Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ada yang Tak Sepakat dengan Ahok dan Ketua DPRD DKI

Kompas.com - 19/03/2015, 15:25 WIB
Jessi Carina

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Saat pejabat DKI melakukan input e-budgeting di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, sebagian anggota Badan Anggaran DPRD DKI datang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat. Mereka menyatakan mendukung penggunaan e-budgeting dalam APBD 2015. Namun, masih ada anggota Banggar DPRD yang tidak setuju. Dia adalah Prabowo Soenirman.

Mereka yang datang meninjau adalah James Arifin dari Fraksi Partai Nasdem, Maruara Siahaan dan Pandapotan Sinaga dari Fraksi PDI-P, serta Tandanan Daulay dan Ashraf Ali dari Partai Golkar. Mereka selalu ada saat menghadiri rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak kemarin. Akan tetapi, mereka tidak terlalu vokal.

Beberapa anggota Banggar yang vokal dalam rapat, seperti Prabowo Soenirman dari Fraksi Partai Gerindra, Tubagus Arif dan Rois Handayana dari Fraksi PKS, dan juga Maman Firmansyah dari Farksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak terlihat hadir. Ke mana mereka?

"Semua anggota Dewan tidak ada yang hadir di Ruang Pola, kecuali yang badannya gede itu. Artinya, ada apa nih? Kemarin yang kita bahas item dari Kemendagri yang banyak kata-kata dilarang," ujar Prabowo yang berasal dari Fraksi Gerindra, Kamis (19/3/2015).

Anggota DPRD yang hadir dalam pembukaan input e-budgeting adalah Bestari Barus dari Fraksi Partai Nasdem. Bestari juga memiliki postur tubuh yang besar, seperti yang dikatakan Prabowo.

Menurut Prabowo, seharusnya, Pemprov DKI menghilangkan kegiatan itu dan mengusulkan kegiatan baru dalam rapat pembahasan kemarin. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi. Prabowo mengatakan, tidak ada yang dibahas antara Pemprov DKI dan DPRD sejak kemarin.

"Kenapa kita enggak hadir? Karena enggak ada yang kita bahas. Tidak ada data yang diberikan kepada kita," ujar Prabowo.

Mengenai sikap Ketua DPRD DKI yang juga Ketua Banggar, Prasetio Edi Marsudi, yang menyatakan sepakat mengeluarkan perda APBD 2015, hal itu dianggap Prabowo tidak mewakili semua anggota Dewan. Prabowo mengatakan, Prasetio tidak dapat memutuskan apa yang diinginkan anggota Dewan.

Menurut Prabowo, sesungguhnya mayoritas anggota Dewan lebih menyetujui pergub daripada perda. "Kalau lihat jumlah teman-teman itu lebih banyak yang setuju pergub," ujar Prabowo.

Untuk diketahui, Prasetio telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam pertemuan itu, Prasetio dan Basuki berdamai. Bahkan, Prasetio telah diberikan password sistem e-budgeting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com