Kompas.com - 12/03/2015, 17:25 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri mencoret anggaran tunjangan transportasi untuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono menjelaskan, tunjangan tersebut sebelumnya diberikan sebagai kompensasi ditariknya kendaraan dinas.

"Yang jelas, ada 128 halaman (yang dikoreksi Kemendagri). Salah satunya ialah tunjangan transportasi untuk PNS tidak perlu ada," kata Heru, Kamis (12/3/2015). 

Anggaran yang dicoret itu dialokasikan ke dalam belanja modal. Dengan kebijakan ini, nantinya tidak semua pejabat akan mendapatkan mobil dinas. Hanya pejabat eselon II dan I yang mendapat fasilitas mobil dinas.

"Pokoknya kami ikuti aturan Kemendagri. Mobil operasional tidak semua (PNS) dapat, hanya pejabat eselon II yang dapat, kendaraan dinas namanya," ujar mantan Wali Kota Jakarta Utara itu. [Baca: Kemendagri Koreksi Triliunan Rupiah RAPBD DKI, Salah Satunya Belanja Pegawai]

Selain tunjangan transportasi, Kemendagri juga mengoreksi mata anggaran lain, seperti penambahan belanja modal, nilai tunjangan kinerja daerah (TKD), serta anggaran penanggulangan banjir.

Untuk program terakhir ini, Kemendagri mengimbau Pemprov DKI untuk meningkatkan anggaran penanggulangan banjir.

"Anggaran operasional wali kota dan belanja operasional dinas juga dicoret karena dianggap untuk (kepentingan) pribadi. Anggaran itu dialihkan menjadi belanja peningkatan pelayanan kantor," kata Heru. 

Sejak Agustus 2014 lalu, kendaraan dinas untuk PNS DKI diganti menjadi tunjangan operasional. Sebagai gantinya, kendaraan dinas PNS ditarik. Aturan tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) yang ditandatangani oleh Joko Widodo. 

PNS diberikan pilihan untuk menerima tunjangan kendaraan atau menggunakan kendaraan operasional. Adapun besaran tunjangan kendaraan operasional bagi PNS DKI bervariasi, misalnya untuk pejabat eselon IV setingkat kasie, kasubbag, dan lurah akan menerima sebesar Rp 4,5 juta.

Pejabat eselon III setingkat kabag, camat, dan kasudin memperoleh Rp 7,5 juta, sedangkan pejabat eselon II setingkat kadis, kabiro, dan wali kota mendapatkan sekitar Rp 12 juta per bulan.

Sementara itu, PNS yang tidak punya jabatan alias staf biasa akan menerima tunjangan transportasi yang disesuaikan dengan pangkat dan golongannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diresmikan Ridwan Kamil Pekan Lalu, Panggung Apung Situ Rawa Kalong Belum Dapat Diakses

Diresmikan Ridwan Kamil Pekan Lalu, Panggung Apung Situ Rawa Kalong Belum Dapat Diakses

Megapolitan
Petugas PPSU Aniaya Pacar, Korban Enggan Bikin Laporan Polisi: Itu Calon Suami Saya

Petugas PPSU Aniaya Pacar, Korban Enggan Bikin Laporan Polisi: Itu Calon Suami Saya

Megapolitan
10 Sekolah Negeri di Jakarta Diduga Intoleran, Paksa Pakai Jilbab hingga Larang Pilih Ketua OSIS Nonmuslim

10 Sekolah Negeri di Jakarta Diduga Intoleran, Paksa Pakai Jilbab hingga Larang Pilih Ketua OSIS Nonmuslim

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Gelar Upacara HUT Ke-77 RI di Plaza Selatan Monas

Pemprov DKI Akan Gelar Upacara HUT Ke-77 RI di Plaza Selatan Monas

Megapolitan
HUT Ke-77 RI, Pemkot Jakpus Gelar Lomba 'Urban Farming' hingga Kebersihan Lingkungan

HUT Ke-77 RI, Pemkot Jakpus Gelar Lomba "Urban Farming" hingga Kebersihan Lingkungan

Megapolitan
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Jayanti Tangerang, Diduga Tenggelam

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Jayanti Tangerang, Diduga Tenggelam

Megapolitan
Pembangunan Rampung, Jembatan Antilope yang Baru Diuji Coba Rabu Sore Ini

Pembangunan Rampung, Jembatan Antilope yang Baru Diuji Coba Rabu Sore Ini

Megapolitan
Terjebak Kerumunan Pedemo di DPR, Pengendara Motor Terobos dan Lindas Tanaman di Flyover Ladokgi

Terjebak Kerumunan Pedemo di DPR, Pengendara Motor Terobos dan Lindas Tanaman di Flyover Ladokgi

Megapolitan
Serikat Ojol Ikut Demo di Gedung DPR: Lelah jadi 'Sapi Perah' Aplikator

Serikat Ojol Ikut Demo di Gedung DPR: Lelah jadi 'Sapi Perah' Aplikator

Megapolitan
Anies: Jika Lihat Tindak Kekerasan, Usahakan Langsung Cegah atau Lapor Pihak Berwenang

Anies: Jika Lihat Tindak Kekerasan, Usahakan Langsung Cegah atau Lapor Pihak Berwenang

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja, Massa Buruh Panjat Gerbang Utama DPR/MPR RI

Demo Tolak UU Cipta Kerja, Massa Buruh Panjat Gerbang Utama DPR/MPR RI

Megapolitan
Sidang Kasus Pengeroyokan Ade Armando Kembali Digelar, 6 Terdakwa Akan Berikan Keterangan

Sidang Kasus Pengeroyokan Ade Armando Kembali Digelar, 6 Terdakwa Akan Berikan Keterangan

Megapolitan
Petugas PPSU yang Aniaya Pacarnya di Bangka Ditahan Polisi

Petugas PPSU yang Aniaya Pacarnya di Bangka Ditahan Polisi

Megapolitan
Pabrik Cat di Jatake Tangerang Terbakar, BPBD: Tidak Ada Korban Jiwa

Pabrik Cat di Jatake Tangerang Terbakar, BPBD: Tidak Ada Korban Jiwa

Megapolitan
Ditendang hingga Ditabrak Petugas PPSU di Kemang, Korban Mengaku Tidak Apa-apa: Itu Calon Suami Saya

Ditendang hingga Ditabrak Petugas PPSU di Kemang, Korban Mengaku Tidak Apa-apa: Itu Calon Suami Saya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.