Kompas.com - 13/03/2015, 08:46 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Keungan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek menegaskan, Kemendagri tidak mengevaluasi dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam mengevaluasi ranperda APBD, Kemendagri fokus mengevaluasi fungsi administrasinya.

Donny (sapaan Reydonnyzar) pun mengatakan, dugaan anggaran siluman diselidiki oleh suatu badan audit investigasi. Bukan Kemendagri.

"Apakah anggaran sudah betul? Segi efektifitasnya, efisiensi, batas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan kepantasan. Jadi kalau soal itu (anggaran siluman), ada audit investigasi yang bicara. Kita enggak bisa men-judge juga," ujar Donny ketika dihubungi, Jumat (13/3/2015).

Donny mengatakan, Kemendagri mengevaluasi sisi perencanaan penganggaran RAPBD DKI. Penganggaran tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Beberapa item dalam RAPBD DKI ada yang dilarang dan juga dialihkan. Satu hal yang mendapat evaluasi besar dari Kemendagri adalah anggaran untuk belanja pegawai.

Donny mengatakan, anggaran belanja pegawai dalam RAPBD DKI mencapai Rp 19,08 triliun sendiri. Akan tetapi, anggaran untuk penanggulangan banjir hanya Rp 5,3 triliun. Donny juga menggarisbawahi ada penurunan anggaran di sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Anggaran untuk pendidikan hanya 21,2 persen saja. Padahal, tahun lalu anggaran untuk pendidikan mencapai 25 persen.

"Makanya kita tanyakan wajar atau enggak ini? Berarti tidak wajar dan tidak rasional," ujar Donny.

"Makanya kita minta itu ditinjau kembali untuk dialihkan dan diperbesar kepada yang sifatnya pelayanan publik. Masa ngurusin pegawai terus? Untuk pelayanan publiknya mana?" tambah Donny.

Hal lain yang juga dievaluasi Kemendagri, selain belanja pegawai, adalah tunjangan transportasi pejabat. Donny menyebutkan, tunjangan transportasi pejabat mencapai Rp 400 miliar. Kemendagri menilai hal ini sebuah pemborosan.

Donny mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sedang melaksanakan perintah Presiden RI Joko Widodo untuk menggunakan sebagian besar anggaran untuk kepentingan rakyat.

"Sudah gaji besar gimana ceritanya tunjangan transportasi besar. Makanya mendagri sangat komit untuk gunakan anggaran supaya berpihak pada rakyat. Makanya kita alihkan yang sifatnya pemborosan," ujar Donny.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pria Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol, Dua Korban di Antaranya Masih di Bawah Umur

Seorang Pria Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol, Dua Korban di Antaranya Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Pemkot Bekasi Sediakan Layanan Dukcapil di Lokasi CFD

Pemkot Bekasi Sediakan Layanan Dukcapil di Lokasi CFD

Megapolitan
Dua Rumah di Kemayoran Kebakaran Diduga akibat Korsleting Listrik, Api Berasal dari Lantai 3

Dua Rumah di Kemayoran Kebakaran Diduga akibat Korsleting Listrik, Api Berasal dari Lantai 3

Megapolitan
Permukiman Padat Penduduk di Kemayoran Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Permukiman Padat Penduduk di Kemayoran Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Urus Data Kependudukan, Warga di 22 Jalan yang Namanya Diubah Tak Perlu Bawa Surat RT/RW

Urus Data Kependudukan, Warga di 22 Jalan yang Namanya Diubah Tak Perlu Bawa Surat RT/RW

Megapolitan
Cerita Petugas PPSU Temukan Dompet Korban Pencopetan, Kartu Identitas Berserakan di Taman...

Cerita Petugas PPSU Temukan Dompet Korban Pencopetan, Kartu Identitas Berserakan di Taman...

Megapolitan
Pria Ini Mengaku Dibayar Seseorang Rp 150.000 untuk Bakar Rumah di Jatinegara

Pria Ini Mengaku Dibayar Seseorang Rp 150.000 untuk Bakar Rumah di Jatinegara

Megapolitan
Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung, Korban Tewas di RS

Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung, Korban Tewas di RS

Megapolitan
Cerita Penonton Konser Jakarta Hajatan Kelelahan hingga Pingsan Setelah Naik Tangga ke Tribun Teratas JIS

Cerita Penonton Konser Jakarta Hajatan Kelelahan hingga Pingsan Setelah Naik Tangga ke Tribun Teratas JIS

Megapolitan
Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Megapolitan
UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

Megapolitan
Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Megapolitan
Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Megapolitan
Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Megapolitan
Mengenal Sesar Aktif Baribis yang Berpotensi Picu Gempa di Jakarta

Mengenal Sesar Aktif Baribis yang Berpotensi Picu Gempa di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.