Kompas.com - 17/03/2015, 20:32 WIB
EditorKistyarini
BOGOR, KOMPAS — Sekitar 2.600 buruh di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terkena pemutusan hubungan kerja. Para buruh itu berasal dari lima perusahaan yang menyatakan tidak sanggup memenuhi kewajiban membayar upah sesuai upah minimum kabupaten tahun 2015.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nuradin, Senin (16/3). Kelima perusahaan yang mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) itu sebelumnya mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum, tetapi tidak dikabulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kelimanya perusahaan padat karya," kata Nuradin. Empat perusahaan bergerak di produksi garmen, yakni PT Harmoni Indah, PT Samudera Biru, PT Dianing Sari, dan PT Eurogate. Satu perusahaan lagi bergerak di produksi tas, yakni PT Jalon. Informasi yang diperoleh pemerintah menyebutkan, PT Samudera Biru menutup dan memindahkan pabriknya ke Wonogiri, Jawa Tengah, karena upah minimum kabupaten (UMK) di sana lebih kecil.

UMK 2015 di Kabupaten Bogor, seperti ditetapkan Gubernur Jawa Barat, ialah Rp 2,655 juta per bulan. Upah minimum 2015 naik dari tahun sebelumnya, yakni Rp 2,243 juta per bulan.

Sementara empat perusahaan selain PT Samudera Biru memilih menutup pabrik dan tidak membuka operasi di tempat lain sebab tak mampu lagi membayar buruh sesuai UMK 2015.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BMPT) Kabupaten Bogor menilai, iklim investasi tak terlalu terganggu dengan penetapan UMK 2015. BMPT meyakini masih banyak penanam modal yang ingin berusaha dan membangun pabrik baru di Kabupaten Bogor.

Kelebihan Kabupaten Bogor yang menjadi daya tarik adalah kedekatan dengan Ibu Kota dan memiliki kelengkapan prasarana transportasi. Di daerah lain, UMK memang lebih kecil, tetapi bisa jadi penanam modal enggan karena prasarana transportasi tidak sebaik di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Meskipun demikian, petugas BMPT Kabupaten Bogor yang enggan disebut namanya ini mengakui ada aturan Kementerian Perdagangan yang dinilai menghambat penanaman modal. Salah satunya, penanaman modal senilai di atas Rp 500 juta harus dilakukan di kawasan industri. Hal ini sulit diimplementasikan di Kabupaten Bogor karena tiga kawasan industri di wilayah itu, yakni di Sentul, Cibinong, dan Citeureup, sudah penuh.

Tolak penangguhan

Terkait pelaksanaan upah minimum provinsi (UMP) 2015 DKI Jakarta sebesar Rp 2,7 juta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak permohonan penangguhan dari tujuh perusahaan. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Hadi Broto menyebutkan, selain tujuh perusahaan itu, ada tiga perusahaan lain yang mengajukan permohonan, tetapi tak memenuhi syarat. Ada juga 18 perusahaan yang sebelumnya mengajukan permohonan penangguhan, tetapi belakangan mencabutnya.

Hingga akhir Januari 2015, ada 28 perusahaan dengan sedikitnya 20.580 pekerja yang mengajukan permohonan karena keberatan dengan UMP 2015. Selain oleh sejumlah perusahaan garmen di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, permohonan itu juga dilayangkan beberapa perusahaan jasa cuci di Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam sejumlah kesempatan menyatakan, dirinya secara pribadi menolak permohonan para pengusaha itu. Para pemohon dinilai tak serius melaksanakan kebijakan UMP karena setiap tahun mengajukan permohonan penangguhan UMP setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Situasi itu dianggap tidak menguntungkan bagi iklim hubungan industrial di DKI. (BRO/MKN)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Pengelola: Libur Lebaran dan Perawatan

Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Pengelola: Libur Lebaran dan Perawatan

Megapolitan
UPDATE 7 Mei: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 204 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 7 Mei: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 204 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kasus Pria Pukul Bocah Berujung Damai, Kejari Kota Tangerang Terapkan Restorative Justice

Kasus Pria Pukul Bocah Berujung Damai, Kejari Kota Tangerang Terapkan Restorative Justice

Megapolitan
Bentrokan Antar-Kelompok Terjadi di Pejaten Timur

Bentrokan Antar-Kelompok Terjadi di Pejaten Timur

Megapolitan
Dua Skenario Polisi Antisipasi Masuknya Pemudik ke Kota Bogor

Dua Skenario Polisi Antisipasi Masuknya Pemudik ke Kota Bogor

Megapolitan
Hindari Motor, Mobil Pajero Terbalik Setelah Tabrak Lampu Merah di Cideng Timur

Hindari Motor, Mobil Pajero Terbalik Setelah Tabrak Lampu Merah di Cideng Timur

Megapolitan
Hari Kedua Larangan Mudik, Hanya 25 Orang Berangkat dari Terminal Kalideres

Hari Kedua Larangan Mudik, Hanya 25 Orang Berangkat dari Terminal Kalideres

Megapolitan
UPDATE 7 Mei: Tambah 783 Kasus di Jakarta, 22 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 7 Mei: Tambah 783 Kasus di Jakarta, 22 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Polisi Sekat 58 Kendaraan yang Melintas di Posko Penyekatan dan Posko Check Point Kota Tangerang

Polisi Sekat 58 Kendaraan yang Melintas di Posko Penyekatan dan Posko Check Point Kota Tangerang

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, 515 Orang di Jakarta Ajukan SIKM, 137 Ditolak

Hari Pertama Larangan Mudik, 515 Orang di Jakarta Ajukan SIKM, 137 Ditolak

Megapolitan
Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Megapolitan
Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Megapolitan
Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Megapolitan
Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X