Kompas.com - 11/03/2015, 14:53 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, mengakui telah memaki Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada rapat mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI, Kamis (5/3/2015).

Prabowo berdalih, makian itu dilatarbelakangi keinginannya membela Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. [Baca: Anggota DPRD yang Maki Ahok dan Dilaporkan ke Polda Berasal dari Fraksi Gerindra]

Sebagai informasi, pada rapat mediasi yang digelar pada pekan lalu itu, Ahok memang sempat terlihat membentak dan menunjuk Anas. Saat itu, Ahok meminta agar Anas menjelaskan seputar usulan pengadaan perangkat penyedia daya listrik tanpa gangguan (UPS) di Jakarta Barat.

"Melihat anak buahnya dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, timbul rasa keinginan saya untuk membela. Karena melihat dia nunjuk-nunjuk dan maki-maki, jadi emosi saya. Rapat itu kan tempat untuk mengeluarkan pendapat. Jadi, saya berhak untuk berbicara," kata Prabowo di Gedung DPRD, Rabu (11/3/2015).

Meski demikian, Prabowo menyatakan bahwa hujatan yang ia lontarkan hanya yang berbunyi "gubernur goblok". [Baca: Anggota DPRD DKI yang Dilaporkan ke Polisi Akui Maki Ahok "Goblok"]

Ia membantah telah mengucapkan kata-kata kasar yang berbau penghinaan rasial. Prabowo juga menyatakan siap memenuhi panggilan pihak kepolisian. "Kalau memang terbukti saya ngomong rasial, saya bayar," ujar mantan Dirut PD Pasar Jaya itu.

Ia pun menyebut, pasal-pasal pelaporan yang dilakukan oleh LBH Pendidikan terhadap dirinya tak memiliki landasan yang kuat. Sebab, kata dia, tak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ia telah melontarkan pernyataan berbau rasialis.

"Tuduhannya tidak benar. Pasal-pasalnya, tuduhannya, kan lebih mengarah ke ras, tetapi saya tidak pernah berkata rasial. Coba dicek lagi videonya, apa saya nyinggung tentang rasial," ucap Prabowo.

Seperti diberitakan, LBH Pendidikan telah melaporkan Prabowo Soenirman ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pelanggaran Pasal 156 KUHP, dan Pasal 4 huruf b angka 2 juncto Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008, mengenai pernyataan kebencian, permusuhan, atau penghinaan terhadap suku tertentu. [Baca: Maki Ahok, Seorang Anggota DPRD DKI Dilaporkan ke Polda Metro Jaya]

Tuduhan lainnya mengenai dugaan pelanggaran Pasal 207 KUHP mengenai penghinaan dengan kata-kata tidak pantas di hadapan penguasa umum. Prabowo menjadi satu-satunya anggota DPRD yang dilaporkan.

Adapun bukti yang diserahkan adalah video rapat mediasi yang telah melalui proses peningkatan level audio dan resolusi gambar. Dalam video tersebut, Prabowo didapati terlihat jelas tengah meneriakkan kata "gubernur goblok" ke arah mikrofon. [Baca: Ini Video Lengkap Pertemuan Ahok dan DPRD DKI di YouTube]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengemudi Mobil Pajero Tabrak Taksi dan 7 Motor di MT Haryono, 2 Orang Tewas

Pengemudi Mobil Pajero Tabrak Taksi dan 7 Motor di MT Haryono, 2 Orang Tewas

Megapolitan
Tersangka Kasus Korupsi Tetap Jadi Pegawai Pemkot Tangerang, Ini Alasannya...

Tersangka Kasus Korupsi Tetap Jadi Pegawai Pemkot Tangerang, Ini Alasannya...

Megapolitan
Polisi Masih Kesulitan Ungkap Identitas Mayat yang Ditemukan di Seberang Istana Bogor

Polisi Masih Kesulitan Ungkap Identitas Mayat yang Ditemukan di Seberang Istana Bogor

Megapolitan
Akta Kelahiran Diduga Palsu Beredar di Jaksel, Dukcapil: Bukan Produk Kami

Akta Kelahiran Diduga Palsu Beredar di Jaksel, Dukcapil: Bukan Produk Kami

Megapolitan
Pasutri Edarkan Uang Palsu di Jakarta Barat, Cari Untung Bertransaksi di Pasar Tradisional

Pasutri Edarkan Uang Palsu di Jakarta Barat, Cari Untung Bertransaksi di Pasar Tradisional

Megapolitan
Begal HP Beraksi di Kawasan Tambora, Modusnya Menanyakan Alamat ke Korban

Begal HP Beraksi di Kawasan Tambora, Modusnya Menanyakan Alamat ke Korban

Megapolitan
Produksi Uang Palsu Rp 30 Juta Sepekan, Pasutri Transaksi ke Pasar Harapkan Uang Kembalian

Produksi Uang Palsu Rp 30 Juta Sepekan, Pasutri Transaksi ke Pasar Harapkan Uang Kembalian

Megapolitan
Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka, Pengunjung: Rekomendasi Tempat Bermain Murah Meriah

Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka, Pengunjung: Rekomendasi Tempat Bermain Murah Meriah

Megapolitan
Porprov Banten 2022 Digelar November, Bakal Ada 37 Cabang Olahraga

Porprov Banten 2022 Digelar November, Bakal Ada 37 Cabang Olahraga

Megapolitan
Pasutri Cetak Uang Palsu hingga Rp 300 Juta, Dalang Pemalsuan Masih Diburu

Pasutri Cetak Uang Palsu hingga Rp 300 Juta, Dalang Pemalsuan Masih Diburu

Megapolitan
Pawai Pebalap Formula E Batal, Diganti Sesi Foto dan 'Meet and Greet' Terbatas di Monas

Pawai Pebalap Formula E Batal, Diganti Sesi Foto dan "Meet and Greet" Terbatas di Monas

Megapolitan
Program Migor Rakyat Disebut Beratkan Pembeli, YLKI: Harus Ada Kerja Sama dengan Pemda

Program Migor Rakyat Disebut Beratkan Pembeli, YLKI: Harus Ada Kerja Sama dengan Pemda

Megapolitan
Rumah yang Terbakar di Kebayoran Lama Ternyata Asrama Polri, Kapolres Jaksel: Anggota Kami jadi Korban

Rumah yang Terbakar di Kebayoran Lama Ternyata Asrama Polri, Kapolres Jaksel: Anggota Kami jadi Korban

Megapolitan
Korban Dugaan Penipuan oleh Pengembang Perumahan Datangi Polres Bogor dan Gelar Unjuk Rasa

Korban Dugaan Penipuan oleh Pengembang Perumahan Datangi Polres Bogor dan Gelar Unjuk Rasa

Megapolitan
Pangdam Jaya: Radikalisme Ancaman Serius bagi NKRI, Harus Diperangi

Pangdam Jaya: Radikalisme Ancaman Serius bagi NKRI, Harus Diperangi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.