Ahok Sebut Ada Hikmahnya jika DPRD Ogah Teken Perda APBD 2015

Kompas.com - 22/03/2015, 19:22 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengayuh sepeda roda tiga dengan gerobak khas Denmark, di halaman Balai Kota, Jumat (20/3/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengayuh sepeda roda tiga dengan gerobak khas Denmark, di halaman Balai Kota, Jumat (20/3/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut ada hikmah di balik penolakan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 senilai Rp 73,08 triliun oleh DPRD DKI. Sebab, lanjut dia, DKI Jakarta menjadi provinsi pertama dalam sejarah yang menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) APBD Perubahan 2014 senilai Rp 72,9 triliun. 

"Kalau berhasil seperti ini (penerbitan pergub), berarti seluruh Indonesia tidak akan ada lagi oknum DPRD menekan (eksekutif) dan memaksa kepala daerah (untuk memasukkan pokir dan "titipan anggaran siluman"), dan formatnya pun sudah ada modelnya. Jadi bagi saya kalau DPRD tidak mau (teken Perda APBD 2015), juga ada hikmahnya," kata Basuki, di Balai Kota, Minggu (22/3/2015).

Basuki tak memungkiri hubungannya dengan DPRD akan terus tidak harmonis bila dewan masih berniat "bermain" dengan anggaran dan menolak melakukan pengawasan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Bahkan, lanjut dia, bukan tidak mungkin mereka terus berseteru hingga Pilkada 2017 atau bahkan Pileg 2019.


"Rakyat bakal menghukum mereka enggak? Kalau saya terpilih lagi (di Pilkada DKI 2017), ya saya masih Gubernur di tahun 2019, tetapi kalau saya tidak terpilih ya mungkin ada Gubernur baru yang mau bekerjasama dengan mereka di 2017," kata Basuki. 

Namun, lanjut Basuki, anggota DPRD pun tidak bisa tinggal diam. Sebab, Polda Metro Jaya mengatakan adanya kemungkinan tersangka anggota legislatif akibat kasus pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) di APBD-P 2014.

Terlebih, penanganan kasus itu telah dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

"Bisa juga mereka sudah diganti lagi karena kasus UPS banyak (anggota DPRD) ditangkap. Kalau mereka ditangkap kan ganti orang baru nih, jadi pentolan-pentolan yang ribut-ribut sudah di penjara. Namanya juga sejarah," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Rumah Semi Permanen di Serpong Hanguskan 4 Kambing dan 1 Motor

Kebakaran Rumah Semi Permanen di Serpong Hanguskan 4 Kambing dan 1 Motor

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Semi Permanen di Serpong Hangus Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Semi Permanen di Serpong Hangus Terbakar

Megapolitan
Begini Cara Mengurus Surat Tanah yang Hilang atau Rusak

Begini Cara Mengurus Surat Tanah yang Hilang atau Rusak

Megapolitan
Viral Polisi Pakai Jaket dan Helm Ojol Berhentikan Pengendara Nmax, Begini Ceritanya

Viral Polisi Pakai Jaket dan Helm Ojol Berhentikan Pengendara Nmax, Begini Ceritanya

Megapolitan
Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Megapolitan
Jakpro Tentukan Tipping Fee Sampah di ITF Sunter, Rp 583 Ribu Per Ton

Jakpro Tentukan Tipping Fee Sampah di ITF Sunter, Rp 583 Ribu Per Ton

Megapolitan
Pembuat Video Rekayasa Perkelahian di Thamrin: Saya Menyesal

Pembuat Video Rekayasa Perkelahian di Thamrin: Saya Menyesal

Megapolitan
Panitia Pemilihan Wagub DKI Segera Dibentuk, Ketuanya Tak Boleh dari Tiga Fraksi Ini

Panitia Pemilihan Wagub DKI Segera Dibentuk, Ketuanya Tak Boleh dari Tiga Fraksi Ini

Megapolitan
Kivlan Zen Kembali Masuk IGD karena Paru-paru Kronis, Sidang Ditunda

Kivlan Zen Kembali Masuk IGD karena Paru-paru Kronis, Sidang Ditunda

Megapolitan
Polisi Cari Begal yang Bacok Korbannya di Bintara Jaya

Polisi Cari Begal yang Bacok Korbannya di Bintara Jaya

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Komplotan Curanmor dalam Dua Pekan

Polisi Tangkap Dua Komplotan Curanmor dalam Dua Pekan

Megapolitan
Tinjau Lokasi Radiaksi Nuklir, Ketua DPRD Tangsel Bakal Panggil Batan dan Bapetan

Tinjau Lokasi Radiaksi Nuklir, Ketua DPRD Tangsel Bakal Panggil Batan dan Bapetan

Megapolitan
KPU Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Independen Pilkada Depok

KPU Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Independen Pilkada Depok

Megapolitan
Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Megapolitan
Ditanya Peluang Maju Lagi di Pilkada Depok, Idris: Jangan-jangan Elektabilitas Saya Rendah

Ditanya Peluang Maju Lagi di Pilkada Depok, Idris: Jangan-jangan Elektabilitas Saya Rendah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X