil yang Buang Kantong Sampah di Kalimalang Menyerahkan Diri ke Polres Metro Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X