Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/03/2015, 12:33 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Satu konsultan e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gagat Wahono, sendirian dalam menghadapi Tim Hak Angket DPRD setelah Ketua Tim Hak Angket Muhammad Sangaji meminta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budihartono dan jajarannya untuk meninggalkan ruang rapat, Rabu (11/3/2015).

Dalam rapat tersebut, Gagat mengakui bahwa dialah yang membuat sistem e-budgeting yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun APBD. Untuk hal ini, Gagat hanya membawa nama perseorangan, bukan perusahaan.

Gagat juga mengatakan, ia diminta oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini BPKAD, untuk membantu sistem teknologi informasi e-budgeting. Jumlah konsultan ini hanya empat orang, bukan 20 orang seperti yang selama ini disebutkan.

"Saya baca di media itu 20 orang. Itu siapa ya. Jadi, saya itu hanya berempat. Itu pun di awal saja. Nah, kalau sudah selesai, kami tinggal satu atau dua orang saja untuk mengawal," ujar Gagat kepada Tim Hak Angket di DPRD DKI, Rabu.

Tim Hak Angket kemudian menanyakan nominal yang dibayar Pemprov DKI untuk membeli sistem ini. "Kami enggak jual, Pak. Saya ngomong pengabdian, selama sistem itu bermanfaat," jawab Gagat kepada Tim Hak Angket.

Segala penjelasan dari Gagat menimbulkan pertanyaan dari Tim Hak Angket. Panitia Tim Hak Angket dari Fraksi Demokrat, Ahmad Nawawi, pun melontarkan pertanyaan kepada Gagat. "Ini kan Bapak masuk perseorangan, padahal yang Bapak jalankan itu data rahasia negara. Gimana cara Bapak semudah itu bisa lihat seluruh data?" tanya Nawawi.

"Ya itu saya tidak tahu semua, Pak. Meski ada di server, saya enggak ada kepentingan lihat data itu, kecuali ada izin. Sejak 2015, peran saya sudah kecil," ujar Gagat.

"Itu komitmen kami. Kami merasa profesional. Memang kalau orang IT itu, kalau mau jahat bisa lebih jahat dari orang lain, Pak. Tapi, kita enggak lakukan itu," tambah Gagat.

Pertanyaan Tim Hak Angket tidak berhenti sampai di situ. Mereka melontarkan pertanyaan secara bertubi-tubi. Salah satunya dari Verry Yennevyll yang berasal dari Fraksi Partai Hanura.

"Banyak hal luar biasa di luar dugaan kita. Perseorangan bisa dicari BPKAD sampai ke Surabaya. Enggak pakai perusahaan, ketemu yang namanya Pak Gagat buat ngurusin e-budgeting puluhan triliun," ujar Verry.

"Kami mau minta SK pengangkatan Bapak. Kalau enggak bisa tunjukin berarti ada yang salah. Yang penting cara yang benar, bukan niat yang benar," kata Rois Handayana, anggota Tim Hak Angket dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

"Ini benar enggak Bapak pemda? Atau ada yang bayar Bapak hingga Bapak bisa ada di sini?" kata Rois.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jakarta Lebaran Fair Jadi Hiburan Warga yang Tak Mudik

Jakarta Lebaran Fair Jadi Hiburan Warga yang Tak Mudik

Megapolitan
Pemkot Tangsel Menanti Bus Transjakarta Rute Pondok Cabe-Lebak Bulus Beroperasi

Pemkot Tangsel Menanti Bus Transjakarta Rute Pondok Cabe-Lebak Bulus Beroperasi

Megapolitan
Jelang Hari Terakhir, Jakarta Lebaran Fair Masih Ramai Dikunjungi

Jelang Hari Terakhir, Jakarta Lebaran Fair Masih Ramai Dikunjungi

Megapolitan
Berenang di Kolam Dewasa, Bocah 7 Tahun di Bekasi Tewas Tenggelam

Berenang di Kolam Dewasa, Bocah 7 Tahun di Bekasi Tewas Tenggelam

Megapolitan
Bangunan Toko 'Saudara Frame' yang Terbakar Hanya Punya 1 Akses Keluar Masuk

Bangunan Toko "Saudara Frame" yang Terbakar Hanya Punya 1 Akses Keluar Masuk

Megapolitan
Pemkot Dukung Proyek MRT Menuju Tangsel, tetapi Butuh Detail Perencanaan Pembangunan

Pemkot Dukung Proyek MRT Menuju Tangsel, tetapi Butuh Detail Perencanaan Pembangunan

Megapolitan
Fakta-fakta Penemuan Jasad Wanita yang Sudah Membusuk di Pulau Pari, Hilang Sejak 10 Hari Lalu

Fakta-fakta Penemuan Jasad Wanita yang Sudah Membusuk di Pulau Pari, Hilang Sejak 10 Hari Lalu

Megapolitan
Cerita 'Horor' Bagi Ibu Pekerja Setelah Lebaran, ART Tak Kembali dan Minta 'Resign'

Cerita "Horor" Bagi Ibu Pekerja Setelah Lebaran, ART Tak Kembali dan Minta "Resign"

Megapolitan
Polisi Pastikan Kecelakaan yang Tewaskan Penumpang Motor di Bekasi Bukan karena Balapan Liar

Polisi Pastikan Kecelakaan yang Tewaskan Penumpang Motor di Bekasi Bukan karena Balapan Liar

Megapolitan
MRT Bakal Masuk Tangsel, Wali Kota Harap Ada Pembahasan dengan Pemprov DKI

MRT Bakal Masuk Tangsel, Wali Kota Harap Ada Pembahasan dengan Pemprov DKI

Megapolitan
Polisi Periksa Satpam dan 'Office Boy' dalam Kasus Pencurian di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran

Polisi Periksa Satpam dan "Office Boy" dalam Kasus Pencurian di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran

Megapolitan
Sudah Rencanakan Aksinya, Maling Motor Naik Ojol ke Benhil untuk Cari Target

Sudah Rencanakan Aksinya, Maling Motor Naik Ojol ke Benhil untuk Cari Target

Megapolitan
4 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' yang Disemayamkan di Rumah Duka Jelambar adalah Satu Keluarga

4 Korban Kebakaran "Saudara Frame" yang Disemayamkan di Rumah Duka Jelambar adalah Satu Keluarga

Megapolitan
4 Korban Kebakaran di Mampang Disebut Akan Dimakamkan di TPU Gunung Gadung Bogor

4 Korban Kebakaran di Mampang Disebut Akan Dimakamkan di TPU Gunung Gadung Bogor

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Laboratorium untuk Tentukan Penyebab Kematian Perempuan di Pulau Pari

Polisi Tunggu Hasil Laboratorium untuk Tentukan Penyebab Kematian Perempuan di Pulau Pari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com