Kisruh APBD, Pelayanan Posyandu Terhambat

JAKARTA, KOMPAS — Kisruh penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 DKI Jakarta berimbas pada program pelayanan kepada masyarakat, seperti posyandu, pengasapan untuk demam berdarah dengue, dan sosialisasi kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan itu, puskesmas kecamatan meminjam dana talangan dari Badan Layanan Umum Daerah dan memanfaatkan dana swadaya masyarakat.

Tini (55), penggerak posyandu di RW 010 Tanah Sareal, Kecamatan Tambora, Senin (9/3), mengatakan, porsi makanan tambahan untuk anak balita di posyandu dikurangi akibat anggaran APBD yang disalurkan melalui kelurahan belum cair. Untuk memenuhi kebutuhan makanan tambahan anak balita, seperti kacang hijau, buah, susu, dan biskuit, diambil dari iuran RW setempat.

"Warga jarang mau periksa atau menimbang berat badan anak balitanya kalau tidak ada makanan tambahan. Sementara itu, kami sedang sulit karena belum ada dana dari APBD," ujar Tini.

Jumlah porsi makanan tambahan untuk anak balita pun dikurangi. Kalau biasanya petugas penggerak posyandu menyiapkan makanan untuk 70-an anak balita, kini makanan tambahan hanya disediakan untuk 30-40 anak balita. Menu makanan dibuat sesuai dengan dana yang ada.

"Kami berharap APBD segera disahkan supaya warga semangat lagi datang ke posyandu. Maklum, peserta posyandu kebanyakan kalangan menengah ke bawah," kata Tini.

Lurah Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Abdul Latif mengatakan, dana posyandu diambilkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan. Hingga saat ini, DPA belum bisa disusun karena APBD 2015 belum cair. Namun, kegiatan seperti posyandu dan sosialisasi kesehatan tetap berjalan dengan dana swadaya masyarakat.

"Kegiatan jalan terus dengan iuran warga, pengurus RW, dan donatur," kata Abdul Latif.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Dewi Satiasari menuturkan, dana posyandu diambil dari program penyuluhan masyarakat dari APBD. Alokasi dana tersebut terutama untuk pemberian makanan bergizi bagi anak balita dan orang lanjut usia. Anggaran penyuluhan dan operasional dialokasikan di kelurahan.

Sementara itu, anggaran untuk kegiatan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan wawasan petugas posyandu sebesar Rp 40 juta per tahun dialokasikan di Suku Dinas Kesehatan. Total jumlah posyandu di Jakarta Barat ada 824.

"Kegiatan seharusnya tidak terhambat karena itu program dari masyarakat untuk masyarakat. Kalau tidak ada dana APBD, bisa dengan dana swadaya," ujar Dewi.

Sosialisasi terhambat

Program sosialisasi dan pengasapan untuk mengatasi demam berdarah dengue (DBD) di kecamatan juga terhambat. Namun, puskesmas menyiasati dengan dana talangan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut Kepala Puskesmas Tambora Ahrahayati Wildany, program pengasapan sangat dibutuhkan untuk mengatasi kasus DBD di Tambora. Sejak Januari 2015, sudah 35 kasus yang dilaporkan ke puskesmas. Satu orang meninggal dunia akibat DBD.

Ada 17 titik yang terdeteksi positif berdasarkan penyelidikan epidemologis di kecamatan itu. "Kami sudah lakukan pengasapan dengan dana talangan dari BLUD," ujar Ahrahayati.

Selama setahun, total dana pengasapan dan sosialisasi Rp 870 juta. Selain program pengasapan dan sosialisasi, pelayanan puskesmas juga tidak terganggu karena dana BLUD. Pengadaan obat juga sudah dialokasikan untuk kebutuhan 15 bulan. Hanya saja, pembayaran gaji pegawai negeri sipil terkendala karena tunjangan kinerja daerah belum cair.

"Gaji pegawai honorer juga dialokasikan dengan dana talangan BLUD. Secara umum, pelayanan puskesmas tetap berjalan lancar," kata Ahrahayati. (DIAN DEWI PURNAMASARI)

DIAN DEWI PURNAMASARI