Kompas.com - 17/03/2015, 13:33 WIB
Kepala BPKD Heru Budi Hartono memperlihatkan surat undangan yang dilayangkan panitia hak angket kepada dirinya. Hal itu terjadi setelah pengusiran yang dialaminya oleh panitia hak angket, di Gedung DPRD DKI, Rabu (11/3/2015) Alsadad RudiKepala BPKD Heru Budi Hartono memperlihatkan surat undangan yang dilayangkan panitia hak angket kepada dirinya. Hal itu terjadi setelah pengusiran yang dialaminya oleh panitia hak angket, di Gedung DPRD DKI, Rabu (11/3/2015)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pengelola Kepegawaian dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap kritikan DPRD terhadap anggaran gaji pegawai yang lebih besar ketimbang anggaran penanganan banjir tidak tepat. Sebab, kata dia, dua program tersebut berada di pos yang terpisah.

Heru mengatakan, anggaran gaji pegawai masuk dalam pos belanja tidak langsung. Sementara anggaran penanganan banjir masuk dalam pos belanja langsung.

"Jadi tidak bisa dibandingkan. Karena belanja pegawai sama penanganan banjir itu terpisah. Tidak bisa kemudian anggaran penanganan banjir dibandingkan dengan belanja pegawai. Apa urusannya?" kata Heru, di Balai Kota, Selasa (17/3/2015).

Heru kemudian menyamakan kritikan DPRD dengan orang yang membandingkan dua angkutan yang memiliki jenis yang berbeda. (Baca: Ketua DPRD: Tidak Masuk Akal Anggaran Gaji PNS Lebihi Penanganan Banjir)

"Seperti halnya angkutan, masa kopaja dibandingin sama bemo? Bemo kan harusnya dibandingin sama bajaj," ujarnya.

Heru berpendapat, seharusnya alokasi anggaran penanganan banjir dibandingkan dengan program lain yang berada di pos yang sama. Ia mengambil contoh mengenai program pembangunan sarana dan prasarana.

"Banjir dibandingin dengan pembangunan jalan boleh. Tapi kalau banjir dibandingin dengan belanja gaji pegawai, pegawai kita aja jumlahnya 72.000. Ya, enggak bisa," tukasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi mengatakan, Kemendagri melakukan banyak koreksi terhadap dokumen RAPBD DKI 2015 yang diajukan oleh Pemprov DKI. Salah satunya yang terkait alokasi anggaran untuk gaji pegawai yang lebih besar dari anggaran penanganan banjir.

"Belanja tidak langsung (gaji pegawai) Rp 19 triliun, tapi kok penanganan banjir Rp 5 triliun. Kan enggak masuk akal," ujar dia seusai rapat evaluasi internal Badan Anggaran DPRD DKI, Senin (16/3/2015).

Pras mengaku tidak bisa merinci satu per satu koreksi yang dilakukan Kemendagri. Namun, ia berharap agar Ahok dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov DKI segera melakukan perbaikan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disdik Tangsel Sebut Vaksinasi Covid-19 Pelajar Tingkat SMP Sudah 100 Persen

Disdik Tangsel Sebut Vaksinasi Covid-19 Pelajar Tingkat SMP Sudah 100 Persen

Megapolitan
Bocah 13 Tahun di Kembangan Diperkosa 4 Kali hingga Hamil

Bocah 13 Tahun di Kembangan Diperkosa 4 Kali hingga Hamil

Megapolitan
Anies Ceritakan Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, Ada yang Harus Dioperasi

Anies Ceritakan Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, Ada yang Harus Dioperasi

Megapolitan
Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Megapolitan
DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Megapolitan
Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Megapolitan
Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Megapolitan
Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Megapolitan
Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Cawang Harap PT Transjakarta Tanggung Biaya Pengobatan

Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Cawang Harap PT Transjakarta Tanggung Biaya Pengobatan

Megapolitan
Telah Disahkan, Ini Rincian APBD Perubahan DKI Jakarta 2021

Telah Disahkan, Ini Rincian APBD Perubahan DKI Jakarta 2021

Megapolitan
Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Kembangan

Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Kembangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.