Kompas.com - 13/03/2015, 09:28 WIB
Rapat hak angket antara jajaran DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI, di Gedung DPRD DKI, Kamis (12/3/2015). Alsadad RudiRapat hak angket antara jajaran DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI, di Gedung DPRD DKI, Kamis (12/3/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemanggilan istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Veronica Tan, oleh Tim Hak Angket DPRD DKI dinilai merupakan senjata politik untuk menjatuhkan Ahok. Pihak DPRD dinilai sedang mencari celah di balik pemanggilan tersebut.

"Pasti ada target tertentu. Salah satunya menjatuhkan Ahok. Untuk menjatuhkan Ahok, DPRD mencari titik lemahnya. Salah satunya melalui keluarga, masuk lewat istri (Veronica)," kata Direktur Political Communication Institute Heri Budianto kepada Kompas.com, Jumat (13/3/2015).

Heri menilai, pemanggilan Veronica terkait hak angket merupakan salah satu hak dari pihak DPRD. Pasalnya, saat ini, masing-masing, baik Ahok maupun DPRD DKI, sama-sama merasa benar.

Secara tidak langsung, tekanan sebenarnya berada di DPRD DKI. Pasalnya, kedua pihak yang bersiteru, Ahok dan DPRD, memiliki dua versi masing-masing terkait RAPBD 2015. Ahok berada dia atas angin karena telah membuka ke publik terkait anggaran siluman yang diduga diselipkan oleh pihak legislatif.

Sementara, kata Heri, hak angket terkait dengan penyelidikan, dalam hal ini terkait APBD DKI. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran versi DPRD, yang perlu dilakukan adalah menelusuri dengan mengonfirmasi pihak-pihak yang berkaitan, dan pihak mana saja yang berpotensi untuk dipanggil.

"Jika untuk penyelidikan, DPRD berhak untuk memanggil pihak terkait lainnya, seperti SKPD, termasuk juga istrinya Ahok. Itu ada kaitannya," tuturnya.

Artinya, pihak DPRD menggunakan kuasanya melalui hak angket sebagai pembuktian bahwa langkah yang dilakukannya benar. Namun, tidak menutup kemungkinan juga, hak angket tersebut akan memberikan hasil sebaliknya. "Bisa jadi tidak terbukti," pungkasnya.

Sebelumnya, Ahok meradang begitu mengetahui panitia hak angket memanggil istrinya terkait kekisruhan APBD DKI. Mantan Bupati Belitung Timur itu merasa hal tersebut tidak beralasan dan melenceng dari permasalahan yang ada.

Meski demikian, Ahok tetap menghormati keputusan tersebut dan menunggu pemanggilan resmi terhadap istrinya. Namun, ia tetap akan melakukan pengawasan terkait pemanggilan tersebut.

"Seharusnya, DPRD bikin angket khusus untuk memanggil istri Gubernur," timpal Ahok terkait rencana pemanggilan tersebut.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Megapolitan
Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Megapolitan
Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Megapolitan
Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran 'Kurang Kerjaan'

Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran "Kurang Kerjaan"

Megapolitan
Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Megapolitan
Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Megapolitan
18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

Megapolitan
Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Megapolitan
UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

Megapolitan
Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Megapolitan
Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Megapolitan
Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Megapolitan
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Megapolitan
Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Megapolitan
Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.