Kompas.com - 13/03/2015, 10:37 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil evaluasi RAPBD DKI 2015 sudah dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemendagri meminta Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk menyempurnakan RAPBD yang telah dievaluasi.

Seiring berjalannya evaluasi kemarin, tim hak angket DPRD DKI pun juga sedang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kebijakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kesimpulan sementara, Pemprov DKI benar telah mengirimkan RAPBD bukan hasil pembahasan kepada Kemendagri.

Dengan semua proses ini, apakah temuan tim hak angket akan pengaruhi hasil evaluasi yang telah dikeluarkan Kemendagri?

"Kalau angket bukan domain kita. Itu domain DPRD. Kita juga punya domain. Domain kita evaluasi dan kemudian sudah kita laksanakan," ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Reydonnyzar Moenek ketika dihubungi, Jumat (13/3/2015).

Akan tetapi, kata Donny (sapaan Reydonnyzar), Kemendagri tetap memperhitungkan pendapat dari DPRD. Dalam hasil evaluasi yang dikembalikan Kemendagri kepada Pemprov DKI, juga ditulis catatan khusus. Isinya menegaskan bahwa masih ada keberatan dari DPRD DKI terhadap isi RAPBD.

Kemendagri menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov DKI dan DPRD untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antara kedua pihak. Pemprov DKI dan DPRD DKI diminta memaksimalkan waktu 7 hari yang diberikan oleh Kemendagri untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman.

"Keberatan dari DPRD sudah kita tambahkan sebagai catatan. Makanya kami sampaikan lagi untuk dapat perhatian dan penyelesaian antara gubernur dan DPRD. Kita kan harus mengakui peran DPRD dong. Tapi gubernur juga ada kewajiban untuk melakukan efektifitas," ujar Donny.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, polemik soal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2015 telah selesai. Tjahjo sudah menandatangani surat keputusan Mendagri tentang evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Ia memastikan tak akan ada lagi perdebatan karena Pemprov DKI dan DPRD DKI hanya memiliki waktu paling lama satu pekan untuk memberikan respons.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Ibu Hamil Jadi Korban Begal di Depok, Berawal Jemput Suami Usai Cekcok

Kronologi Ibu Hamil Jadi Korban Begal di Depok, Berawal Jemput Suami Usai Cekcok

Megapolitan
UPDATE 27 Juni: Tambah 73 Kasus Covid-19 di Depok, 777 Pasien Dirawat

UPDATE 27 Juni: Tambah 73 Kasus Covid-19 di Depok, 777 Pasien Dirawat

Megapolitan
12 Sapi di Tempat Penjualan Hewan Kurban di Pasar Rebo Terindikasi PMK

12 Sapi di Tempat Penjualan Hewan Kurban di Pasar Rebo Terindikasi PMK

Megapolitan
Saat Pemuda Bakar Rumah di Jatinegara karena Dendam Ditegur Warga Sekitar...

Saat Pemuda Bakar Rumah di Jatinegara karena Dendam Ditegur Warga Sekitar...

Megapolitan
Promosi Miras Holywings Berbau Penistaan Agama yang Berujung Pencabutan Izin Usaha di Jakarta...

Promosi Miras Holywings Berbau Penistaan Agama yang Berujung Pencabutan Izin Usaha di Jakarta...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Disertai Petir-Angin Kencang Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Disertai Petir-Angin Kencang Siang hingga Sore

Megapolitan
Buntut Panjang Kasus Promosi Miras Berbau SARA di Holywings hingga Izin Dicabut

Buntut Panjang Kasus Promosi Miras Berbau SARA di Holywings hingga Izin Dicabut

Megapolitan
Butuh 400 Kantong Darah Per Hari, PMI Jaksel Pastikan Stok Masih Aman

Butuh 400 Kantong Darah Per Hari, PMI Jaksel Pastikan Stok Masih Aman

Megapolitan
375 PMI Kembali Diberangkatkan ke Korea Selatan, Bekerja di Sektor Manufaktur dan Perikanan

375 PMI Kembali Diberangkatkan ke Korea Selatan, Bekerja di Sektor Manufaktur dan Perikanan

Megapolitan
Anies Ungkap Alasan Ubah 22 Nama Jalan di Jakarta dengan Nama Tokoh Betawi

Anies Ungkap Alasan Ubah 22 Nama Jalan di Jakarta dengan Nama Tokoh Betawi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Pantau Aktivitas Holywings di Wilayahnya Pasca Kontroversi Promosi Miras dengan Nama Muhammad-Maria

Pemkot Bekasi Pantau Aktivitas Holywings di Wilayahnya Pasca Kontroversi Promosi Miras dengan Nama Muhammad-Maria

Megapolitan
Ponsel dan Jutaan Uang Milik Pedagang Kelontong di Ciputat Raib Saat Korban Tertidur di Warungnya

Ponsel dan Jutaan Uang Milik Pedagang Kelontong di Ciputat Raib Saat Korban Tertidur di Warungnya

Megapolitan
Holywings Kalideres Digerebek Ormas, Ratusan Polisi Dikerahkan Menjaga Keamanan

Holywings Kalideres Digerebek Ormas, Ratusan Polisi Dikerahkan Menjaga Keamanan

Megapolitan
Angka Harapan Hidup Warga Jakarta Disebut Berkurang hingga 4 Tahun, Ini Sanggahan Pemprov DKI...

Angka Harapan Hidup Warga Jakarta Disebut Berkurang hingga 4 Tahun, Ini Sanggahan Pemprov DKI...

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Dinkes DKI Sebut Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.