Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/03/2015, 17:43 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim hak angket terkait kasus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2015 juga akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dalam penyelidikannya. Akan tetapi, Ketua Tim Hak Angket Muhammad "Ongen" Sangaji belum mengumumkan waktu pemeriksaan terhadap Basuki.

"Ya, manggil Gubernur juga. Mudah-mudahan Gubernur juga mau hadir," ujar Ongen di DPRD DKI, Kamis (12/3/2015).

Ongen mengatakan, tim hak angket sedang melakukan pemeriksaan secara bertahap. Pertama, tim hak angket telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan badan anggaran. Setelah pemeriksaan terhadap pimpinan banggar, Ongen memiliki kesimpulan sementara bahwa dokumen APBD yang dikirim Basuki cacat prosedur.

Kemarin, ketika tim hak angket melakukan pemeriksaan terhadap satu konsultan e-budgeting, Gagat Wahono, mereka menemukan hal yang mengagetkan. Ongen kaget bahwa sistem e-budgeting digunakan secara gratis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan, sistem tersebut diurus perorangan, bukan perusahaan.

Penyelidikan pun masih berlangsung. Sekitar pukul 10.00 WIB hari ini, tim hak angket juga telah memeriksa tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Kepala Bappeda Tuti Kusumadewi, dan Kepala BPKAD Heru Budi Hartono pun hadir dalam rapat.

Pada pemeriksaan TAPD ini, Ongen pun mengambil kesimpulan bahwa Pemprov DKI telah mengirimkan RAPBD bukan hasil pembahasan kepada Kemendagri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com