Zulkifli Hasan Instruksikan Kader PAN di DPRD DKI Cabut Hak Angket terhadap Ahok

Kompas.com - 10/03/2015, 06:20 WIB
Calon Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. KOMPAS.com/Achmad FaizalCalon Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menginstruksikan kader-kadernya yang duduk di DPRD DKI untuk segera mencabut hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, Zulkifli mengaku tidak ingin melihat partainya terlibat dalam konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif yang saat ini terjadi di Jakarta.

"PAN tidak boleh ikut angket. Tidak usah ikut-ikutan pertarungan yang tidak perlu, dan menurut saya sangat tidak penting. Masa kita disuguhi pertengkaran terus sepanjang masa?" kata dia kepada Kompas.com, Senin (9/3/2015) malam.

Zulkifli menilai, perseteruan antara Ahok (sapaan Basuki) dan DPRD DKI hanya menyusahkan masyarakat. Sebab, kata dia, perseturuan itu berdampak terhadap tersendatnya pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015, yang menjadi acuan pembangunan.

"Sudahlah hentikan konflik antara eksekutif dan legislatif di DKI. Masyarakat sudah jenuh dengan pertengkaran itu. Masyarakat ingin pembangunan lancar, kesejahteraan mereka meningkat. Itu kan janji kampanye yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak," ujar dia.

Menurut Zulkifli, baik eksekutif dan legislatif di DKI harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang saat ini terjadi. Sambil tentunya, masing-masing pihak saling mengintrospeksi diri.

"Jalan keluarnya kalau memang deadlock, keluarkan pergub sesuai dengan anggaran tahun lalu. Ahok diminta introspeksi agar memperbaiki pola komunikasinya. DPRD juga jangan main-main karena sekarang zamannnya keterbukaan dan transparansi. PAN saya minta mempelopori itu," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI.

Saat ini, ada dua orang kader PAN yang duduk di DPRD DKI. Mereka adalah Bambang Kusmanto dan Johan Musyawa. Keduanya termasuk dalam 106 anggota DPRD DKI yang menandatangani persetujuan pada hak angket terhadap Ahok, yang disahkan pada 26 Februari lalu.

Menurut Zulkifli, keduanya telah setuju untuk mencabut persetujuannya pada hak angket terhadap Ahok. "(Bambang dan Johan) sudah saya undang tadi, dan mereka setuju (mencabut hak angket)" ujarnya.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X