"Pak Gubernur udah bilang sikat aja, jalan terus. Pokoknya kita akan jalani aja. Karena kan itu untuk stasiun," kata Direktur Utama PT MRT Dono Boestami kepada Kompas.com, Senin (2/3/2015).
Dono mengaku tidak mengetahui secara rinci perihal besaran yang diminta warga. Sebab, kata dia, PT MRT tak mengurus kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Sebab hal tersebut menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
"Kalau soal pembebasan lahan itu wewenang BPKD. Mereka yang ngurus," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Muhammad Nasyir mengatakan, sejauh ini hampir seluruh lahan di Jakarta Selatan yang terkait dengan proyek MRT sudah berhasil dibebaskan. Namun ada beberapa lahan yang pembebasannya terkendala, yakni lahan di Jalan Haji Nawi dan Jalan Cipete Raya.
"Cipete sama Haji Nawi jumlah kapling yang belum dibebaskan masih cukup banyak. Dua lokasi itu yang paling kritis. Kalau di Fatmawati dan Blok A sudah tidak ada masalah," kata Nasyir kepada Kompas.com, di kantornya, Rabu (11/2/2015).
Jalur MRT Jakarta tahap pertama akan membentang sejauh 15 kilometer dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus. Jalur ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2017. Akan ada 13 stasiun yang nantinya akan melayani warga di sepanjang jalur ini. Enam stasiun berada di bawah tanah, sedangkan tujuh lainnya berada di atas jalur layang.
Stasiun Haji Nawi dan Stasiun Cipete adalah dua dari lima stasiun yang akan berdiri di koridor layang yang akan membentang di Jakarta Selatan. Lima koridor lainnya adalah Stasiun Sisingamangaraja, Blok M, Blok A, RS Fatmawati, dan Lebak Bulus.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
