Kompas.com - 02/03/2015, 13:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta (kiri) Basuki Tjahaja Purnama dan Plt Ketua KPK Johan Budi, Jumat (27/2/2015). Basuki mendatangi Gedung KPK untuk melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di DKI Jakarta Alsadad RudiGubernur DKI Jakarta (kiri) Basuki Tjahaja Purnama dan Plt Ketua KPK Johan Budi, Jumat (27/2/2015). Basuki mendatangi Gedung KPK untuk melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di DKI Jakarta
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com  - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprioritaskan penyelidikan dugaan penggelembungan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Kami meminta KPK untuk segera mengusut tuntas penyelidikan tentang dugaan penggelembungan dana APBD DKI Jakarta, agar polemik dana ini segera tuntas," kata Sekertaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella usai menggelar jumpa pers di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Nasdem mendesak pengusutan tuntas setelah menarik diri dari panitia hak angket di DPRD DKI Jakarta. "Kami mengundurkan diri dari panitia hak angket yang sebelumnya berjumlah sembilan sekarang menjadi delapan," kata Patrice.

Menurutnya, ia tidak mengetahui apakah partai-partai lain akan mengikuti jejak Nasdem untuk mengundurkan diri dari hak angket.

Alasan dari pengunduran diri adalah karena kasus ini sudah ditangani oleh KPK dan menurutnya tidak diperlukan lagi penggunaan hak angket.

"Hak angket 'kan merupakan hak meminta penyelidikan, sedangkan KPK juga melakukan penyelidikan, jadi kami tidak ingin ada dualisme penelusuran," ujarnya.

Panitia hak angket tersebut dibuat karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan kejanggalan di Anggaran Belanja dan Penerimaan Daerah (APBD) ibukota periode 2012-2015 ke KPK.

"Di situ angka saja sudah selisih cukup banyak sampai Rp 12 triliun. Mereka pun waktu membuat angka ini pun salah. Meng-crop-nya pun salah. Kita juga akan minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) lakukan audit juga untuk yang 2015, yang 2014 sedang dilakukan audit, kalau (APBD) 2012-2013 sudah ada auditnya," kata Gubernur Ahok.

Anggaran sebesar Rp12,1 triliun itu disebut-sebut sebagai "dana siluman" yang antara lain untuk membeli UPS di tiap kelurahan di Jakarta Barat. Pengadaan itu memakai anggaran sebanyak Rp 4,2 miliar. Basuki pun tidak setuju dengan hal itu sehingga mengirimkan konsep APBD versi pemda ke Kemendagri

DPRD yang tidak terima APBD yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan, pun menggunakan hak angketnya pada Kamis (26/2). Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta secara resmi mengajukan hak angket kepada Basuki.

DPRD akan membentuk tim investigasi untuk penyelidikan masalah tersebut.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekuriti Penusuk PSK di Apartemen Ciputat Sudah Siapkan Pisau Sebelum Berkencan

Sekuriti Penusuk PSK di Apartemen Ciputat Sudah Siapkan Pisau Sebelum Berkencan

Megapolitan
Tabrak Beton Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman, Mobil Avanza Terguling dan Ringsek

Tabrak Beton Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman, Mobil Avanza Terguling dan Ringsek

Megapolitan
Berkaca Kasus Konten TikTok Pembukaan Persalinan, IDI Jaksel Ingatkan Dokter Bijak Bermedsos

Berkaca Kasus Konten TikTok Pembukaan Persalinan, IDI Jaksel Ingatkan Dokter Bijak Bermedsos

Megapolitan
Minibus Tabrak Jalur Sepeda Permanen, Kadishub DKI Sebut Sopir Mengantuk

Minibus Tabrak Jalur Sepeda Permanen, Kadishub DKI Sebut Sopir Mengantuk

Megapolitan
IPM Kota Bogor Turun di Masa Pandemi, Pemkot Luncurkan Program Orangtua Asuh

IPM Kota Bogor Turun di Masa Pandemi, Pemkot Luncurkan Program Orangtua Asuh

Megapolitan
Pertahankan Keaslian Bangunan, Pengelola Minta Revitalisasi Tak Banyak Ubah Masjid Keramat Luar Batang

Pertahankan Keaslian Bangunan, Pengelola Minta Revitalisasi Tak Banyak Ubah Masjid Keramat Luar Batang

Megapolitan
Tak Mampu Bayar Setelah Berkencan, Sekuriti Tusuk PSK di Apartemen Ciputat

Tak Mampu Bayar Setelah Berkencan, Sekuriti Tusuk PSK di Apartemen Ciputat

Megapolitan
Revitalisasi Masjid Keramat Luar Batang Hampir Rampung, Siap Dibuka untuk Shalat Id

Revitalisasi Masjid Keramat Luar Batang Hampir Rampung, Siap Dibuka untuk Shalat Id

Megapolitan
Rizieq Shihab 'Ngamuk' Lagi ke Jaksa: Anda Pidanakan Maulid Nabi! Anda Ketakutan!

Rizieq Shihab "Ngamuk" Lagi ke Jaksa: Anda Pidanakan Maulid Nabi! Anda Ketakutan!

Megapolitan
Cerita Penyintas Covid-19 di Bogor Donasi Plasma Konvalesen Sambil Menunggu Buka Puasa

Cerita Penyintas Covid-19 di Bogor Donasi Plasma Konvalesen Sambil Menunggu Buka Puasa

Megapolitan
Cerita Saksi Saat Polisi Gerebek Penginapan di Tebet Terkait Kasus Prostitusi Anak

Cerita Saksi Saat Polisi Gerebek Penginapan di Tebet Terkait Kasus Prostitusi Anak

Megapolitan
Dishub DKI: Penumpang Kendaraan Pribadi dan Bus Tak Wajib Tes Covid-19 pada Masa Pengetatan Mudik

Dishub DKI: Penumpang Kendaraan Pribadi dan Bus Tak Wajib Tes Covid-19 pada Masa Pengetatan Mudik

Megapolitan
Polisi Telusuri Rekaman CCTV buat Cari Identitas Perempuan Pemotor yang Masuk Tol

Polisi Telusuri Rekaman CCTV buat Cari Identitas Perempuan Pemotor yang Masuk Tol

Megapolitan
Jakarta Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Jakarta Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Megapolitan
Kasus Pembacokan Pemuda di Kalideres, Polisi Sebut Pelaku Bikin Senjatanya Sendiri

Kasus Pembacokan Pemuda di Kalideres, Polisi Sebut Pelaku Bikin Senjatanya Sendiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X