Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Dituding Tak Libatkan DPRD Saat Revisi RAPBD 2015

Kompas.com - 12/03/2015, 17:05 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang panitia hak angket dari Fraksi PKS, Rois Handayana Sogie, merasa penjelasan dari jajaran tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam rapat angket terlalu berbelit-belit. Hal ini terutama terkait tahap revisi RAPBD 2015.

Pada 6 Februari, Kementerian Dalam Negeri mengembalikan draf RAPBD kepada Pemerintah Provinsi DKI. Draf tersebut dikembalikan lagi pada 23 Februari. Rois mempertanyakan kenapa pada tahap revisi, DPRD tidak dilibatkan. Padahal, catatan dari Kemendagri jelas, yaitu agar RAPBD kembali dibahas bersama DPRD.

"Kenapa sih? Apa karena tidak paham aturan atau ada arahan dari gubernur (agar DPRD tidak dilibatkan)?" ujar Rois di Gedung DPRD DKI, Kamis (12/3/2015).

Menjawab hal ini, Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, menjelaskan bahwa pengembalian pertama draf RAPBD dari Kemendagri bukanlah perintah evaluasi. Akan tetapi, ada permasalahan teknis yang perlu diperbaiki. Permasalahan tersebut pun sudah diatasi oleh Pemprov DKI. Sementara, pengembalian hasil evaluasi dari Kemendagri sendiri baru diterima Pemprov DKI kemarin sore. Hal itu lah yang akan dibahas bersama dengan DPRD selama 7 hari ke depan.

Saefullah pun sudah mengirim surat kepada pimpinan DPRD agar diatur jadwal pertemuannya. "Pengembalian pertama bukan evaluasi dari Kemendagri. Tapi ada permasalahan teknis yang perlu diperbaiki. Yang resmi untuk evaluasi itu baru diterima kemarin sore," ujar Saefullah.

Menjawab pertanyaan panitia angket, Saefullah mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama memang memberi arahan terhadap jajarannya. Terkait anggaran, kata Saefullah, Basuki hanya memberi arahan agar anggaran berjalan secara transparan.

"Idealnya gubernur selaku kepala daerah memberikan arahan kepada perangkat daerah. Terkait anggaran, yang beliau tekankan adalah transaparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan," ujar Saefullah.

"Kita menyongsong ke sana. Kalian harus terbuka karena 2015, kita akan mulai era yang transparan dan akuntabel terkait anggaran," tambah Saefullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com