Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Tidak Evaluasi Anggaran Rp 12,1 Triliun

Kompas.com - 13/03/2015, 08:46 WIB
Jessi Carina

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Keungan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek menegaskan, Kemendagri tidak mengevaluasi dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam mengevaluasi ranperda APBD, Kemendagri fokus mengevaluasi fungsi administrasinya.

Donny (sapaan Reydonnyzar) pun mengatakan, dugaan anggaran siluman diselidiki oleh suatu badan audit investigasi. Bukan Kemendagri.

"Apakah anggaran sudah betul? Segi efektifitasnya, efisiensi, batas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan kepantasan. Jadi kalau soal itu (anggaran siluman), ada audit investigasi yang bicara. Kita enggak bisa men-judge juga," ujar Donny ketika dihubungi, Jumat (13/3/2015).

Donny mengatakan, Kemendagri mengevaluasi sisi perencanaan penganggaran RAPBD DKI. Penganggaran tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Beberapa item dalam RAPBD DKI ada yang dilarang dan juga dialihkan. Satu hal yang mendapat evaluasi besar dari Kemendagri adalah anggaran untuk belanja pegawai.

Donny mengatakan, anggaran belanja pegawai dalam RAPBD DKI mencapai Rp 19,08 triliun sendiri. Akan tetapi, anggaran untuk penanggulangan banjir hanya Rp 5,3 triliun. Donny juga menggarisbawahi ada penurunan anggaran di sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Anggaran untuk pendidikan hanya 21,2 persen saja. Padahal, tahun lalu anggaran untuk pendidikan mencapai 25 persen.

"Makanya kita tanyakan wajar atau enggak ini? Berarti tidak wajar dan tidak rasional," ujar Donny.

"Makanya kita minta itu ditinjau kembali untuk dialihkan dan diperbesar kepada yang sifatnya pelayanan publik. Masa ngurusin pegawai terus? Untuk pelayanan publiknya mana?" tambah Donny.

Hal lain yang juga dievaluasi Kemendagri, selain belanja pegawai, adalah tunjangan transportasi pejabat. Donny menyebutkan, tunjangan transportasi pejabat mencapai Rp 400 miliar. Kemendagri menilai hal ini sebuah pemborosan.

Donny mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sedang melaksanakan perintah Presiden RI Joko Widodo untuk menggunakan sebagian besar anggaran untuk kepentingan rakyat.

"Sudah gaji besar gimana ceritanya tunjangan transportasi besar. Makanya mendagri sangat komit untuk gunakan anggaran supaya berpihak pada rakyat. Makanya kita alihkan yang sifatnya pemborosan," ujar Donny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com