Kompas.com - 12/03/2015, 17:25 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri mencoret anggaran tunjangan transportasi untuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono menjelaskan, tunjangan tersebut sebelumnya diberikan sebagai kompensasi ditariknya kendaraan dinas.

"Yang jelas, ada 128 halaman (yang dikoreksi Kemendagri). Salah satunya ialah tunjangan transportasi untuk PNS tidak perlu ada," kata Heru, Kamis (12/3/2015). 

Anggaran yang dicoret itu dialokasikan ke dalam belanja modal. Dengan kebijakan ini, nantinya tidak semua pejabat akan mendapatkan mobil dinas. Hanya pejabat eselon II dan I yang mendapat fasilitas mobil dinas.

"Pokoknya kami ikuti aturan Kemendagri. Mobil operasional tidak semua (PNS) dapat, hanya pejabat eselon II yang dapat, kendaraan dinas namanya," ujar mantan Wali Kota Jakarta Utara itu. [Baca: Kemendagri Koreksi Triliunan Rupiah RAPBD DKI, Salah Satunya Belanja Pegawai]

Selain tunjangan transportasi, Kemendagri juga mengoreksi mata anggaran lain, seperti penambahan belanja modal, nilai tunjangan kinerja daerah (TKD), serta anggaran penanggulangan banjir.

Untuk program terakhir ini, Kemendagri mengimbau Pemprov DKI untuk meningkatkan anggaran penanggulangan banjir.

"Anggaran operasional wali kota dan belanja operasional dinas juga dicoret karena dianggap untuk (kepentingan) pribadi. Anggaran itu dialihkan menjadi belanja peningkatan pelayanan kantor," kata Heru. 

Sejak Agustus 2014 lalu, kendaraan dinas untuk PNS DKI diganti menjadi tunjangan operasional. Sebagai gantinya, kendaraan dinas PNS ditarik. Aturan tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) yang ditandatangani oleh Joko Widodo. 

PNS diberikan pilihan untuk menerima tunjangan kendaraan atau menggunakan kendaraan operasional. Adapun besaran tunjangan kendaraan operasional bagi PNS DKI bervariasi, misalnya untuk pejabat eselon IV setingkat kasie, kasubbag, dan lurah akan menerima sebesar Rp 4,5 juta.

Pejabat eselon III setingkat kabag, camat, dan kasudin memperoleh Rp 7,5 juta, sedangkan pejabat eselon II setingkat kadis, kabiro, dan wali kota mendapatkan sekitar Rp 12 juta per bulan.

Sementara itu, PNS yang tidak punya jabatan alias staf biasa akan menerima tunjangan transportasi yang disesuaikan dengan pangkat dan golongannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semarak Malam Puncak Jakarnaval 2022, Lyodra Ajak Penonton Nyanyi di Atas Panggung

Semarak Malam Puncak Jakarnaval 2022, Lyodra Ajak Penonton Nyanyi di Atas Panggung

Megapolitan
PKL Tebet Eco Park Ditempatkan di Dekat Rusun Harum agar Tak Jualan di Trotoar

PKL Tebet Eco Park Ditempatkan di Dekat Rusun Harum agar Tak Jualan di Trotoar

Megapolitan
Update 14 Agustus: Tambah 242 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 98.265

Update 14 Agustus: Tambah 242 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 98.265

Megapolitan
Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp 5,4 Miliar untuk Gelar Jakarnaval 2022

Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp 5,4 Miliar untuk Gelar Jakarnaval 2022

Megapolitan
Update 14 Agustus: Tambah 2.109 Kasus Covid-19 di Jakarta, 19.195 Pasien Dirawat

Update 14 Agustus: Tambah 2.109 Kasus Covid-19 di Jakarta, 19.195 Pasien Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Wajibkan Pegawai Pemprov Nonton Jakarnaval 2022

Wagub DKI Bantah Wajibkan Pegawai Pemprov Nonton Jakarnaval 2022

Megapolitan
Kebakaran Mobil Karnaval Saat Jakarnaval 2022 Diduga akibat Percikan dari Kembang Api

Kebakaran Mobil Karnaval Saat Jakarnaval 2022 Diduga akibat Percikan dari Kembang Api

Megapolitan
Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Terbakar, Wagub DKI: Kebakaran Sedikit Saja, Tak Masalah

Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Terbakar, Wagub DKI: Kebakaran Sedikit Saja, Tak Masalah

Megapolitan
Bendung Katulampa Siaga 2, Waspada Banjir di Bantaran Kali Ciliwung Jakarta

Bendung Katulampa Siaga 2, Waspada Banjir di Bantaran Kali Ciliwung Jakarta

Megapolitan
Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pemkot Jaksel Siapkan Lahan Parkir Kendaraan

Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pemkot Jaksel Siapkan Lahan Parkir Kendaraan

Megapolitan
Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Tiba-tiba Terbakar, Sebelumnya Ada Nyala Petasan

Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Tiba-tiba Terbakar, Sebelumnya Ada Nyala Petasan

Megapolitan
Pegawai Pemprov DKI Mengaku Diwajibkan Nonton Jakarnaval 2022: Ada Surat Tugasnya

Pegawai Pemprov DKI Mengaku Diwajibkan Nonton Jakarnaval 2022: Ada Surat Tugasnya

Megapolitan
Cara Daftar Masuk Tebet Eco Park melalui Aplikasi JAKI

Cara Daftar Masuk Tebet Eco Park melalui Aplikasi JAKI

Megapolitan
Ruko di Depok Kebakaran Diduga akibat Korsleting, Tumpukan Uang Ikut Terbakar

Ruko di Depok Kebakaran Diduga akibat Korsleting, Tumpukan Uang Ikut Terbakar

Megapolitan
Jakarnaval 2022, Motor dan Mobil Dishub DKI Jajal Sirkuit Formula E

Jakarnaval 2022, Motor dan Mobil Dishub DKI Jajal Sirkuit Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.