Kompas.com - 16/03/2015, 17:42 WIB
Kepala BPKD Heru Budi Hartono memperlihatkan surat undangan yang dilayangkan panitia hak angket kepada dirinya. Hal itu terjadi setelah pengusiran yang dialaminya oleh panitia hak angket, di Gedung DPRD DKI, Rabu (11/3/2015) Alsadad RudiKepala BPKD Heru Budi Hartono memperlihatkan surat undangan yang dilayangkan panitia hak angket kepada dirinya. Hal itu terjadi setelah pengusiran yang dialaminya oleh panitia hak angket, di Gedung DPRD DKI, Rabu (11/3/2015)
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta mencoret anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp 1,5 miliar di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015.

Di RAPBD DKI 2015 yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat anggaran pengadaan penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD DKI senilai Rp 1.518.000.000. 

"Ini saya sudah batalin (pengadaan UPS) per tanggal 13 Maret kemarin, saya enggak jadi beli (UPS). Ya sudah, kami pakai UPS yang ada dulu saja," kata Kepala BPKAD Heru Budi Hartono saat ditemui di ruang kerjanya, di Balai Kota, Senin (16/3/2015). 

Heru menjelaskan alasannya menganggarkan pengadaan UPS di RAPBD 2015 karena perangkat catu daya listrik yang berada di bawah pengelolaannya sudah berusia 10 tahun.

Sehingga, UPS itu perlu diperbaharui. Lebih lanjut usulan anggaran itu bukanlah pembelian UPS tiap unitnya. Melainkan anggaran untuk pembelian UPS sebanyak enam unit.

Sedianya, UPS itu akan ditempatkan di lima wilayah Ibu Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi tiap UPS nya seharga sekitar Rp 250 juta.

"Di samping ruang kerja saya, ada server UPS besar, itu pun kalau tidak salah harganya Rp 60 juta atau berapa. Tetapi saya mau server itu ada di BPKAD di lima wilayah, supaya stabil untuk merekam dan menyimpan data penting juga. UPS yang dibeli juga UPS merek terkenal seperti Fuji Electric bukan yang dibeli di Pasar Gembrong," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.

Selain di BPKAD, pengadaan UPS di RAPBD 2015 juga ditemukan di Sudinkominfomas Jakarta Timur senilai Rp 118.800.000.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMK

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMK

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMA

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMA

Megapolitan
Wilayahnya Langganan Banjir, Ketua RT di Kramatjati Minta Perbaikan Infrastruktur

Wilayahnya Langganan Banjir, Ketua RT di Kramatjati Minta Perbaikan Infrastruktur

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Megapolitan
Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Megapolitan
Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

Megapolitan
Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna

Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna

Megapolitan
Fase Bulan Purnama, BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta 15-19 Mei

Fase Bulan Purnama, BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta 15-19 Mei

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

Megapolitan
UPDATE 15 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 20 Orang

UPDATE 15 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 20 Orang

Megapolitan
Bertemu CEO BloombergNEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta

Bertemu CEO BloombergNEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Puluhan Rumah di Kramat Jati Terendam Banjir | Wagub DKI Tegaskan JIS untuk Kegiatan Olahraga

[POPULER JABODETABEK] Puluhan Rumah di Kramat Jati Terendam Banjir | Wagub DKI Tegaskan JIS untuk Kegiatan Olahraga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.